Kunker Dewan dan Suara Rakyat

www.muslimdaily.net

Bisa saja tema tulisan ini sudah usang karena materinya sempat melejit beberapa bulan yang lalu. Namun penulis mencoba menghadirkan kembali permasalahan tersebut dengan sajian dan sudut pandang berbeda. Uraian berikut mengambil persoalan mengenai kunjungan kerja (kunker) anggota dewan ke beberapa tempat yang tak jarang menuai kontroversi.

Pada dasarnya, kunjungan institusi ke institusi atau tempat tertentu sah-sah saja. Selain untuk menambah ilmu, program anjangsana itu bertujuan untuk mengembangkan institusi tersebut. Program semacam ini mirip dengan acara di sekolah yang dikenal studi banding atau study tour dan sejenisnya. Semua dapat terealisasi jika memang ada dana untuk membiayai.

Terkait dana, kunker tentu membutuhkan dana yang tak sedikit. Bahkan bisa mencapai miliaran rupiah. Dana tersebut diambil dari uang negara, yang mana uang republik itu diserap dari pajak dan lain-lain, yang tak lain dana adalah uang rakyat. Jadi, anggota dewan pergi kunker dengan uang rakyat. Sebagai contoh, para wakil rakyat berkunjung ke Yunani dengan dalih ingin belajar mengenai kode etik. Anggarannya mencapai Rp 2,2 miliar. Sungguh angka yang fantastis di tengah kondisi ekonomi dan kesejahteraan yang masih perlu diperhatikan.

Pro kontra pun bermunculan ke hadapan publik. Bagaimana tidak menjadi polemik, kunjungan ini telah melukai hati rakyat sebab kearoganan para wakil rakyat. Seakan antipati, anggota dewan tak bergeming atas respons/kecaman dari berbagai pihak tersebut. Buktinya, 23 Oktober tahun lalu, anggota Badan Kehormatan DPR tetap nekat berkunjung ke Yunani. Belum lagi masalah kasus suap-menyuap yang kerap melibatkan oknum anggota dewan semakin membuat rakyat makin tak percaya dan selama ini belum juga merasakan hasil dari kunjungan sebelumnya. Komentar jamak yang beredar bahwa mereka (dewan) hanya ingin pelesiran belaka dengan dalih tugas kedewanan.

Tak hanya di situ, saat rapat-rapat tertentu, banyak yang mangkir, kalaupun datang tak jarang mereka terlelap tidur. Alih-alih belajar etika, kenapa masih ada oknum anggota dewan yang kedapatan membuka konten porno saat sidang berlangsung. Nah kan, memang tak ada bukti nyata dari kunker tersebut. Rakyat harus bersabar dan menghela napas. Bukan tak mungkin rakyat akan ngelus dada lagi jika wakil rakyat berbaju safari itu belum sadar kalau kepentingan negara harus didudukkan di puncak tujuan. Namun rasa itu sulit, sebab pola pikir politisi kita masih egosentris dan lebih mementingkan golongan daripada kondisi pendidikan rakyat, kesehatan, alutsista, sosial budaya, dan keadaan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hmmm…. sangat disayangkan sebetulnya.

Sebetulnya, para anggota dewan itu cukup mendengar saran dan kritik rakyat. Sebab suara hati rakyat adalah apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Harusnya mereka mau mendengar publik, toh telah mengklaim diri sebagai wakil rakyat. Tapi nyatanya tak jarang mereka justru menodai amanat besar ini. Simpelnya, seyogianya wakil rakyat mau dan berjiwa besar untuk mendengar dan menerima kritik publik. (*)

Recommended For You

About the Author: Doni Uji Widyatmoko

Mahasiswa Bahasa Indonesia Universitas Sebelas Maret Surakarta ini adalah copy editor di Harian Joglosemar