Reshuffle Kabinet: Parpol Vs Non Parpol

Presiden SBY sebagaimana diberitakan di media massa, memastikan akan melakukan reshuffle kabinet pada tanggal 20 Oktober mendatang. Seperti biasanya setiap kali isu reshuffle muncul, maka perdebatan di ruang publik oleh politisi, pengamat, profesional, dan pemerintah pun memanas. Pendapat ini tidak saja muncul setiap kali proses reshuffle dilakukan, tapi juga dalam pemilihan menteri-menteri di awal periode penyusunan kabinet.

Bagi sebagian kalangan pengamat, pemilihan menteri yang berasal dari kalangan profesional akan menjadikan kerja kabinet mendatang lebih ahli dan profesional. Sementara pemilihan menteri yang berasal dari partai politik dinilai sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan dengan partai politik koalisi, sehingga reshuffle akan sia-sia. Menteri dari partai juga dilabeli tidak profesional, pengabdiannya tidak tulus, dan bekerja untuk kepentingan partai.

Munculnya pendapat yang demikian sah-sah saja, meskipun tidak bisa dibenarkan secara mutlak. Pandangan tersebut bila dibiarkan justru akan memunculkan stigma bahwa orang partai itu tidak profesional, tidak pernah tulus bekerja, tidak memikirkan kepentingan bangsa, dan berjuang hanya untuk kepentingan partainya saja. Bila dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang, maka hal ini memunculkan persepsi sinis (sinisme politik) pada masyarakat dalam memandang partai politik (para politisi). Sehingga dalam jangka panjang tidak menguntungkan dalam membangun bangsa ini.

Apakah kalau kemudian semua menteri diganti dari orang-orang non parpol jalannya pemerintahan akan berjalan efektif dan efesien? Tidak ada jaminan untuk itu karena problem utama bukanlah pada persoalan parpol vs non parpol, akan tetapi pada persoalan sistem. Sehingga hal yang banyak mempengaruhi kinerja para menteri bahkan kinerja presiden itu sendiri. Faktor sistemik tersebut antara lain, pertama, tentu saja menyangkut sistem politik. Dalam hal ini tentu saja menyangkut sistem kepartaian, misalnya masalah rekrutmen, pendanaan, dan sebagainya. Selain itu juga terkait dengan sistem pemerintahan yang presidensil dan sistem parleman yang multipartai. Tentu saja ini menyangkut sistem pemilu maupun susunan kelambagaan di parlemen.

Kedua, yakni yang menyangkut format koalisi itu sendiri. Tradisi koalisi (permanen) partai-partai di Indonesia bisa dikatakan belum pernah ada, kalau toh ada hal tersebut hanya sifatnya sesaat saja menyangkut satu kepentingan atau isu tertentu saja, jadi sifatnya pragmatis untuk kepentingan partai politik yang bersangkutan bukan dalam rangka membangun format koalisi atau yang lebih luas format politik yang efektif dan efisien.

Ketiga, sistem birokrasi di masing-masing kementerian yang masih korup sebagai warisan dari Orde Baru belum mampu direformasi secara menyeluruh oleh pemerintah (presiden dan para menterinya). Reformasi birokrasi inilah yang harus segera dibenahi oleh pemerintah, sehingga selama reformasi birokrasi di kementerian tidak dilakukan maka efektivitas kinerja dari kementerian tidak akan berjalan dengan baik.

Mengenai Profesional
Dalam kamus, kata profesional berasal dari kata profesi yang berarti pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian tetap, (Kamus Ilmiah ; Mas’ud Khasan Abdul Qohar, 1985 & Kamus Terminologi Populer ; YS. Marjo, 1997). Dalam kamus itu pula kata profesional diartikan sebagai pemain bergaji, pemain bayaran, pegawai atau pekerja bayaran (yang terakhir penulis). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI (1994), kata profesional bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian/keahlian khusus untuk menjalankannya.

