KPK JILID III

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menuntaskan agenda pemilihan pimpinan komisi pemberantasan korupsi melalui voting komisi III pada jum’at (2/12/2011) kemarin. Dari delapan calon yang disodorkan oleh panitia seleksi, DPR akhirnya telah memilih 4 nama baru sebagai pemimpinan KPK. Keempat nama tersebut yakni ; Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnen.  Setelah terpilihnya keempat pimpinan baru KPK tersebut ditambah 1 nama yang telah dipilih setahun yang lalu yakni Busyro Muqoddas, DPR melakukan kocok ulang untuk memilih ketua KPK. Hasil pemilihan ketua KPK oleh DPR akhirnya menetapkan Abraham Samad sebagai Ketua KPK yang baru “mengalahkan” empat pimpinan lainnya dan menggeser Busyro dari posisi Ketua dan harus rela menjadi wakil ketua KPK.

Terpilihnya pimpinan baru KPK tentu membawa ekspetasi yang sangat besar pada masyarakat yang merindu akan sirnanya korupsi di Indonesia. Apalagi ditengah-tengah indeks persepsi korupsi Indonesia di antara Negara-negara di dunia masih berada di jajaran bawah.  Menurut Coruption perception index (CPI) yang disusun Transparency Indonesia (TI) 2011 menempatkan Indonesia pada peringkat ke 100 diantara 183 negara yang ada dengan capaian skor 3,0. Skor tersebut sama dengan 11 negara yang mayoritas ada di benua Arfika (Benin, Burkina, Faso, Djibouti, Gabon, Malawi dan Tanzania. Sementara pada tahun ini pula untuk tingkat ASEAN Indonesia berada pada peringkat ke-5 dari 10 negara yang ada. Kalah dari Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3) Thaliand (3,4). Rentang indeks adalah 0-10. Skor 0 dipersepsikan sebagai Negara sangat korup sementara skor 10 sangat bersih.

Ekspetasi yang tinggi dalam perjalananya sering kali menimbulkan kekecewaan-kekecewaan, sebagaimana pula kita tak kala memilih pemimpin baru seperti kepala daerah maupun presiden selalu muncul harapan yang besar akan pimpinan baru tersebut akan tetapi lambat laut seiring dengan perjalannya waktu hal tersebut selalu berbuntut kekecewaan. Hal ini terjadi lantaran kita tidak melihat secara utuh mengenai baik mengenai sisi personalnya (visi, integritas, kapasitas) maupun dalam proses ketika yang bersangkutan terpilih.

Prediskis Internal KPK

Karena itu rasa optimis, agar tidak berbuntut kekecewaan yang besar harus melihat pula hal yang terjadi di bawah ini. Pertama dari empat nama yang dipilih hanya Bambang Widjojanto saja yang masuk peringkat empat besar sebagaimana rekomendasi dari Pansel KPK, sementara Handoyo Sudrajat (masih menjabat sebagai Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat) maupun Abdullah Humamewa (penasehat KPK) tidak dipilih oleh DPR.  Kedua, terpilihnya Zulkarnaen yang disinyalir sebagai orang titipan dari kejaksaan agung, apalagi yang bersangkutan diragukan oleh para pegiat anti korupsi. Ketiga terpilihnya Abraham Samad yang merupakan orang LSM murni dinilai akan menemui sejumlah kendala dalam persoalan birokrasi dan administrasi lembaga Negara karena belum berpengalaman dalam mengelola lembaga Negara. Keempat terpilihnya keempat pimpinan dan ketua baru tersebut merupakan hasil kompromi dari proses politik DPR yang berhasrat besar untuk menuntaskan kasus century (atau mereka yang memilih opsi c pada saat hak angket kasus century).  Kelima, proses politik di parlemen tersebut akan mendorong KPK mendatang akan lebih banyak melakukan aktivitas penindakan dari pada pencegahan.

Keenam, yang cukup mengkhawatirkan dari proses politik tersebut apabila selera parlemen tidak diapresiasi (khsusunya dalam kasus century) atau tidak selaras dengan dan oleh pimpinan KPK yang baru akan menimbulkan daya kritikel yang cukup kuat dari parlemen yang bisa menjurus pada upaya pembusukan KPK maupun dalam lingkup yang lebih luas menghambat pemberantasan kosupsi.

Kendati demikian beberapa nilai positif juga bisa hadir di antaranya yakni ; pertama, Abraham yang baru berusia 44 tahun merupakan representasi dari kaum muda yang diharapkan memiliki darah muda nan segar penuh semangat untuk lebih berani dan memiliki daya tonjok psikologis yang kuat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kedua, sebagai orang daerah dinilai masih steril dari virus-virus kekuasaan politik  sehingga akan lebih berani dalam mendobrak tembok-tembok kekuasaan Jakarta yang korup. Ketiga keberadaan Bambang Widjojanto yang memiliki integritas, kredibilias, akuntabilitas serta keberanian dalam memberantas korupsi tak diragukan lagi kendati tidak dipilih DPR sebagai ketua, namun akan mampu memberi efek daya juang bagi pimpinan maupun staf-staf KPK.

Dengan demikian apakah ekspetasi publik yang tinggi tersebut akan mampu dijawab oleh para komisioner KPK yang baru? Tentu akan dijawab oleh kinerja mereka seiring berjalannya waktu. (*)

Recommended For You

About the Author: Djoko Respati

Aktif di ISKRA (Institute Sosial Kerakyatan)