Hutang Negara pada Resolusi Jihad

Beberapa waktu yang lalu organisasi terbesar Nahdatul Ulama (NU) menggelar kirab resolusi jihad. Pasukan kirab yang berangkat dari Surabaya, Jawa Timur, sejak Ahad (20/11/2011) dan berakhir di Tugu Proklamasi Jakarta pada Ju’mat, 25 November 2011. Penyelenggaraan kirab resolusi jihad tersebut menurut Muhaimin merupakan kegiatan dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan 10 November. Selain itu, kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk membangkitkan sejarah perjuangan para tokoh NU dalam menegakkan kedaulatan NKRI.

Masih menurut Muhaimin bangsa Indonesia selama ini hanya mengenal tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Padahal, peristiwa 10 November tidak akan terjadi tanpa adanya peristiwa pada 22 Oktober 1945. Saat itu, terang Muhaimin, Rais Akbar NU, KH Hasyim Asyari, bersama kyai-kyai besar NU lainnya telah menyerukan jihad fi sabilillah. Seruan itu dimaksudkan agar bangsa Indonesia mempertahankan NKRI yang baru diproklamasikan. Namun, kata Muhaimin, resolusi jihad yang diserukan para kyai NU pada 22 Oktober 1945 itu belum diakui secara resmi keberadaannya dalam sejarah Indonesia. Padahal, keberadaan resolusi jihad itu memiliki bukti otentik yang tersimpan di Museum Leiden Belanda. “Hal ini sangat disayangkan,” kata Muhaimin. (Republika, Kamis, 24 November 2011).

Belum diakuinya keberadaan resolusi jihad oleh pemerintah menandaskan adanya semacam ketakutan dari pemerintah apabila istilah “jihad” diakui memiliki kontribusi dalam melawan kolonialisme apalagi saat ini istilah jihad selalu disempatkan pada mereka yang melakukan bom bunuh diri.

Hutang Pada Jihad

Selain resolusi jihad, masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, kosa kata jihad sudah tidak asing lagi. Dalam atmosfir pergerakan kemerdekaan, maupun pergolakan ideologis, kata jihad senantiasa mengisi relung-relung jiwa setiap pejuang. Kata tersebut telah ditransformasikan  kedalam  semangat nasionalisme yang berbentuk patriotisme dan kewarganegaraan.

Secara histories hal dapat kita  runtut ke belakang. Pertama, pada era kapitalisme-kolonial kata jihad tidak menjadi perdebatan di kalangan para tokoh Islam. Kata ini harumnya baik melati yang berseri sepanjang hari. Kata jihad telah menjadi pengerak dalam setiap melawan kekejaman kaum kolonial. Pangeran Diponegoro di Jawa, Imam Bonjol di Sumatra, Pangeran Hasanudin di Makasar, Pattimura di Maluku, Cut Nya’ Din dan Tengku Umar di Aceh, dan masih banyak lagi, menggunakan kata jihad dalam memobilasi umat untuk melakukan perlawanan terhadap kaum kolonial/penjajah.

Kedua pada awal masa kemerdekaan RI kata jihad dipakai oleh Bung Tomo dengan meneriakkan “Allahu-u Akbar” sebagai seruan untuk melawan kekuatan kolonial yang berkeinginan untuk menduduki wilayah RI. Kata jihad tersebut tidak saja membangkitkan para anggota Hisbullah dan Barisan Sabilillah, akan tetapi juga seluruh rakyat Indonesia tergerak hatinya untuk berjuang bersama-sama, saling bau-membau untuk mempertahankan kemerdekaan bangsanya dari belenggu kapitalisme-kolonial.

Ketiga dalam konflik ideologis di tahun 60-an, kata jihad masih memiliki konotasi yang baik, harum, dan tidak menimbulkan masalah di kalangan tokoh-tokoh Islam. Para Ulama dan pimpinan Umat justru meneriakkan dan menggunakan kata Jihad untuk melakukan perlawanan terhadap Ideologi Komunis.

Ketiga perlawanan tersebut digerakkan atas semangat jihad yang ditransformasikan dalam alam kolonialisme, nasionalisme serta pertarungan ideologis. Dengan demikian bangsa dan rakyat Indonesia harus bersyukur adanya istilah jihad dan bangsa ini telah “berhutang” terhadapnya.