Terminologi ini yang barang kali mempengaruhi pendapat sebagian kalangan pengamat politik bahwa profesional itu harus terkait dengan keahlian seseorang sehingga jabatan menteri itu harus terkait dengan profesinya (profesional).

Jabatan menteri itu sendiri tidaklah sama dengan memimpin suatu organisasi profesi, klub, jawatan, atau mengepalai suatu perusahaan. Prinsip-prinsip manajemen memang berlaku namun me-manage-nya tidaklah sama, karena seorang menteri harus lebih mengedepankan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat atau berhasrat untuk mencapai tujuan politik bangsa (ideologi pancasila). Sehingga jabatan menteri itu bersifat politik bukan jabatan karier, jabatan teknis maupun jabatan profesi/ahli. Sayangnya menteri yang ada sekarang termasuk rezim yang berkuasa sekalipun “tidak” atau sangat minim dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, hasrat untuk mencapai tujuan politik hanya dimaknai untuk kepentingan partainya semata, dan hal ini terkait dengan apa yang penulis urai di depan.

Menteri yang hanya mementingkan golongannya jelas tidak profesional, apalagi menteri yang justru memperjuangkan kepentingan asing (menganut faham liberal) dan merugikan rakyat dan bangsanya, jelas hal itu melanggar konstitusi sehingga layak diganti. Karena itu seorang menteri tidak saja ahli akan tetapi juga memiliki keperpihakan.

Penulis sendiri mengartikan kata profesional dalam kontek ini lebih sebagai bentuk bagaimana seseorang tersebut memahami tugas dan peran yang harus dilakukan/dikerjakan dalam mengemban amanah/jabatan. Karena itu dalam kontek  politik hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan profesi seseorang. Dan faktanya tidak semua orang yang diberi jabatan/amanah mampu memahami tugas apalagi bisa berperan dengan baik.

Contohnya, para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan representasi dari perwakilan daerah di Indonesia, mereka banyak yang berasal dari kalangan profesional dan bukan dari kalangan partai politik. Namun apakah mereka bisa bersikap profesional? Tidak semuanya –untuk menyebut tidak ada sama sekali—ambil kasus saja mengenai dana percepatan pembangunan infrastruktur di daerah yang akhir-akhir ini mencuat di kementerian tenaga kerja dan transmigasi, apakah para anggota DPD –khususnya daerah yang mendapat pos anggaran tersebut—tahu, terlibat dalam pembahasan yang menyangkut kepentingan daerah?

Dibukanya pos pengaduaan mengenai mafia anggaran oleh salah satu Wakil Ketua DPD Laode Ida, secara tidak langsung memperlihatkan bahwa anggota DPD yang tidak mengetahui, sehingga mereka dianggap tidak bisa menjalankan tugas dan perannya dengan baik atau dengan kata lain mereka tidak profesional, padahal undang-undang memberi tugas dan peran untuk itu.

Terkait dengan reshuffle kabinet mendatang maka yang perlu digarisbawahi ialah pertama hal tersebut merupakan hal prerogatif presiden. Kedua, bahwa jabatan menteri itu bersifat politis, karena itu perdebatan pilihan antara parpol vs non parpol harus dibuang jauh-jauh dari alam pikiran kita semua, sehingga basis evaluasinya pada kinerja dan kompetisi, serta integritas.

Sebab dalam faktanya banyak orang profesional setelah menduduki jabatan politik seperti menteri, anggota parlemen (DPR atau DPD), maupun kepala daerah serta yang lain menjadi tidak profesional, misalnya saja Menteri ESDM Darwin Saleh yang merupakan kalangan profesional menjadi tidak profesional ketika menjabat menteri. Sebaliknya mereka yang berasal dari partai politik bisa bersikap profesional selama menjadi menteri, misalnya Kwik Kian Gie, Mahmud MD, dan sebagainya.

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)