Dilema Harga BBM 2012

Ketegangan timur tengah dan boikot teluk Hormuz oleh Iran berimbas pada harga minyak dunia yang saat ini melampaui 90 Dolar AS per barel. Situasi ini jelas berimbas pada harga bahan bakar minyak (BBM) Indonesia yang masih bergantung pada impor.

Pemerintah dituntut untuk segera menyikapi hal ini dengan cepat, subsidi untuk BBM akan naik berbarengan dengan kenaikan harga minyak dunia.

Subsidi BBM per tahun 2011 sudah melampaui batas, konsumsi BBM di Jawa Bali telah mencapai 20 juta Kiloliter atau 80% dari konsumsi BBM nasional. Mobil pribadi masih mendominasi penggunaan konsumsi premium, ini berakibat pemerintah harus menambah jumlah anggaran negara untuk subsidi.

Ada beberapa pilihan yang sedang menjadikan bahasan pemerintah, menaikkan harga BBM, pembatasan konsumsi premium, atau konversi ke BBG. Opsi untuk kenaikan BBM pemerintah akan berhadapan dengan amanah UU APBN tahun 2012 yanag menutup jalan menaikkan harga BBM.

Pilihan paling logis adalah pembatasan konsumsi premium untuk roda empat pribadi per 1 April, hal ini sesuai dengan amanat UU No. 22/ 2011 tetang APBN 2012. Pasal 7 ayat 4 UU APBN 2012 menyebutkan, pengendalian anggaran subsidi BBM 2012 dilakukan dengan pengalokasian tepat sasaran.

Efek Sosial-Ekonomi

Usaha kecil menengah yang belum berijin masih menggunakan mobil plat hitam sebagai transportasi  akan terkena imbas paling dominan. Surat ijin usaha yang menjadi syarat untuk mendapatkan plat kuning masih banyak menjadi kendala para pemilik usaha mengenah, kecil dan mikro (UMKM) untuk memproses penerbitan plat kuning.

Birokrasi dan proses yang akan memakan waktu menjadi kendala paling utama bagi pemilik  UMKM. Dengan pembatasan premium maka akan ada dua pilihan bagi para UMKM, beralih ke pertamax atau berpindah ke transportasi solar.

Menurut penuturan  Anggito Abimayu dalam kompas edisi 26 januari 2012 penggunaan pertamax akan mengakibatkan penurunan laba sekitar 18 persen per bulan dan penyerapan tenaga kerja turun 2,5 persen pada sektor UMKM.

Menurunkan laba atau menaikkan harga jual merupakan pilihan UMKM untuk bertahan jika per 1 april 2012 kebijakan ini diketok palu.

MIGAS Nasional

Cadangan minyak nasional masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, walaupun separuh dari cadangan gas sudah diekspor. Impor minyak menjadi solusi pemerintah untuk mencukupi kebutuhan minyak dalam negeri.

Padahal Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan cukup untuk mensejahterakan rakyatnya jika dikelola dengan baik.

Ketidakmampuan negara untuk mengelola cadangan minyak dalam negeri menjadi masalah utama. Selain harga minyak dunia yang naik pasca konflik timur tengah.

Boikot teluk Hormuz oleh Iran pasca ketegangan hubungan Iran dengan AS terkait pembunuhan ahli nuklir Iran, Mostafa Ahmadi Roshan. Cadangan minyak di Indonesia justru dikelola oleh asing ketimbang dikelola sendiri oleh negara.

Blok cepu yang sudah jatuh ke Exxon mobil dan Chevron di Riau dan beberapa titik di Sumatra. Hal ini jelas sangat mempengaruhi kondisi minyak nasional.

Salah satu pilihan yang ditawarkan adalah konversi ke bahan bakar gas (BBG), karena cadangan gas nasional sudah mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Benarkah demikian?

Konversi Gas

Koversi ke bahan bakar gas (BBG) masih terkendalan oleh conventer kit yang sedang dikembangkan PT. Dirgantara Indonesia UGM dan beberapa universitas di Indonesia. Sebagaimana konversi minyak tanah ke gas elpiji yang membutuhkan waktu dan korban begitu juga peralihan BBM ke BBG.

Keamanan Conventer kit belum ada jaminan baik berupa SNI atau ISO dan masih memerlukan proses pengujian lebih lanjut. Karena kepastian keamanan bagi konsumen merupakan hal terpenting, sehingga kekhawatiran kejadian-kejadian saat konversi minyak tanah ke LPG bisa diminimalisir.

Pemerintah pun harus memberikan subsidi untuk conventer kit agar harganya bisa semurah mungkin dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Butuh penyesuaian yang memakan waktu lama untuk masyarakat berpindah dari BBM ke BBG.

Minimnya SPBG dan SPBU yang menjual gas dan faktor kesiapan pasokan gas di mana kebutuhan di wilayah Jawa-Bali mencapai 82 juta kaki kubik. Kebutuhan ini terbagi atas 32 juta kaki kubik untuk konsumsi. Selain itu dibuthkan 50 juta kaki kubik untuk standby gas yang tadinya diperuntukkan sepenuhnya untuk PLN.

Pembatasan subsidi atau menaikan

Berdasarkan survei kompas pada pengguna mobil plat hitam, mayoritas responden setuju kenaikan harga BBM daripada pembatasan BBM. Ekonom dan kalangan pengusaha lebih mempertimbangkan kenaikan BBM dari pada pembatasan subsidi.

Pemerintah memang tidak bisa menaikkan harga BBM berdasarkan amanah UU APN tahun 2012 tapi pilihan menaikkan harga masih menjadi pertimbangan. Kenaikan harga BBM tergantung pertimbangan dan regulasi dari DPR RI.

Imbas kenaikan BBM akan sangat terasa pada masyarakat menengah ke bawah karena kenaikan harga bahan-bahan pokok. Ini akan menjadi pertaruhan bagi citra pemerintah dihadapan rakyat, apakah pro terhadap pengusaha atau pada rakyat kecil.

Butuh keberanian dalam mempertimbangkan semua alternatif pilihan yang ada. Ketegasan seorang pemimpin negara dibutuhkan, bukan hanya pertimbangan yang berlarut-larut dan mengakibatkan ketidak jelasan kondisi. (*)

Recommended For You

About the Author: Husni Mubarok

Aktivis pergerakan mahasiswa sekaligus anggota Solo Institute