Tingkah Anggota Dewan

Beberapa hari yang lalu publik dipertontonkan oleh ulah para anggota DPR periode 2009-2014 yang memiliki mobil mewah yang diparkir sebuah tempat parkir komplek gedung MPR/DPR. Dengan adanya kejadian itu, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas geram melihat ulah para anggota DPR tersebut. Selain itu pula kita tentunya masih ingat beberapa bulan yang lalu anggota DPR tetap ngotot membangun gedung bertingkat 36 dan menelan biaya hampir 1,1 Trilyun. Apakah anggota DPR kita sekarang sedang ‘buta’ dengan kondisi rakyat yang serba kekurangan dan masih hidup digaris kemiskinan, namun apa yang kita lihat anggota DPR malah membuat hidup di atas kemewahan dari rakyatnya. Seharusnya anggota DPR malu dengan melihat permasalahan rakyatnya.

 

Tingkah Laku Anggota Dewan

Selama ini rakyat hanya hanya menyaksikan keinginan anggota DPR yang mengharapkan adanya berbagai fasilitas mewah, seperti; kenaikan gaji, melakukan kunjungan kerja ke Luar Negeri, dan sebagainya. Namun, dengan berbagai tuntutan tersebut, mereka tidak mengimbanginya dengan meningkatkan kinerja sebagai anggota DPR. Seharusnya dengan semua keinginan yang terpenuhi, tentunya anggota DPR bisa memberikan angin segar bagi seluruh rakyat Indonesia dengan kehidupan yang lebih layak.

Selain masalah pembangunan gedung baru di atas, bahwa anggota DPR dalam kurun waktu satu tahun telah menghabiskan uang rakyat sebesar 153 Milyar hanya untuk kebutuhan komunikasi. Menurut ukuran rakyat terlalu berlebihan dengan kondisi rakyat yang hidup di tengah ketidakpastian. Etika elit politik kita malah senang ‘bermain-main’ dengan menggunakan uang rakyat dengan berbagai macam modus agenda yang dibuatnya. Dengan demikian menurut saya akan membuat citra  buruk kinerja anggota DPR dan pada akhirnya akan pemborosan uang rakyat. Anggota DPR yang katanya mengusahakan kepentingan rakyat, namun apa yang kita lihat malah sebaliknya.

 

Kinerja Anggota DPR

Buruknya kinerja anggota DPR akan berimbas pada tingkat kepercayaan rakyat terhadap para elit politik kita yang duduk di Senayan. Karena rakyat tidak percaya lagi kepada elit politik yang kerjanya hanya mengusulkan fasilitas mewah. Dengan menginginkan fasilitas yang mewah ini, namun apa yang kita lihat kinerja para elit politik tersebut masih belum dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Apa mungkin moral, etika dan elit politik kita sedang mengalami kemunduran dengan semakin derasnya arus globalisasi yang sedang menimpa bangsa ini. Pasalnya elit politik kita tidak peka terhadap berbagai permasalahan yang menimpa rakyat. Namun, elit politik kita malah terlalu enjoy dalam segala fasilitas serba mewah dan rakyatnya mati karena kelaparan.

Bayangkan berbagai fasilitas mewah telah terpenuhi oleh anggota dewan kita, namun dengan kemewahan tersebut ternyata masih banyak rakyatnya yang menjadi ‘korban’ atas pengesahan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya anggota DPR meminimalisasi semua anggaran atau keperluan yang tidak terlalu penting. Yang mana anggaran tersebut bisa dialokasikan kepada rakyat.

Buruknya kinerja anggota DPR akan berimbas pada tingkat kepercayaan rakyat terhadap para anggota lemah. Karena rakyat tidak percaya lagi kepada  anggota DPR yang kerjanya hanya menginginkan ‘kewewahan’ atau hanya studi banding ke luar negeri akan tetapi kehidupan rakyatnya tetap saja miskin. Menurut Direktur Monitoring, Advokat, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Ronald Rofiantri mengatakan bahwa anggota DPR periode 2009-2014 sudah melakukan 19 kali studi banding ke 14 negara di luar negeri. Dengan melihat data tersebut tentunya dalam hati kita bertanya? apa yang telah didapatkan anggota DPR setelah melakukan studi banding tersebut? Mengapa hasil studi banding anggota DPR itu tidak dilaporkan?

 

Memperjuangkan Kepentingan Rakyat

Dengan demikian, sebaiknya anggota DPR mulai memperjuangkan kepentingan rakyat dan jangan malah menginginkan kemewahan-kemewahan di hadapan rakyatnya. Oleh karena itu, ini lah saatnya anggota dewan melakukan evaluasi secara keseluruan terhadap kenerja-kinerjanya. Dengan pembenahan-pembenahan kenerja dan mengurangi pengeluaran uang ‘rakyat’ maka diharapkan rakyat akan merasakan hasil dari apa yang telah dikerjakan oleh anggota dewan. (*)

Recommended For You

About the Author: Tommy Setyawan

Alumnus mahasiswa sosiologi UIN Yogyakarta