Kelembagaan Demokrasi Indonesia

Demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh negarawan Amerika Serikat yang juga mantan presiden AS yakni Abraham Lincoln (1863) didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people). Sedangkan Joseph Schumpeter mendefisinikan demokrasi sebagai pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di dalam individu-individu, melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan.

Larry Diamon, Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset memaknai demokrasi sebagai “suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok 1]. Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi-organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler (teratur dan tetap) dan tidak menggunakan daya paksa, 2]. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok sosial (warga negara dewasa) dikecualikan, dan 3], suatu tingkat kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup untuk menjamin integrasi kompetisi dan partisipasi.

Proses Berdemokrasi

Oleh karena itu diantara sekian banyak persoalan yang muncul pasca tumbangnya rezim diktator-ototarian di Indonesia, maka hal yang paling mendesak adalah bagaimana membangun suatu sisten politik yang demokratis. Untuk itu  terdapat dua kebutuhan yang sangat penting untuk segera dilakukan dalam proses berdemokrasi, pertama yakni bagaimana mengembangkan suatu budaya politik demokrasi. Kedua yakni melembagakan atau melakukan proses institusionalisasi demokrasi.

Kedua hal tersebut merupakan persoalan serius yang sangat mendesak untuk diperjuangkan oleh kelompok pro demokrasi baik yang berada dalam wilayah masyarakat politik (political society) maupun yang bergerak dalam masyarakat sipil (civil society). Keduanya begitu komplek permasalahanya dan saling kait-mengait satu sama lainnya, sehingga keduanya tidak mungkin saling meniadakan, akan tetapi sebagai mana diuraikan oleh Robert Dalh (1965) harus dilakukan secara simultan sebagai sebuah geraka massa untuk membangun infrastruktur dan suprastruktur yang sama-sama berproses dalam dinamika kesimbangan membangun politik yang lebih demokratis.

Dalam proses pelembagaan demokrasi hal ini sangat terkait dengan persoalan sosologis serta gejala-gejala struktural yang ada. Dengan demikian kemunculan perilaku demokrasi akan sangat dipengaruhi oleh sistim social-politik yang tengah berlangsung. Perilaku politik dalam hal ini sangat terkait dengan status, peran dan fungsi yang dijalankan seseorang dalam satu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana seluruh gerak aktivitas perilaku demokrasi dibingkai dalam suatu kewenangan yang diembannya.

Terkait dengan proses melembagakan (institutionalized) demokrasi tersebut, berbagai proses dari telah dilakukan dari mulai melakukan pengamademan terhadap UUD 45, restrukturisasi politik, pembuatan lembaga-lembaga baru seperti ; Mahkamah Konsitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY) dan sebagainya.

Pertanyaannya kemudian, apakah upaya institionalisasi tersebut hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan prasyarat sebagai bangsa yang demokratis, sebagai orde yang distampel telah menjalankan amanah reformis atau secara subtantif ingin mengembalikan makna kedaulatan rakyat, bahwa proses kelembagaan tersebut akan semakin menjamin terwujudnya rasa keadilan, kesejahteraan dan keamanan rakyat?. Bahwa pelembagaan demokrasi dilakukan agar kedaulatan rakyat dapat dijunjung tinggi dan ditegakkan.

Sebagaimana definisi demokrasi yang telah diurai di depan, maka mau tidak mau suka tidak suka, pelembagaan demokrasi haruslah bermuara pada rakyat, tanpa itu yang muncul hanyalah dekorasi-dekorasi demokrasi saja, yang hanya berfungsi untuk mempercantik dan memperindah dalam rumah ke-Indonesiaan. Banyak hal yang bisa dijadikan rujukan ke arah sana, misalnya saja mereka yang menghuni lembaga-lembaga demokrasi tersebut sering kali berkeluh kesah tentang gajiannya, tentang fasilitasnya dan seabrek persoalan yang tidak memberi rasa nyaman dan aman pada mereka baik secara rohani dan jasmani saat menjalankan tugasnya.

Dengan segala macam dalil mereka membangun logika, membangun rasionalitas yang bisa diterima oleh akal sehat publik untuk meminta dan menuntut gaji besar, fasilitas yang komplit dan super mewah. Karena itu wajar kalau hampir sebagaian besar anggaran belanja Negara tersedot semua hanya untuk memenuhi keinginan para pengguni lembaga-lembaga Negara, menggaji mereka, belanjar barang untuk fasilitas mereka, dan membiaya perjalanan dinas mereka dengan bungkusan studi banding, sidak ke daerah dan segala bangunan rasionalitas lainnya. Wajar kalau kemudian banyak infrastruktur yang cepat rusak, jalan, jembatan dan segala fasilitas publik lainnya dapat kita lihat dan saksikan sendiri bagaimana keadaannya. (*)

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)