Amanah UUD Kepada Kepolisian

Tragedi yang terjadi di Indonesia belakangan ini, kembali dipertanyakan, apa sebenarnya esensi dari Polri?. Dimulai dari kasus Mesuji, yang memakan korban hingga puluhan, kemudian kasus pelabuhan Sape yang sekarang masih hangat terdengar di telinga kita, dan masih banyak lagi tragedi berdarah di Indonesia lainnya yang melibatkan institusi Polri. Apakah nyawa rakyat Indonesia sudah tergadai dengan lembaran-lembaran kertas yang kita sebut dengan uang? Ataukah mereka hanya bersikap sewajarnya yang berlindung dibalik payung hukum guna menertibkan masyarakat yang mereka anggap subversif? Sehingga rakyat yang berjuang melindungi dan mempertahankan haknya untuk hidup, kemudian mereka lawan dengan alasan yang dianggap benar oleh undang-undang. Bukankah undang-undang yang paling dasar yaitu UUD 1945 itu melindungi hak-hak masyarakat tersebut?

UUD Melindungi Rakyat

Pada dasarnya masyarakat juga telah dijamin hak-haknya oleh Negara, seperti yang tertuang dalam pasal 28A UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Dalam pasal 28H ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 28-I ayat (1), “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Itulah hak-hak yang harus didapatkan oleh setiap rakyat Indonesia. Jika menilik tragedi Mesuji dan pelabuhan Sape di Bima, hak-hak tersebut telah dirampas oleh oknum kepolisian yang notabene pelindung dan pengayom masyarakat itu sendiri.

Membelok dari UUD

Padahal, dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 disebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Sudah sangat jelas, dari Undang-Undang yang paling dasar menyebutkan kepolisian merupakan institusi yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pasal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi sekarang ini. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekarang berubah menjadi pembunuh, penyiksa, dan momok yang menakuti masyarakat. Sungguh memprihatinkan kondisi Negara Indonesia sekarang ini.

Jelas ini bukan yang diharapkan oleh masyarakat kita, Indonesia. Institusi Polri seharusnya berperan sebagai tameng tegaknnya hak-hak masyarakat, bukan malah sebaliknya. Sosok pelindung dan pengayom harus benar-benar diperankan dengan semestinya oleh kepolisian. Itu sudah menjadi titah dari founding father bangsa Indonesia yang harus selalu di laksanakan oleh institusi Polri. (*)

Recommended For You

About the Author: Doni Uji Widyatmoko

Mahasiswa Bahasa Indonesia Universitas Sebelas Maret Surakarta ini adalah copy editor di Harian Joglosemar