SBY dan Kebijakan Ekonomi

Uthopia Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan pemerintahan SBY-BUDIONO dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 7-8%/tahun adalah agenda besar dalam kepemimpinannya. Alasan klasik dalam setiap pergantian rezim dari era Presiden Soeharto hingga SBY yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8%/tahun sebagai jaminan kesejahteraan rakyat Indonesia yang membuat regulasi yang pro terhadap kaum pemodal.

Upaya kebijakan SBY dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian tidak melihat sektor rill perekonomian Indonesia yang selama berabad-abad menjadi pondasi dalam membangun bangsa Indonesia. Kebijakan rezim SBY jilid II malah memperlebar ruang kepada kepentingan korporasi besar dalam memdominasi sektor rill perekonomian Indonesia dan kemudian mendorong industrialisasi yang semakin menenggelamkan rakyat Indonesia dari sektor rill tersebut.

Kebijakan pemerintah akhir-akhir ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan semata-mata untuk mendorong pihak asing untuk berinvestasi dan membuat regulasi-regulasi tentang privatisasi sektor publik. Dalam hal ini tentunya investor yang memiliki modal lebih besar dan paradigma ekonomi “eksploitatif” untuk melakukan investasi .

Penjualan aset Negara seperti Krakatau stell awal tahun 2011 terbukti bahwa SBY bukanlah rezim yang melindungi asset-aset Negara. Penjualan aset tersebut dianggap sesuatu yang lumrah dalam mengatasi utang luar negeri yang menggunung sejak sepeninggalan presiden Soeharto senilai Rp 6.000 triliun sampai periode 2011. Namun dengan penjualan asset Negara di atas tidak menandakan kekurangan utang luar negeri, malah presiden SBY kembali melayangkan proposal ke IMF tahun 2010 yang cair pada awal 2011 kemarin senilai Rp 7 triliun yang membuat utang luar negeri membengkak.

Forum Nasional Summit

Hal yang paling menonjol kebijakan SBY untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 7-8% adalah pada oktober 2009 telah melahirkan regulasi yang sangat mengerikkan buat rakyat Indonesia. Yang diwadahi oleh KADIN dan diketuai oleh Hatta Rajasa membentuk sebuah forum nasional summit, yaitu forum yang mempertemukan antara pengusaha-pengusaha dan kepala-kepala daerah seluruh Indonesia.

Forum ini sebagian besar anggotanya adalah pengusaha-pengusaha yang siap untuk mengeksploitasi manusia dan kekayaan alam Indonesia, mustahil jika kemudian dalam agenda nasional summit akan melahirkan regulasi yang pro terhadap rakyat yang mayoritas petani dan nelayan miskin, karena anggotanya terdiri dari kalangan pengusaha elit di negeri ini.

Dapat dipastikan hasil kesepakatan forum melahirkan rekomendasi yang justru memarginalkan kepentingan rakyat dan lebih merekomendasikan untuk kepentingan pemodal. Dari hasil kesepakatan forum tersebut ada agenda-agenda terselubung antara kepala-kepala daerah dan pengusaha untuk merampas hak-hak rakyat Indonesia. Agenda pertama hasil forum tersebut adalah pembebasan lahan seluas 7,3 juta ha. diseluruh Indonesia.

Pembebasan tanah ini dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur untuk memperlancar arus modal seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara serta tanah untuk tempat operasi beberapa perusahaan tambang maupun tekstill dan lain-lain. Pembebasan lahan ini berdasarkan Perpres no. 36 2005 dan Perpres no. 65 tahun 2006 tanpa memberikan kompensasi terhadap rakyat yang memiliki tanah dan bangunan yang merupakan wilayah yang termasuk dalam agenda pembebasan lahan tersebut.

Pemerintah dalam upaya pembebasan lahan seperti yang termaktub dalam Perpres no. 35 tahun 2005 dan no. 65 tahun 2006 tanpa ganti rugi dengan alasan untuk kepentingan umum. Kalaupun ada rakyat yang menolak, maka tanah rakyat itu akan dibayar sesuai keinginan pemerintah dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka pemerintah dengan kekuatan militer dan kepolisian akan menggusur paksa rakyat dari tanahnya dengan alasan untuk kepentingan umum.

Ekspresi Kegilaan Rakyat

Dapat dirasakan hampir dua peroode SBY berkuasa bersamaan dengan itu pula terjadi pergolakan dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertumbuhan  ekonomi yang menjadi program andalan SBY pun masih jauh panggang dari api. Sejauh mana pertumbuhan tersebut menyentuh langsung terhadap sektor rill ekonomi Indonesia dan apa benar telah sukses pertumbuhan ekonomi tersebut manpu mengatasi pengangguran dan kemiskinan masih menimbulkan pertanyaan besar.

Pemerintah beranggapan pertumbuhan ekonomi dari peningkatan nilai produksi dari sektor industri besar telah manpu mengatasi kemiskinan dan pengangguran, namun hal itu justru melahirkan malapetaka bagi sektor riil ekonomi Indonesia. Karena dari peningkatan hasil produksi tersebut akan melahirkan perampasan tanah rakyat dalam memperluas cabang perusahaan yang berkembang demi mengakumulasi harta tanpa batas.yang tentunya akan berujung pada rakyat yang frutasi dan kemudian menggila. Ada menggila dalam ekspresi bunuh diri, membunuh sesame, memperkosa, menjual dan menggunakan narkoba, dan berbagai mecam bentuk ekspresi kegilaan lainnya. (*)

Recommended For You

About the Author: Firman Hamdani

Penulis lepas yang pernah kencang di aktivitas gerakan mahasiswa