Reshuffle dan Visi Pemerintahan SBY

Kesuburan akan tanah air Indonesia telah diakui oleh siapapun dan Negara manapun, yang oleh Koes Plus group band yang terkenal di era 60an-70an dilukiskan sangat apik dalam sebuah lagu yang berjudul Nusantara. Dimana dalam suatu bait syair dinyatakan bahwa “… tanah kita tanah surga, tongkat dan kayu jadi tanaman”. Syair lagu tersebut menggambarkan betapa suburnya tanah air Indonesia sampai-sampai tongkat dan kayu kalau dilempar ke tanah bisa tumbuh menjadi tanaman.

Pertanian

Kondisi struktur tanah nan subur itulah yang menyebabkan masyarakat Indonesia sebagian besar menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Mata pencarian petani merupakan wujud syukur akan masyarakat Indonesia yang dikaruniai akan kesuburan tanah yang tiada duanya di jagad raya ini. Kendati tanah subur, namun nasib petani tak pernah naik kelas. Dari zaman kolonialisme hingga pemerintahan di bawah kendali kekuasaan SBY petani tak pernah beranjak maju, yang terjadi justru semakin merana dan menderita.

Lihat saja fenomena yang terjadi belakangan ini maraknya kentang Impor telah membuat harga kentang miliki petani menjadi anjlok, demikian pula garam, serbuan buah-buah Impor dan berbagai produk pertanian lainnya telah mencekik leher petani dan menempatkan petani di sudut kegelapan yang tak mampu bergerak dan bernafas.

Ironis memang, tapi itulah yang terjadi akibat kebijakan yang dibuat pemerintah yang tidak pro rakyat (petani). Lantas apa artinya pergantian pemimpin/presiden tiap lima tahun sekali, apa artinya pula reshuffle cabinet yang digemborkan oleh politisi dan para staf ahli  maupun presiden sendiri bahwa reshuffle dimaksud untuk mempercepat kinerja pemerintahan. Tentu saja upaya akselerasi kinerja pemerintahan yang hendak dilakukan oleh SBY itu baik dan tentu patut didukung oleh siapapun. Namun pertanyaanya akselerasi tersebut untuk membela siapa rakyat atau justru para pemiliki kapital yang akan diuntungkan dari proses reshuffle tersebut.

Oleh karena itu upaya akselerasi tanpa dibarengi suatu visi yang mampu membela masyarakat Indonesia akan sia-sia artinya bagi rakyat. Perombakan kabinet tidak akan berarti apa-apa, reshuffle hanya sinetron yang dipertonton saja sebagai pemanis semata dan tak akan mampu menjawab problem kerakyatan hari kini dan mendatang. Karena itu tidak hanya akselerasi saja, akan tetapi yang lebih berarti ialah keperpihakan pemimpin/pemerintah pada rakyatnya.

Visi Pemerintah

Dalam konstitusi (pembukaan UUD ’45 pada alenia 4) telah dinyatakan secara jelas dan gamblang mengenai visi pemerintahan. Visi pemerintahan tersebut ialah ; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Visi tersebut merupakan suatu urutan-urutan yang satu untuk dilaksanakan secara utuh dan berkesinambungan. Apabila dicermati maka ada dua hal pokok yang menyangkut visi pemerintahan yakni yang menyangkut internal yang meliputi ; melindungi segenap bangsa Indonesia, melindung seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan terakhir mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara ikut melaksanakan ketertiban dunia merupakan visi pemerintah yang lebih bersifat eksternal.

Visi mengenai melindung segenap bangsa Indonesia berarti bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindung seluruh warga Negara Indonesia dan kekayaan karya anak bangsa yang ada di bumi Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke. Segenap kekayaan budaya dan adat-istiadat, segenap ragam  bahasa dan dialektikanya,  maupun segenap  agama dan kepercayaan maupun karkya-karya anak bangsa baik yang berupa makanan (tempe misalnya), karya seni dll, yang tumbuh dan berkembang merupakan suatu kekayaan yang harus mendapat perlindungan dari pemerintah.

Sementara melindung seluruh tumpah darah Indonesia berarti menjaga dan melindung seluruh wilayah teritorial yang ada di Indonesia dari darat, laut maupun udara beserta potensi yang ada di dalamnya. Bentangan wilayah NKRI yang meliputi tiga unsure di atas harus mendapat penjagaan. Dengan demikian tak boleh ada sejengkal tanah pun yang di-caplok dan dikuasi oleh negara lain atau kelompok (penguasa) tertentu. Akan tetapi melindung seluruh tumpah daerah Indonesia tidak hanya sampai menjaga wilayah kesatuan NKRI, melainkan juga untuk melindung seluruh kekayaan potensi yang berada di wilayah NKRI baik yang di darat, laut maupun udara, dari mulai flora dan fauna maupun pemanfaatan frekuensi udara.

