Paradigma Determinisme Ekonomi

Amanah UUD 1945

Seharusnya bila berpegang pada amanah preambul pembukaan UUD 1945, dapat kita ambil sebuah tafsiran terhadap visi pembangunan bangsa Indonesia. Dari prembul UUD 1945, tidak terbantahkan bahwasanya bangsa ini dalam payung besar sosialisme demokratis dalam sistem ekonomi yang bertumpu pada rakyat sebagai pusat kebijakan dalam segala bidang, baik ekonomi, pendidikan, politik, hukum, sosial, budaya dan agama.

Namun pada kenyataannya, kita dibenturkan dengan realitas dimana pemerintah dan elit Negara telah kehilangan kesadarannya untuk menjadikan pondasi UUD 1945 sebagai pegangan dalam mengambil setiap kebijakan dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Elit Negara terutama penegak hukum di negeri ini telah terbeli oleh kuasa kekuatan modal dan investasi (dalam bidang ekonomi) yang menghalalkan segala cara.

Indonesia pada realitasnya bukan lagi milik rakyat seperti yang diisyaratkan oleh prembul dalam UUD 1945. Negara telah menjadi milik kelompok kecil yang memiliki modal baik itu politik, ekonomi maupun sosial dan bahkan mungkin bagi pemilik modal intelektual apabila keintelektualannya tanpa nurani. Dalam konteks ini, hukum tak lagi hukum tak lagi ditegakkan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, terlebih lagi bagi “masyarakat kecil” yang menderita karena kemiskinannya. Maka pilihan terbaik bagi masyarakat kecil saat ini hanyalah mimpi akan hadirnya keadilan dan kesejahteraan seperti yang dijanjikan pasal 33 (Ayat 2)  dalam UUD 1945.

Perspektif Marx

Diatas realitas peredaran peradaban bangsa, Indonesia seolah telah terbiasa untuk dikhianati, ditiadakan oleh bangsa lain pada masa kolonialisasi, dan kini oleh bangsa sendiri, baik dari elit Negara, aparat penegak hukum, dan oleh korporasi yang membawa setumpuk uang dan janji-janji kesejahteraan akan terbukanya peluang kerja.

Karl marx, seorang intelektual yang telah diuji teorinya oleh sejarah, mengungkapkan bahwa pengaruh kekuasaan ekonomi terhadap kehidupan manusia sangatlah menentukan. Siapapun yang menguasai sektor ekonomi maka kekuasan akan mendorong pada proses eksploitasi sesama manusia.

Perspektif ini akan seiring sejalan dalam proses dimensi kemanusiaan yang lain, termasuk dalam hukum dan penegakannya. Hukum tidak mungkin dilepaskan dari kuasa dan relasi-relasi ekonomi. Marx juga mengatakan, hukum dan politik tidak lebih sebagai alat legitimasi dari dari kelas ekonomi tertentu, karena hukum pada dasarnya telah terkuasai oleh kelas pemilik modal (borjuis), maka keadilan dalam diri hukum adalah suatu yang uthopia.

Keadilan dalam bidang hukum menurut Marx, hanyalah omong kosong, faktanya norma-norma hukum dan penegakannya pasti akan melayani kepentingan-kepentingan kelompok yang bermodal. Hukum menjadi alat yang ampuh untuk menggerakkan moda-moda eksploitatif yang dilakukan oleh pemodal yang berkelindan dengan kekuasaan.

Pesan wiji tukul

Apa yang telah diungkapkan oleh Marx satu abad yang lalu akan menemukan realitasnya apabila kita berkaca pada kondisi bangsa saat ini. Dimana terjadinya ketimpangan ekonomi, keadilan dan hukum mampu dibeli, pembantaian dan peniadaan kemanusiaan demi memenuhi hasrat keserakahan menjadi tontonan yang telah biasa, pemimpin yang tak cerdas dan berhati bebal, dan harga diri dan bangsa yang tergadaikan atas nama rupiah dan dolar

Maka mungkin perlu kita cerna apa yang dikatakan Wiji Thukul dalam puisinya;

Jika rakyat pergi,

Kita penguasa Berpidato,

Kita harus hati-hati,

Barangkali mereka putus asa

Kalau rakyat sembunyi,

Dan berbisik-bisik,

Ketika membicarakan masalahnya sendiri,

Penguasa harus waspada dan belajar mendengar

Dan bila rakyat tidak berani mengeluh,

Itu artinya susah gawat,

Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah,

Kebenaran pasti terancam

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang,

Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan,

Dituduh subversi dan mengganggu keamanan

Maka satu kata: LAWAN !!!  (*)

Recommended For You

About the Author: Fitrah Hamdani

Penyaji analisis kontemporer genuin yang bertumpu pada realitas akar-rumput. Malang melintang di dunia akademis, berpadu pada program kaderisasi generasi penerus. Mencintai keluarga dan berharap Indonesia hadir sebagai bangsa yang beridentitas.