Mengembangkan Budaya Demokratis

Demokrasi telah menjadi kesepakatan nasional rakyat Indonesia, untuk dipakai sebagai satu-satunya sistem politik yang akan mampu menegakkan keadilan, kebenaran, persamaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mewujudkan watak demokrasi sejati (tru democratic traits), yang kita idam-idamkan, tentu tidak sekedar berfungsinya institusi demokrasi formal seperti hak pilih universal, adanya partai politik, dewan legistatif yang dipilih dan

sebagainya. Karena pada kenyataanya, semua faktor itu juga kita temui dalam pemerintahan totaliter, baik dalam artian formal maupun fungsional. Watak demokrasi sejati dari sistem politik  menuntut keserasian antara faktor-faktor sosiologis sebagai gejala struktural dan faktor-faktor psikologis sebagai gejala kultural.

Akan tetapi, selama ini kebanyakan orang cenderung memandang watak demokrasi (democratic traits) hanya dipandang dari aspek sosiologi. Perilaku demokrasi muncul lebih disebabkan karena pengaruh dari format sistem politik yang tengah berlaku. Perilaku politik demokratis akan berjalan manakala seseorang telah menjalankan peran dan fungsinya dalam kedudukannya di struktur lembaga kekuasaan institusi demokrasi formal. Demokrasi akan terwujud manakala institusi demokrasi formal telah berperan dan menjalankan tugas dan fungsinya dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan dari masyarakat. Hal yang demikian dikarenakan persoalan demokrasi merupakan persoalan legitimasi negara yang lebih banyak menyangkut aspek struktural ketimbang aspek psikologis (individu).

Namun hal tersebut jika kita pandang secara eksterm justru akan memunculkan perilaku yang memiliki watak yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh, seorang yang dengan gigih berjuang menegakkan demokrasi dengan gagah berani melakukan gugatan-gugatan dan kecaman terhadap organ-organ kekuasaan, namun ketika menjalin relasi dengan lingkungan masyarakat sekitar justru bertindak a-demokratic, atau ketika menjadi ketua organisasi masyarakat, partai politik atau Lembaga swadaya masyarakat justru tidak bersikap demokratis atau bahkan antipati terhadap demokrasi.

Karena itu mewujudkan demokrasi sejati tidaklah semudah membalik telapak tangan.  Yang pertama harus diingat bahwa proses itu bertahap meliputi periode yang sangat panjang. Sehingga tidak hanya membutuhkan struktur politik formal saja akan tetapi juga menyangkut sosialisasi, pengsinkretisasian berbagai perbedaan yang ada. Karena itu rekayasa psikologis tidak terjadi secara tiba-tiba dan radikal, akan tetapi proses jangka panjang. Proses ini berkaitan dengan personalitas atau kepribadian.

Kepribadian Demokratis

Horrold Lasswell, (1946) yang menganut mashab psikoanalisa menegaskan ciri-ciri personalitas kaum demokrat yakni pertama : “Open Ego” (sifat keakuan yang terbuka) yang inklusif terhadap keberadaan orang lain. Kedua : memiliki kapasitas untuk membentuk sejumlah nilai dengan orang yang lain. Ketiga : Lebih berorientasi pada nilai-nilai yang serba ragam ketimbang terhadap lingkungan sosialnya dan kelima : relatif memiliki kebebasan dari kecemasan.

Sementara Hegen menggambarakan kepribadian demokrat diantaranya memiliki ciri sebagai berikut pertama ; kebutuhan akan otonomi dan keteraturan sangat besar. Kedua ; pemahaman sendiri yang memungkinkannya tegas terhadap orang lain. Ketiga ; kebutuhan yang besar untuk memelihara dan memikirkan kesejahteraan orang lain maupun kesejahteraan dirinya sendiri. Keempat ; memandang lingkungan sosialnya mempunyai tatanan logis yang dapat dipahaminya, serta menyakini bahwa lingkungan sosialnya menilai dirinya, namun penilaian itu dipandangnya didasarkan atas prestasi dirinya, yang menyebabkan dirinya sangat menginginkan prestasi itu. Oleh karena itu kepribadian mempunyai kebutuhan yang sangat besar untuk memelihara dan menyakini nilai-nilai sendiri.

