Korupsi di Senayan

Masyarakat Senayan

Panorama sendu kembali menghiasi wajah “masyarakat senayan”. Kali ini, sorotan publik terkait sikap bermalas-malas alias bolos dalam mengikuti rapat atau sidang dan dibarengi dengan sikap hidup hedonisme. Bahkan menjadi barang biasa apabila daftar absensi ditemukan tidak sedikit anggota DPR yang tidak turut rapat namun membubuhkan tanda tangan dan parkiran senayan bak showroom mobil mewah.

Sikap ini menjadikan publik menaruh sikap pesimis dengan vonis “masyarakat senayan” lalai dalam tugas, peran dan tanggung jawab sebagai penyampai aspirasi dan membalut diri dengan sikap desensitifikasi terhadap realitas kemiskinan yang kunjung mampu dipersempit. Sebuah kegelian kolektif dan memilukan yang menandakan ketidakdewasaan anggota DPR.

Masyarakat senayan tentu bukan taman siswa yang dari aspek pemikiran dan emosional cenderung labil. Masyarakat senayan adalah sekumpulan elit pilihan yang dihadirkan dari tengah-tengah masyarakat untuk memanggul setumpuk kebenaran, kejujuran,  komitmen, berdedikasi serta menjadikan sikap empati sebagai payung dalam bersikap bukan aksi-aksi  yang menciderai hati rakyat dan baju mulia dewan legislatif yang mereka sandang.

Sikap Malas DPR

Dalam perspektif sosiologis, lembaga DPR merupakan sekumpulan orang atau elit yang menjadi reopresentasi masyarakat yang terhampar dari Sabang sampai Marauke. Dalam masyarakat pasti memiliki sistem peran yang  dimainkan untuk menjadikan masyarakat menjadi teratur dan bertanggungjawab.

Begitupun bagi masyarakat senayan yang seharusnya “budiman” pasti memiliki norma-norma yang mengatur persoalan membolos. Norma yang dijadikan seperangkat aturan yang patut dipatuhi dan segumpal sangsi yang wajib diterapkan jika ada terdapat pelanggaran. Namun di Senayan sangsi atas pelanggaran itu tak pernah dijatuhkan bagi sikap membolos karena telah menjadi wabah bak “flu burung”.

Untuk merasionalkan sikap malas DPR dalam rapat, sebagian dari mereka berkata: “anggota DPR adalah politisi ekstra sibuk dimana mobilitasnya tidak cukup di ruang tertutup dalam rapat atau sidang. Politisi bukanlah birokrat yang kinerjanya terpaku pada absensi”. Padahal, sejatinya anggota DPR adalah birokrat (pelayan masyarakat) bahkan “kuli negara.

Korupsi Nonkonvensional

Sikap membolos anggota DPR, sikap menciderai rasa sensitifitas masyarakat dengan pola hidup hedonis dan “sok kuasa”  menurut ketua MK, Mahfud MD dapat  diklasifikasikan ke dalam perbuatan korupsi, atau apa yang dinamakan korupsi nonkonvensional. Korupsi yang dilakukan tidak merugikan Negara secara lansung dalam bentuk materi. Namun Mahfud melanjutkan, kalau korupsi nonkonvensional akan sangat berpotensi menjadi korupsi konvensional apabila pelakunya memiliki kesempatan untuk melakukannya.

Sungguh kegetiran yang tak kunjung usai kita rasakan bila menyoroti persoalan bangsa dan sikap-sikap birokrat kita. Proses-proses politik dan hukum dalam bingkai prosedur demokrasi sejatinya mampu merespon secara dini gejala disfungsionalisasi masyarakat senayan. Ataukah ada yang salah dengan sistem demokrasi yang kita bangun?

Yang jelas, saat ini masyarakat secara luas tengah tersulut emosinya disebabkan kasus-kasus populis destruktif yang menempatkan masyarakat sebagai korban ketidakseriusan elit-elit politik. Selain itu, tak cuma stagnasi dan degradasi partisipiasi politik yang mengancam legitimasi politik formal, tapi kekhawatiran anarkhisme. (*)

Recommended For You

About the Author: Fitrah Hamdani

Penyaji analisis kontemporer genuin yang bertumpu pada realitas akar-rumput. Malang melintang di dunia akademis, berpadu pada program kaderisasi generasi penerus. Mencintai keluarga dan berharap Indonesia hadir sebagai bangsa yang beridentitas.