Utopisnya Pendidikan Murah

Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-undang Badan Hukum pendidikan ( UU BHP) yang dimohonkan oleh Asosiasi Badan Penyelengaraan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI) dan Yayasan-yayasan lainnya. Kabar pembatalan ini disambut baik oleh berbagai kalangan, mulai dari praktisi pendidikan sampai dengan orang tua mahasiswa  dll. MK menolak UU BHP ini karena MK menilai bahwa ini (UU BHP) tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang secara tegas mengisyaratkan bahwa negara/pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang terjangkau dan memadai bagi masyarakat. Dengan pembatalan UU BHP ini apakah pendidikan di perguruan tinggi kita akan murah?

Dengan pembatalan UU BHP tentunya ada berbagai kalangan menilai bahwa pendidikan akan murah, apakah itu benar. Pendidikan sejatinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa apakah itu dengan biaya mahal atau murah sama saja, karena dalam UUD 1945 tidak dijelaskan secara rinci. Yang mana dengan adanya pembatalan UU ini masyarakat lapisan bawah mempunyai harapan yang besar dengan biaya pendidikan di Indonesia bisa murah. Mereka tentu juga telah membayangkan bahwa sekolah/kuliah di sekolah negeri serta PTN tentu akan berbiaya murah kembali. Dengan keputusan MK tersebut, harapan kalangan bawah yang semula pupus seakan bersemi kembali.

Pendidikan Mahal

Tapi coba kita lihat data biaya seleksi masuk universitas Padjajaran untuk Jurusan Akuntansi dibanderol Rp 50 juta, Manajemen Rp 45 Juta, serta Hukum dan Ilmu Komunikasi sebesar Rp 40 Juta (Koran Tempo, 11/04 2010). Ini belum lagi Universitas lainnya. Apakah dengan pembatalan UU BHP ini biaya itu dapat diturunkan atau dapat ditekan lagi. Inilah yang menjadi pertanyaan kita semua.

Menurut saya pendidikan itu ‘tidak’ ada yang murah. Sebagaimana pendapatnya Muhammad Nuh bahwa Menteri Pendidikan Nasional akan meninjau kembali UU BHP pasca pembatalan yang diputuskan oleh MK. Bahwa Menteri Pendidikan nasional tidak menjamin bahwa pasca penolakan UU BHP ini biaya pendidikan akan murah. Karena jika pendidikan ingin membutuhkan kualitas bagus, tentunya juga dibarengi dengan biaya yang tinggi pula. Tapi saya sependapat dengan pernyataan Muh Nuh tersebut, karena apabila biaya pendidikan murah lalu bagaimana dengan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran. Dan pendidikan murah yang diharapkan oleh beberapa praktisi pendidikan hingga orang tua siswa/mahasiswa pasca pembataan MK hanya sebuah mimpi yang tak pernah tau dimanakah ujungnya.

Sebagaimana menurut Rektor Institut Teknologi Bogor menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tentunya membutuhkan biaya yang besar. Ia mencontohkan di ITB bahwa pada tahun 2009, ITB mengeluarkan anggaran Rp 700 Milyar. Yang mana dari Rp 700 Milyar tersebut pemerintah berkontribusi antara Rp 150-200 Milyar. Kekurangannya ITB menarik dari orang tua mahasiswa dalam berbagai bentuk seperti SPP dan sumbangan lainnya.

Kita mengetahui pasca pencabutan UU BHP ini menurut Ahmadloka menyatakan bahwa biaya pendidikan kita tidak murah. Karena menurut Ahmadloka tersebut tanpa adanya UU tersebut perguruan tinggi juga tidak mempunyai landasan hukum untuk memberikan kuota 20 persen bagi mahasiswa kalangan ekonomi bawah melainkan perguruan tinggi malah bisa saja menerima mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah keatas (Koran Tempo, 11/4 2010). Oleh karena itu, pendidikan murah yang diharapkan oleh beberapa kalangan pendidikan sampai orang tua siswa/mahasiswa pasca pencabutan UU BHP hanya sebatas mimpi belaka. (*)

Recommended For You

About the Author: Tommy Setyawan

Alumnus mahasiswa sosiologi UIN Yogyakarta