Dalam kepribadian otoriter membayangkan lingkungan sosialnya kurang teratur dibandingkan dengan dirinya. Ia tak yakni bahwa dirinya dinilai oleh lingkungan sosial. Serta menganggap kekuasaan sebagai fungsi dari posisi yang diduduki seorang ketimbang sebagai fungsi prestasi yang dicapainya, Menurutnya kepribadian otoriter, pandangan kognitifnya mengenai duniawi, membangkitkan kemarahan sangat besar yang harus menundukkan, kurangnya kebutuhan untuk memelihara, dan kurangnya kebutuhan untuk berotonomi maupun berprestasi.

Kepribadian otoriter adalah sindrom kepribadian yang ditandai oleh ketegangan berpegang pada nilai-nilai konvensional, hasrat berkuasa tinggi, kekakuan hubungan interpersonal, kecenderungan melemparkan tanggungjawab pada sesuatu di luar dirinya, dan memproyeksikan sebab-sebab dari peristiwa yang tidak menyenangkan pada kekuatan di luar dirinya, Adorno, dkk (1950).

Theodor Newcomb (1961) membuktikan bahwa orang-orang non-otoriter/demokratis cenderung lebih cermat menilai orang lain, lebih mampu melihat nuansa dalam perilaku orang lain, sebaliknya orang-orang otoriter cenderung memproyeksikan kelemahan dirinya kepada orang lain, dan menerima orang lain dalam katagori yang sempit sebagaimana pernah terjadi pada era Orde Baru dengan memberi stampel ekstrem kiri, ekstrem kanan, antipancasila terhadap orang-orang yang kritis.

Dengan mengambil ketiga pendapat tersebut, maka sosok seorang demokrat bahwa dia mampu melembagakan nilai-nilai etis di dalam dirinya, sesuatu yang diyakini lebih memiliki perfektif ke depan dari pada hanya mempertimbangkan kepentingan politis. Seorang sosok demokrat berani untuk mengadakan refleksi terhadap kecenderungan suasana yang telah berlangsung, kemudian berani mentransformasikan kedalam tindakan-tindakan yang memiliki dimensi ke depan.

Rekayasa Psikologis

Dalam konteks yang demikian maka diperlukan adanya rekayasa psikologis, dengan melakukan sosialisasi nilai-nilai demokratis melalu pendidikan politik baik formal maun informal. Dalam rekayasa psikologis yang harus diperhatikan, bahwa hal tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan senantiasa dikuatkan. Nilai-nilai demokratis yang telah disosialisasikan dan terbentuk pada masa kanak-kanak hendaknya selalu disesuaikan dan dikuatkan dalam menjalani berbagai pengalaman social.

Dalam pendekatan psikologis, maka kepribadian atau watak demokrat seseorang tidak saja mengakui adanya persamaan maupun mengakui adanya perbedaan akan tetapi juga dituntut untuk bisa menghormati sekaligus bersedia untuk melakukan dialog terbuka sehingga akan memunculkan adanya proses transisi idea atau gagasan untuk kemudian saling terbuka dan menyadari akan keberadaannya masing-masing dalam menggapai tujuan bersama. Dalam kondisi yang demikian maka akan dapat memunculkan sinkretisasi terhadap berbagai perbedaan yang ada untuk kemudian membentuk suatu kesepakatan bersama dalam memecahkan berbagai persoalan kebangsan dan kemasyarakatan  yang muncul.

Rekayasa psikologis dimulai dari institusi-intstitusi atau unit-unit terkecil terlebih dahalu untuk kemudian tumbuh dan berkembang dalam satuan institusi yang lebih luas. Dalam kontek ini maka pendidikan keluarga menjadi amat penting sebab keluarga merupakan institusi pertama dimana anak-anak baik langsung atau tidak langsung akan melihat dan belajar hal pembentukan sikap terhadap tugas, peran dan wewenang. Pengalaman ini akan dapat meningkatkan perasaan kompetensi pada si anak, untuk belajar bagaimana mengungkapan pikiran dan perasaan. Hal ini akan dimungkinkan akan membentuk adanya  partisipasi aktif dalam lingkungan sosial yang lebih luas setelah menjadi dewasa nanti.

Dengan pedekatan tersebut diharapkan melahirkan sosok pribadi/pemimpin demokratis, yang tidak hanya sekedar mempertimbangkan kepentingan politis, akan tetapi sosok pemberani yang penuh inisiatif untuk melakukan terobosan dalam melakukan transformasi dan memiliki visi yang memiliki demensi kedepan. (*)

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)