Moralitas Negara

Cerita Pilu

Lihat saja, wajah buram negeri ini terus dipampang. Amat santer diberitakan cerita pilu hampir di segala bidang; politik, sosial, hukum, budaya, hingga ekonomi yang tak kunjung membaik. Krisis empati pejabat publik di senayan melanda, pemberantasan korupsi mandeg di tengah jalan, konflik marak, tawuran suporter sepak bola kerap muncul, dan sebagainya.

Alih-alih kesejahteraan ekonomi dan pemerataan terwujud, secara psikologis, jiwa negeri ini sedang oleng. Mata buta dan telinga ditulikan. Tidak salah bila jelang peringatan dua tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kabinet Indonesia Jilid II kegusaran masyarakat ditampakkan lewat kecaman, kemarahan dan aksi protes.

Secara bersama bergerak segenap komponen bangsa mulai mahasiswa, ormas, LSM, buruh dan elemen-elemen lainnya tumpah ruah turun ke jalan menyentil kinerja kepemimpinan SBY. Bahkan wacana penggulingan SBY nyaris mencuat dan membuat geger pemerintah. Puncaknya tak lebih dari aksi demonstrasi. Bukannya aksi damai dan santun, kerap dijumpai gesekan destruktif antara demonstran dan aparat keamanan. Peserta aksi dan polisi berjibaku dengan kekerasan dan adu jotos.

 

Krisis Moral

Konfrontasi dan bentrok sarat kekerasan di atas merupakan fenomena miris yang menambah deretan panjang potret kekerasan di Indonesia. Bagaimanapun kekerasan bukanlah cara bijak dan arif. Bukan menyelesaikan masalah, tapi memunculkan masalah baru. Akan banyak  jawaban mengapa kekerasan kerap hadir. Yang jelas, krisis moral menjadi alasan sahih. Persoalannya kemudian adalah ihwal akar krisis moral itu.

Pastinya, krisis moral adalah dampak dari pengabaian akan pentingnya moral kultural, budaya, agama, dan intelektual. Dominan adanya, bangsa ini kini terjebak pada euforia politik. Moral dinomorduakan. Haru biru demokratisasi menggiring alam bawah sadar bangsa ini untuk selalu melihat segala persoalan dari perspektif politik. Dampaknya, bukan toleransi, keharmonisan, kesantunan, dan gotong royong yang membudaya dan terpelihara, tapi kepentingan dan sikap saling curiga.

Memang, politik menjadi sesuatu yang penting bahkan wajib dipahamkan kepada semua warga negara, juga masyarakat awam sekalipun. Demikian pun mahasiswa, pemuda, pelajar, ibu-ibu rumah tangga. Sebab, demokratisasi politik yang salah satunya direpresentasikan oleh pemilu atau pilkada mensaratkan partisipasi masyarakat. Dengan memahami mekanisme politik, warga negara paham akan menjadi hak-haknya yang telah dijamin konstitusi.

 

Elemen Bangsa

Gelora demokratisasi demikian menginspirasi elemen-elemen vital bangsa ini untuk ambil bagian dan turut andil memperebutkan kue-kue kekuasaan. Tidak sedikit tokoh agama, aktivis mahasiswa, hingga pekerja sosial seperti LSM atau elit-elit ormas agama menjadi alat mobilisasi perebutan kepemimpinan struktural.

Moral  kultural, agama, dan intelektual bangsa terabaikan. Nurani, rasionalitas, dan akal sehat bangsa terkontaminasi oleh sikap saling curiga dan prasangka. Penanggung jawab sah pembangun moral-kultural bangsa menjauh dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat. Bahkan sebagian besar sebagian besar dari mereka menjadi pemangsa dengan menjual identitas cultural dan agama demi kepentingan materi dan kekuasaan. Inilah dekade dimana modernitas dengan paradigma materialisnya telah merajai jagat dan hasrat manusia.

Oleh karena itu, jalan lain menjawab dampak determinasi politik adalah menggairahkan kembali gerakan sosial-moral berperspektif kultural dan intelektual. Perspektif demikian merupakan antitesa dari cara pandang politik yang prosedural, formal dan berorientasi kekuasaan. Optimisme gerakan ini dapat menjadi wahana atau tali pengikat sosial dan menghambat laju demoralisasi bangsa. (*)

Recommended For You

About the Author: Fitrah Hamdani

Penyaji analisis kontemporer genuin yang bertumpu pada realitas akar-rumput. Malang melintang di dunia akademis, berpadu pada program kaderisasi generasi penerus. Mencintai keluarga dan berharap Indonesia hadir sebagai bangsa yang beridentitas.