HANURA dan Budaya Politik Makro

Politik Indonesia

Budaya memperbincangkan politik Indonesia saat ini sejatinya berporos pada kepentingan kepentingan Negara dan agen-agen politik, hal ini tentunya belum mengarah pada titik sentral pembangunan issu dan praktek politik yang bertumpu pada kepentingan masyarakat. Hal ini terjadi karena partai-partai politik dan kelompok politik yang menjadi agen dalam pembangunan politik di negeri ini belum mampu seutuhnya mandiri secara finansial dengan masih sangat menggantungkan diri pada anggaran yang ditopang oleh Negara.

Belum lagi ruang-ruang diskusi politik dan perdebatan politik diantara para tokoh-tokoh politik sering kali berfokus pada masalah siapa mendapat apa melalui suatu atraksi politik yang menjemukan, atau melalui legalisasi suatu produk hukum tertentu. Budaya politik semacam ini telah biasa dipertontonkan oleh para elit politik di negeri yang tengah berada di ujung senja.

Begitupun juga bagi keberadaan perwakilan dari partai Hanura di parlemen akan sangat mudah terwarnai oleh budaya politik yang terjadi apabila lupa dengan visi besar pembangunan partai mengingat parlemen merupakan spektrum politik negeri ini. Tentunya dengan mengingat persoalan ambang batas Hanura, seharusnya kader partai di parlemen lebih berani lagi memfokuskan diri pada issu-issu pembangunan masyarakat yang berkeadilan.

Politik Makro

Menjelang lima tahun umur partai ini dan dengan segala persoalan yang telah dan sedang dihadapi, selayaknya partai dan segenap kader partai Hanura menjadi lebih dewasa, arif dan cerdas menghadapi pergulatan politik dan segala persoalan yang bukan hanya menerpa partai tapi masyarakat pada umumnya.

Mengingat persialan kepercayaan publik terhadap kehadiran partai-partai politik sangat lemah saat ini dan tentunya Hanura menjadi bagian yang kurang mendapatkan simpati publik, maka sudah saatnya partai ini melajudkan langkah-langkah strategis yaitu mengubah diri dari budaya politik mikro pada budaya politik makro.

Budaya politik mikro yang berfokus pada para aktor politik. Modal politik mikro tentunya sangat konsen dengan issu yang menyangkut sirkulasi elit politik dan akan berujung pada budaya politik patgilipat yang sedang menyandra moral politisi bangsa ini. Sedangkan budaya politik makro  adalah memfokuskan diri pada pembangunan hubungan dan sinergisitas dengan kelompok-kelompok sosial. Dimana hubungan interaksi yang dijalin dan diperankan oleh agregat-agregat politik seperti Negara, masyarakat, struktur politik, sistem hukum, civil society, dan militer.

 

 

Kaderisasi

Tentunya untuk mampu mengubah diri dalam sebuah budaya partai makro harus ditopang dengan perbaikan sistem partai, visi partai yang  fokus dan konsisten dengan realitas gerakan partai, dan yang paling penting dari semuanya adalah seleksi kader-kader partai baik di struktur partai maupun kader partai yang akan menjadi ujung tombak partai di parlemen harus dipastikan memiliki kapasitas dan integritas yang baik.

Seorang kader yang menurut Gramsci, adalah pribadi yang berpihak kepada yang tertindas. Kader yang mampu membahasakan, menggerakkan, dan menginterpretasikan kepentingan masyarakat dan bangsa ini. Kader yang mengekspresikan kepentingannya untuk membangun keseluruhan bangsa yang berlandaskan etika dan moral, lalu berujung pada kedamaian serta kesejahteraan. (*)

Recommended For You

About the Author: Fitrah Hamdani

Penyaji analisis kontemporer genuin yang bertumpu pada realitas akar-rumput. Malang melintang di dunia akademis, berpadu pada program kaderisasi generasi penerus. Mencintai keluarga dan berharap Indonesia hadir sebagai bangsa yang beridentitas.