TKI: Sejarah dan Masa Kini

Absennya Negara

Dari berbagai studi yang dilakukan, kita ketahui bahwa migrasi tenaga kerja yang bersifat internasional telah terjadi sejak zaman kolonial (Thompson: 1947).  Barulah sekitar tahun 1980-an, negara mulai melihat manfaat strategis pengiriman TKI ke luar negeri. Negara  menganggap pengiriman TKI ke luar negeri sebagai sebuah jawaban atas absennya Negara dalam menyediakan lapangan kerja. Walaupun pengirinan TKI memiliki manfaat strategis yang cukup besar bagi berbagai persoalan domestik, namun kebijakan pemerintah mengenai TKI hanya bersifat ad hoc.

Membengkaknya pengangguran sebagai sebuah persoalan domestik yang laten telah menjadikan Indonesia sebagai pengekspor buruh migran terbesar di Asia dan bahkan dunia. Seiring  dengan maraknya pengiriman TKI yang dilakukan Negara, pers Indonesia pada waktu itu dan bahkan sampai saat ini terlibat aktif dalam menyoroti berbagai pengalaman buruk yang menimpa para TKI terurama TKW yang bekerja sebagai PRT di Negara-negara Timur tengah dan Malaysia.

Arus pekerja migran ke Malaysia, baik yang mencari pekerjaan ke semenanjung maupun ke Serawak dan Sabah, sesungguhnya telah berlansung sejak zaman kolonial. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang dialami Malaysia sejak awal tahun 1970-an, telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga enggannya masyarakat Malaysia melakukan jenis-jenis pekerjaan kasar, sehingga itulah yang dikerjakan oleh TKI asal Indonesia.

TKI dan Masalahnya

Arus buruh migran yang cukup besar terutama yang menjadi TKI dengan Negara tujuan Malaysia dan Arab Saudi tentunya akan mengalami berbagai persoalan. Persoalan-persoalan yang kemudian muncul dari kasus kekerasan yang dialami TKW hingga kasus-kasus kejahatan yang dilakukan TKI yang kemudian tak jarang dijatuhkan hukuman mati, lagi-lagi Negara absen menampilkan diri sebagai pihak yang bertanggungjawab atas nasib TKI yang diberi labeli “pahlawan devisa”.

Padahal kasus-kasus dengan ancaman hukuman mati tidak bisa diselesaikan dengan pembentukan lembaga ad hoc. Masalah yang serius seharusnya dihadapi dengan cara yang serius dan langkah-langkah kongkrit Negara dengan menghadirkan kepala Negara atau Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan diplomasi politik tingkat tinggi.

Sebenarnya, untuk menyelesaikan persoalan yang dialami para TKI di luar negeri, pemerintah cukup punya banyak kanal yang dapat dipergunakan untuk melakukan diplomasi yang cukup serius pada Negara-negara penerima jasa TKI Indonesia atau Malaysia, Cina dan Arab Saudi, katakan sasaja forum G-20 dan dengan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN.

Menagih Janji

Pada banyak kesempatan SBY telah berjanji untuk memperjuangkan nasib Warga Negara Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di negeri orang. Janji ini harus dibuktikan oleh SBY sebagai kepala Negara dan Pemerintahan untuk membuktikan dirinya layak dicintai rakyatnya SBY juga telah berjanji di berbagai media kalau pemerintah akan terus aktif memintakan ampunan dan keringanan hukuman terhadap TKI, sekali lagi SBY harus dengan serius memenuhi itu.

Tentunya segala persoalan TKI akan mampu diminimalisir bahkan diatasi apabila pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk mencarikan solusi dari sekian banya persoalan yang ada. Bahkan kalau kita boleh berandai-andai bahwa Indonesia tidak akan mengirimkan anak bangsa untuk menjadi “babu” ke negeri orang apabila pemerintah telah mampu melakukan percepatan ekonomi sehingga tersedianya lapangan kerja yang cukup bagi setiap nyawa di bumi nusantara. (*)

Recommended For You

About the Author: Firman Hamdani

Penulis lepas yang pernah kencang di aktivitas gerakan mahasiswa

1 Comment

Comments are closed.