Pemiskinan Koruptor dan Sebuah Dosa

www.satunews.com

Penyakit menilap uang negara belum bisa diberantas dari negeri ini. Praktik korupsi masih merajalela di semua lapisan masyarakat. Belum lagi gratifikasi atau penyuapan, masih merajai kasus-kasus besar. Kondisi ini makin membuat Indonesia terpuruk.

Kasus Gayus jadi bukti kalau penanganan kasus korupsi dan suap lambat ditangani oleh aparat. Sikap lamban pihat berwenang memberikan preseden buruk di tengah-tengah penegakan supremasi hukum yang diusung tinggi-tinggi oleh pemerintah. Justru oleh pejabat pemerintahlah upaya baik tersebut digerogoti.

Belum lagi kasus pelesiran terpidana, buronan korupsi hingga fasilitas mewah di rutan yang bisa dirasakan oleh koruptor kelas kakap, menjadi potret buruk kondisi hukum dan penanganannya di negeri pertiwi ini. Bukan tidak mungkin, kasus-kasus tersebut bakal terulang kembali. Padahal idealnya sebuah negara atau seseorang tak akan jatuh pada lubang yang sama. Tapi kenyataannya, korupsi masih top news dan biang kerok merosotnya moral bangsa serta karut-marutnya kondisi bangsa ini.

Rakyat harus kembali terbelalak ketika aparat hukum menelikung entitas hukum itu sendiri. Tak hanya pengacara, jaksa sampai hakim pun tergoda untuk berbuat curang. Sumpah profesi pun dikhianati dan nama baik personal dan institusi dikorbankan dengan hanya tergiur segepok uang. Sungguh ironis, padahal kalau dilihat mereka yang terlibat termasuk orang kaya. Jadi teringat bait lagu Bang Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ternyata Bang Roma paham mentalitas orang berduit zaman sekarang meski lagu tersebut dibikin belasan tahun lalu.

Langkah tegas harus diterapkan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Bukan hanya sebatas slogan, tapi perlu ada bukti nyata sebagai fondasi kuat supremasi hukum. Ancaman pidana pun dirasa tak cukup membuat para koruptor jera. Lembaga antikorupsi, KPK pun dibentuk. Visi misi besar SBY saat menjabat untuk periode pertama kali tersebut seakan luntur sebab pimpinannya pun tak luput dari aksi suap. Padahal besar harapan masyarakat pada KPK dalam membabat habis praktik gratifikasi tersebut. Namun, apa mau dikata, publik kembali dibuat tercengang atas kasus yang menjerat pimpinan lembaga tersebut yang telah menjadi terpidana dan dicap sebagai pembunuh. Terlepas kontroversi kasus tersebut, KPK tak boleh dibubarkan justru karena negara ini adalah negara demokrasi, KPK punya wewenang besar untuk menelisik dan mengungkap kasus-kasus korupsi. Setidaknya langkah-langkah KPK perlu didukung dan “dilindungi” dari segelintir orang yang ingin menenggelamkan komisi antikorupsi itu.

Pemiskinan harta si koruptor pun mengemuka. Wacana alternatif ini patut didengungkan, setidaknya guna memberikan shock therapy ampuh bagi pengemplang uang rakyat yang notabene takut hidup miskin. Para koruptor bak kebakaran jenggot mendengar usul tersebut. Lembaga KPK yang terkesan melempem seperti tersentil akibat usulan tersebut. Seharusnya KPK sadar dan membenahi penanganan kasus-kasus yang terbengkalai dan lebih tegas menindak para maling uang negara.

Bukan cuma tanggung jawab segelintir orang dalam institusi tertentu dalam memberantas penyakit akut ini. Segenap lapisan masyarakat termasuk orangtua di rumah sejak dini harus mendidik buah hati mengenai kejujuran dan amanah. Karena menjaga kepercayaan dan menjalankan tugas itu amat berharga nilainya. Perbuatan suap dan korupsi adalah “dosa” tak terampuni dan haram hukumnya.

Recommended For You

About the Author: Doni Uji Widyatmoko

Mahasiswa Bahasa Indonesia Universitas Sebelas Maret Surakarta ini adalah copy editor di Harian Joglosemar