Potret Korupsi di Indonesia

Headline koran kompas edisi Senin (24/12/2011) memberitakan bahwa mulai dari ‘Aceh sampai Papua tersandera korupsi’. Dari headline koran tersebut kita tentunya sebagai masyarakat menilai bahwa korupsi sudah tersebar kemana-mana. Dari mereka kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan. Berdasarkan data tersebut menggabarkan bahwa hanya lima (5) dari 33 provinsi yang ada di Indonesia bebas dari kasus korupsi. Muncullah sebuah pertanyaan mengapa para pejabat kita masih banyak yang menyimpang dengan melakukan tindakan korupsi atau dengan kata lain memperkaya dirinya sendiri? Dan bagaimana meminimalisasi atau membuat jera para pejabat kita yang melakukan korupsi agar tidak mengulangi kembali tindakannya?

 

Kasus demi kasus

Kasus terbaru menimpa Muhammad Nazarrudin mantan bendahara Partai Demokrat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan Wisma Sea Games di Palembang Sumatera Selatan semakin membuktikan bahwa korupsi di negeri ini sudah mengurita dari berbagai kelas jabatan. Ditambah lagi dengan penangkapan Sekretaris Daerah dan dua anggota DPRD Semarang beberapa waktu lalu yang terkait dugaan suap dalam pengesahan rancangan APBD Kota Semarang tahun 2012. Dan itu hanyalah sebuah contoh kecil saja yang nampak dalam permukaan.

Pakar Ekonom UGM, Mudrajad Kuncoro mengatakan bahwa persoalan korupsi tidak dapat dibiarkan begitu saja. Agenda pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Lantaran upaya memberantas perilaku korup di lingkungan birokrasi tidak mudah, dibutuhkan keseriusan sekaligus kemauan politik yang kuat dari pemegang kekuasaan. Pembenahan tidak hanya dilakukan di permukaan, tapi juga harus menyentuh hingga dasarnya.

 

Pemberantasan Korupsi

Pembenahan pertama yang harus dilakukan adalah pada lingkungan penegak hukum. Ia mencontohkan ”kalau tukang sapunya kotor, bagaimana mau membersihkan kotoran lain”. Jadi, yang utama di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setelah itu baru pembenahan di lingkungan kementerian/lembaga yang dinilai paling korup. Termasuk pula di lingkungan instansi yang langsung berhubungan dengan ekonomi seperti lembaga yang berhubungan dengan perizinan, perpajakan, dan ekspor dan lain-lain.

Korupsi merupakan kejahatan yang sampai sekarang masih menjadi masalah besar bangsa ini. Indonesia dengan kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah ruah, namun bangsa ini juga kaya dengan ‘koruptor’. Berkali-kali Presiden SBY mengatakan bahwa akan menuntaskan berbagai macam kasus korupsi, namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk menyelesaikan.

Secara etimologis korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio atau corruptus yang mempunyai arti merusak, tidak jujur, dapat disuap (J. S Badudu Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam bahasa Indonesia, 2003, 199). Korupsi bisa mengandung makna kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kebejatan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (1994: 527) korupsi mempunyai arti buruk, busuk, dapat disogok (melalui kekuasannya untuk kepentingan pribadi). Sedangkan menurut pakar patologi social Kartini Kartolo mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan umum dan Negara (Potologi Sosial, 1981: 80).

Sudah selayaknya Presiden (pemerintah) melakukan langkah-langkah untuk menyesaikan persolan korupsi. Korupsi yang sampai saat ini masih menjadi musuh bersama dan sampai sekarang masih belum bisa dibongkar sampai akarnya. Kasus tindakan korupsi kebanyakan dilakukan oleh aparat pejabat pemerintahan. Para pejabat yang tersandung dengan korupsi kebanyakan berasal dari lingkungan ‘birokrasi’. Mengapa lingkungan birokrasi, karena birokrasi merupakan suatu lembaga yang di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kepentingan-kepentingan sendiri. Menurut Wahyudi Djafar (2008) birokrasi dan korupsi bisa diibaratkan seperti sekeping uang logam, keduanya tidak terpisahkan, dimana ada birokrasi disitu ada korupsi. Ini tentu mengkhawatirkan, korupsi telah memiliki struktur dan menjadi kultur dalam proses birokrasi.

 

Akuntabilitas Birokrasi

Oleh karena itu, untuk meminimalisasi aksi tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, maka pemerintah sebaiknya melakukan penguatan pada akuntabilitas birokrasi publik. Dalam lingkungan birokrasi sendiri korupsi yang dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita melakukan peninjaulan ulang dalam segi perekrutan pegawai-pegawai baru atau kepala daerah (Bupati, Gubernur, anggota DPR, DPRD) dan dalam perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tindakan para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam ‘memakan’ uang rakyat.

Dengan pembenahan-pembenahan dalam perekrutan pegawai baru ini dimaksudkan untuk mengurangi tindakan-tindakan yang sudah melenceng dan akan berdampak pada penyalahgunaan wewenang sebagai pegawai/pejabat. Selain itu, keluarga sangat berperan aktif dalam meminimalisir angka korupsi, karena keluarga merupakan kelompok primer yang mana setiap saat pasti bertatap muka dengan anggota keluarganya. Sehingga anak akan meniru apa yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya. Sebab keluarga, memiliki peran yang besar dalam proses pembentukan karakter anak-anaknya. Akhirnya anak akan memiliki moral atau jiwa yang kuat dalam  menghindarkan melakukan tindakan-tindakan yang tercela/buruk. (*)

 

Recommended For You

About the Author: Tommy Setyawan

Alumnus mahasiswa sosiologi UIN Yogyakarta