Menguatkan Ideologi Bangsa

Beberapa waktu yang lalu sebagaimana diberitakan oleh berbagai media massa cetak dan elektronik beberapa pimpinan lembaga tinggi Negara seperti Presiden SBY, Ketua MPR Taufik Kemas, Ketua DPR Marjuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Purnama dan Ketua MA, Harifin Tumpa, dan Ketua KY Eman Suparman, serta Ketua MK Mahfud MD menggelar pertemuan di Mahkamah Konstitusi. Pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari beberapa pertemuan yang sebelumnya diadakan di Istana Negara, Istana Bogor, Gedung MPR dan BPK. Dari serangkaian pertemuan tersebut kemudian disepakati untuk melakukan penguatan terhadap pancasila yang kini dinilai mulai luntur.

Kesepakatan kembali para pimpinan lembaga tinggi Negara tersebut untuk bersama-sama bertanggungjawab menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi Negara dengan peran dan posisi dan kewenangan masing-masing didasari atas kondisi faktual yang saat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila mengalami keperpinggirkan. Posisi Pancasila yang terpinggirkan tersebut mengakibatkan munculnya persoalan kebangsaan yang membawa ancaman terhadap kekuatan bangsa, hal ini setidaknya bisa dilihat dari konflik dan kekerasan sosial yang dipicu berbagai latar belakang etnis, primodialisme dan agama, kesantuan dan toleransi dan sikap tepo seliro yang kian luntur dan sebagainya.

Selain penguatan terhadap pancasila pertemuan tersebut juga menyepakati tiga hal lainnya,  menjadikan Pancasilan sebagai ideologi dan insipirasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir yakni perlunya rencana aksi nasional oleh suatu lembaga untuk melakukan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila secara formal melalui pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Living Ideology

Sebagai ideologi, Pancasila yang memuat nilai-nilai normatif sebenarnya sudah final. Bahkan hal ini mampu menjadi matured social philosophy yang sangat berpengaruh  dalam sikap dan jiwa rakyat Indonesia di tengah-tengah pergolakan revolusi. Sebagai sebuah ideologi Pancasila memiliki suatu tujuan yang mulia sebagaimana tercermin dalam kelima butir dalam Pancasila yakni ke-Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakanasanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti Negara Republik Indonesia bukan sebagai Negara sekuler tetapi juga bukan Negara teokrasi. Akan tetapi dasar Negara tersebut (sila ke-1) memberikan pengajaran bagi warga negaranya untuk mengakui dan mengimani adanya Tuhan/Allah sebagai pencipta jagad raya, tempat dimana manusia akan kembali pada-Nya. Semangat ketuhanan itulah yang memberi spirit untuk menentang segala bentuk penindasan kolonialisme-imprealisme, yang kemudian diturunkan dalam sila berikutnya.

Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan penghargaan yang tinggi atas kodrat manusia. Karena itu bersedia menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan membina  persaudaraan sesama bangsa. Sila ini sangat padat akan makna HAM. Dalam pidato penyusunan UUD ’45, Bung Hatta mengemukakan bahwa HAM perlu menjadi ketentuan sebagai penghormatan atas rasa kemanusiaan manusia/individu karena itu perlu dijamin dan dibela terhadap kekuasaan Negara yang sewenang-wenang (Negara kekuasaan).

Ketiga, Persatuan Indonesia, hal ini mengajarkan akan cinta tanah air dan bangsa, akan tetapi hal tersebut harus dilakukan atas dasar cinta sesama manusia. Dengan demikian cinta bangsa dan tanah air hadir dalam kerangka membina persaudaraan antar sesama umat manusia Indonesia yang memilik nasib yang sama (di bawah penjajahan Belanda) serta memiliki tujuan bersama (memandang ke depan), sebagaimana telah terumuskan dalam pembukaan  Pembukaan UUD 45).

Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan  perwakilan. Sila ini merupakan paham kebangsaan , yang oleh Bung Hatta dinyatakan sebagai suatu paham kebangsaan yang berdasarkan kerakyatan. Paham kerakyatan ini memiliki tiga pilar utama yakni kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi politik), kesejahteraan bagi rakyat (demokrasi ekonomi), dan kemajemukan bagi rakyat (demokrasi sosial). Ketiga paham tersebut sebagai satu kesatuan, hal ini berarti bahwa demokrasi yang dikembangkan dan diajarkan akan sangat mengedepankan adanya prinsip untuk melakukan musyawarah dalam pengambilan setiap keputusan, meski tidak menutup kemungkin untuk melakukan pemungutan suara (one man one vote), apabila musyawarah mengalami jalan buntu.

Kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam usahanya meningkatkan keadilan sosial, maka undang-undang tidak saja memperbolehkan akan tetapi juga mendorong warga negaranya untuk berperan secara proaktif dalam proses ekonomi (produksi dan distribusi).

Kelima sila tersebut menjadi suatu kesatuan yang utuh, sehingga tidak saja mengajarkan kebahagiaan material, tetapi juga kebahagian batin, kualitas hidup dan kehidupan yang berimbang, antar individu dan sosial, material dan spiritual, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, lahir dan batin.

Dari Pemimpin

Dengan demikian secara normatif sebenarnya sudah tidak menjadi persoalan. Hanya saja bagiamana ideologi bangsa tersebut mampu diejawantahkan ke dalam setiap sikap dan tindakan, dalam nafas kehidupan sehari-hari baik dalam menyelenggarakan pemerintahan, hidup berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan kemasyarakatan.

Proses pengejawantahan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pemimpin terlebih dahulu, baik dalam bentuk kebijakan maupun perilaku. Sebelum pemimpin mampu bersikap dan bertindak sebagaimana garis-garis yang telah terumuskan dalam serangkaian sila Pancasila maka nilai-nilai pancasila akan sulit untuk ditanamkan pada warga Negara kendati serangkaian proses penataran dan pendidikan mengenai ideologi dilakukan dimana-mana. Tanpa contoh dari pemimpin tidak akan pernah ada warga Negara yang mau menjalankan kewajibanya.

Hal ini bukan lah suatu yang akan melanggengkan budaya paternalistik, akan tetapi sudah semestinya dan menjadi kewajiban dari para pemimpin  pada lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu sebelum mereka (para pemimpin) memulainya, melakukan dan mengamalkanya, maka “haram hukumnya” bagi pemimpin untuk menunut pada rakyat untuk mengamalkan dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketaatan rakyat hanya diberikan kepada para pemimpin yang mau melakukan terlebih dahulu sebelum menganjurkan pada warga negeranya. (*)

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)