Utopisnya Harapan Rakyat

Harapan rakyat Indonesia, sebenarnya sederhana. Mereka hanya berharap harga pangan, biaya pendidikan dan kesehatan terjangkau. Selain itu, rakyat juga berharap bisa merasa nyaman dan tenang dalam menjalankan kewajiban agama yang diyakini dan dipeluknya.

Rakyat juga berharap adanya keadilan dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi. Demi tercapainya taraf hidup yang layak dan manusiawi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, wajar bila rakyat berharap kepada pemerintah. Agar, semua harapan sederhana itu dipenuhi pemerintah.

Namun, harapan rakyat tinggal harapan saja. Impian tinggal impian. Pemerintah selaku pengelola negara, seakan-akan absen memenuhi harapan rakyat. Pemerintah terkesan tiarap dengan semua harapan rakyat yang memillihnya. Rakyat hanya diberi janji-janji dan harapan-harapan kosong.

Rakyat disuguhi berbagai hal yang semakin menjauhkan harapan mereka. Harga pangan melambung tak terjangkau, biaya pendidikan melangit, dan biaya kesehatan menggunung. Semua itu di luar kemampuan ekonomi rakyat yang masih kembang kempis dalam  memenuhi kebutuhan makan hari itu saja.

Anggaran Negara

Anggaran negara untuk menyejahterakan rakyat, bocor di setiap lini pemerintahan. Perilaku korup menjangkiti para pengelola negara di ranah eksektuif, legislatif, dan yudikatif. Baik di pusat maupun daerah, banyak anggaran pembangunan yang bocor. Hal itu diperparah dengan banyaknya anggaran yang tidak tepat sasaran.

Anggaran negara hanya terdistribusi ke kelompok tertentu saja. Sekitar 70-80% anggaran di pusat maupun daerah, habis hanya untuk menggaji pegawai negeri dan abdi negara lainnya. Namun, pelayanan publik yang dirasakan rakyat dari para abdi negara ini, masih jauh dari kata memuaskan.

Memilih Tiarap

Alih-alih melayani, para abdi negara ini banyak melakukan hal-hal yang kontraproduktif dari yang seharusnya. Banyak dari mereka datang telat dan pulang cepat dari tempat dinasnya. Di tempat dinas, mereka hanya sibuk absen, bermain game, dan membaca koran saat jam kerja.

Sehingga, wajar bila dengan budaya kerja seperti itu, pelayanan publik akan terasa lamban dan bertele-tele. Terkadang, urusan yang bisa selesai satu hari, molor menjadi beberapa hari. Hal-hal administratif yang seharusnya mudah, malah dipersulit oleh para abdi negara ini. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Itulah ungkapan yang pas untuk menggambarkan budaya kerja birokrasi kita.

Di bidang pengelolaan negara, sama saja keadaannya. Penguasa negara ini sibuk mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai pencitraan yang tidak substansial. Mereka sibuk memikirkan kepentingan dan keuntungan golongan maupun keluarganya.

Sementara komitmen untuk memenuhi atau mewujudkan harapan rakyat, tidak menjadi prioritas. Bagi-bagi kekuasaan dan proyek untuk keluarga maupun golongan/partainya menjadi hal utama yang harus dilakukan. Tujuannya, untuk menambah dana demi mempertahankan kekuasaan pada pemilihan mendatang.

Intinya, pemerintah atau penguasa belum tentu memenuhi atau mewujudkan harapan rakyat. Ketika rakyat berharap, pemerintah lebih memilih tiarap daripada melakukan kewajibannya untuk menyejahterakan rakyat. (*)

Recommended For You

About the Author: Bonnie Eko Bani

Mahasiswa yang mencurahkan tulisannya di beberapa media