Visi yang ketiga yakni memajukan kesejahteraan umum, setelah pemerintah mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka keduanya harus dimanfaatkan dan didaya gunakan untuk mewujudkan visi ketiga yakni memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian seluruh potensi kekayaan yang ada dibumi nusantara baik darat, laut dan udara harus dikelola untuk meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat Indonesia. Dimana hal ini kemudian dipertegas dalam BAB XIV pasal 33 ayat 2 dan 3. Selain itu memajukan kesejahteraan, juga untuk mencerdasakan kehidupan bangsa yang merupakan visi pemerintah selanjutnya yang kemudian hal dipertegas dalam UUD ‘ 45 BAB XIII pasal 31 ayat 2 sampai dengan 5.

Pemerintahan SBY

Dengan demikian jelas kiranya bahwa konstitusi menuntut pada siapapun yang menjadi penguasa atau memerintah termasuk pemerintahan Pak Beye haruslah mewujudkan dan menjalankan visi tersebut, visi keperpihakan pada rakyat dan bangsanya. Akan tetapi kalau pemerintah (baca : SBY-cs) dikatakan tidak memiliki keperpihakan pada visi tersebut tentunya akan “marah” dan jelas-jelas akan menangkalnya, dan mengeluarkan sejuta tamengnya.

Kendati demikian sebenarnya kita semua (rakyat atau siapapun) dapat merasakan, menilai sejauh mana pemerintah memiliki visi keberpihakan tersebut, dari mulai titik yang paling ekstrim pada sebelah kiri (tidak), maupun pada titik yang paling ekstrim pada sebelah kanan (memiliki), maupun pada posisi yang berada dititik nol.

Pencermatan, pembacaan dan penilaian tersebut dapat dilihat dan dirasakan dari sebuah fakta atau sesuatu fenomena yang telah terjadi, dan masih terjadi sampai saat ini. Misalnya saja kebijakan ekspor bahan mentah rotan yang ternyata telah menggulung tikarkan puluhan pengrajin rotan yang berada di Cirebon maupun Sukoharjo, yang pada giliranya mem-PHKkan ribuan karyawan yang berkerja pada industri tersebut. Demikian pula kebijakan impor kentang, buah-buahan, garam dan sebagainya telah membuat produksi pertanian mengalami penurunan harga.

Hal lainnya misalnya mengenai penyiksaan ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun tenaga kerja wanita (TKW) dari majikan di negeri tempatnya bekerja hingga hukuman mati yang ditimpakan pada puluhan TKW Indonesia bisa menjadi penilaian tersendiri bagi masyarakat mengenai visi yang dimiliki oleh pemerintah sekarang.

Klaim-klaim negeri tetangga atas sejumlah pulau, misalnya pulau Sipadan dan Ligitan, Blok Ambalat dan sekarang Tanjung Datu dan Camar Bulan, maupun klaim-klaim atas beberapa kebudayaan karya anak bangsa seperti reog, tari pedet dan sebagainya, tentu saja bisa menjadi penilaian tersendiri bagi rakyat.

Belum lagi penguasaan sejumlah jaringan udara (operator seluler), yang ternyata banyak digunakan oleh mafia untuk merampok pulsa rakyat, dan masik banyak lagi pengusaan tambang dan gas dan sejumlah BUMN yang telah dialihkan kepemilikannya pada asing dengan isu privatisasinya dan sebagainya.

Hal-hal yang disebut di atas merupakan suatu yang telah terjadi dan masih terjadi dan acap kali diberitakan oleh sejumlah media maupun yang masyarakat saksikan dan rasakan sendiri, sehingga apakah visi itu ada atau tidak masyarakat dapat merasakan dan menilainya sendiri, bila tidak maka upaya reshuffle hanyalah bualan politik belaka.  Dan apabila melihat kabinet hasil reshuffle nampaknya visi itu tidak nampak misalnya saja menteri yang membela petani garam justru di-reshuffle sementara menteri yang mengeluarkan kebijakan impor garam justru dipertahankan dan gaya digeger posisinya saja.

Dalam kontek yang demikian maka perubahan sejumlah menteri tidak akan menyentuh persoalan utama yakni visi pemerintahan atau ideologi pancasila/kerakyatan maupun reformasi birokrasi. Kedua hal itu bila tak ada perubahan maka upaya reshuffle hanya pertunjukan drama sinetron semata. (*)

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)