Pembusukan Pemerintah

Akan tetapi di awal Orde Baru (era 70-an) kata jihad mengalami evolusi makna, atau tepatnya pergeseran pencitraan tak kala Orde baru mulai melakukan penataan terhadap intrastruktur maupun suprastruktur kekuasannya. Saat itu mulai muncul istilah-istilah “Komando Jihad”, yang selalu dikaitkan dengan berbagai tindak kekerasan atau kerusuhan sosial. Istilah tersebut sempat  menjadi teka-teki silang, misteri, polemik dan tidak jelas siapa asal-usulnya  apakah memang disengaja oleh kelompok yang bersangkutan, atau hanya sebuah rekayasa-militer/inteljen saja.

Namun demikian perlahan namun pasti asal-usul istilah tersebut menemukan titik terangnya, sebagai rekayasa-militer/intelejen dalam hal ini Ali Murtopo  untuk “membunuh” kekuatan-kekuatan potensial (umat Islam) dalam masyarakat madani. Sejak saat itu istilah jihad cenderung bermakna pejoratif, tereduksi dan menjadi suatu hal yang menakutkan. Tidak hanya itu bahkan di kalangan Islam sendiri terjadi sebuah polemiki dan “takut” untuk menggunakan kata jihad karena bisa diberi stempel ekstrim kanan.

Pencitraan jihad seperti ini selain untuk “membunuh” kekuatan potensial masyarakat dan memecah belah umat sekaligus memuluskan program-program pembangunan yang tak lain hasil dari operasi plastik terhadap ideologi kapitalisme-kolonial.

Transformasi

Dalam kapitalisme-pembangunan maka penjajahan sudah tidak dilakukan secara fisik atau cara-cara militer, akan tetapi melalui program-program pembangunan yang dijalankan oleh negara beserta aparat ideologinya. Karena perubahan ini serta kekuatan negara yang dominan, maka jihad diaktualisasikan dan dikembangkan dalam tiga bentuk.

Pertama, melalui pembentukan kelompok yang disebut “usrah” yang tiada lain sebagai perjuangan  untuk meningkakan kualitas spiritual dan moral, Ziauddin Sardar, (1979). Kedua, mereka yang tetap setia melakukan perlawanan dan menyatu dalam gerakan-gerakan rakyat dengan membentuk maupun aktif didunia lembaga swadaya masyarakat (LSM). Oleh Miftah Faridl (1981) jihabinnafsi yakni bentuk jihad yang dilakukan dengan melakukan perjuangan fisik ditransformasikan dalam bentuk gerakan.

Ketiga sebagimana dimaknai A. M. Saifuddin jihad sebagai perwujudan dari upaya mobilisasi sumber daya baik manusia, material, teknologi dan kelembagaan untuk dijadikan nilai manusia industrial. Hal yang senada oleh Amin Rais (1982) jihad dalam arti badzl al-juhd ke arah total dari seluruh tenaga, daya, dana dan pikiran untuk mewujudkan kalimah hiya al-ulya. Pemaknaan ini cenderung untuk bersikap akomodatif terhadap ideologi pembangunan.

Di era reformasi jihad oleh kelompok yang membentuk “usrah” ditransformasikan menjadi suatu gerakan politik yang solid serta mendapat simpatik dari kalangan rakyat. Disamping itu juga ditransformasikan kedalam lembaga-lembaga keagamaan yang mengusung isu-isu keagamaan maupun kemanusiaan. Hal ini tentu didasari karena situasi dan kondisi politik di tanah air yang telah terbuka, telah demokratis. Dengan demikian demokrasi telah melahirkan dan memunculkan kekuatan-kekuatan baru yang lebih berani menampakkan identitas keislamanya serta memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya. Tentu saja kemunculannya tidak semua orang menyukainya, sehingga gerakan-gerakan untuk melakukan pelumpuhan senantiasa dilakukan.

Dengan demikian pemaknaan jihad oleh para cerdik pandai dan ulama Indonesia sudah selaras dengan kondisi dan situasi yang terjadi, selalu ada proses transformasi. Sangat jarang ulama Indonesia yang setelah merdeka memaknai jihad dengan perang mengangkat senjata atau tidak kekerasan, pendeknya sudah sangat kontekstual.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa pemaknaan jihad oleh para ulama selalu pararel dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia. Karena itu kenepa mesti katut untuk mengakuinya. (*)

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)