Interpretasi Civil Society

Civil Society: Secara Pemaknaan

Dalam beberapa literatur modern, civil society pada umumnya diartikan sebagai kebebasan dalam melaksanakan otoritas sosial, jauh dari campur tangan kekuasaan politik atau Negara. Tapi bukan berarti terjadinya pemisahan mutlak antara Negara dan masyarakat.

Dengan kata lain, civil society adalah hubungan antara komponen-komponen masyarakat dan sejauh mana ruang publik tersedia di luar kekuasaan politik.

Civil society merupakan teori perlawanan yang mengandung impian dan pengharapan masa depan akan terlahir masyarakat sosial baru, yang benar-benar terlahir karena sebuah dialektika yang terlahir dari keinginan masyarakat. Ia bukanlah uthopia yang tidak memiliki kenyataan.

Maka secara sederhana, civil society diartikan sebagai sebuah penegasan hak warga masyarakat, atau mereka sebagai kelompok yang bukan bangsawan, tokoh agama atau keturunan tokoh agama, tokoh politik atau keturunan tokoh politik atau kelompok-kelompok borjuis.

Dia menegasikan diri pada ruang-ruang sosial yang babas atas nama kemandirian dan hak sebagai warga Negara dan kemanusiaan.

Masalah Penerapannya di Indonesia

Sebagai konsep yang diadopsi dari barat, civil society hingga kini masih menyisakan persoalan baik secara pemaknaan, konseptual maupun secara praktek ketika konsep ini coba diterapkan di Indonesia.

Karena pada dasarnta, civil society merujuk pada sosio-kultural masyarakat Barat. Di mana konsep ini lahir sebagai produk sosial akibat modernitas.

Modernitas sebagai sikap budaya dari sosiologi masyarakat Barat, tentunya memiliki retakan sosiologis dengan masyarakat Indonesia yang pola perilakunya mengindikasikan masyarakat medorn namun masih kental dengan nalar tradisional.

Tatkala konsep ini coba diterapkan di Indonesia, yang di mana indikasi ke arah pemaknaan modernitas secara hakiki masih jauh, tentunya akan menimbulkan persoalan. Hal ini terjadi karena kita hanya menagambil “produk” modernitas, bukan filosofinya.

Menelisik lebih jauh, pada bangunan struktur masyarakat kita secara keseluruhan masih tradisional. Mulai dari praktek instansi pemerintahan hingga partai politik dan agama. Dapat  diambil contoh dengan masih kuatnya faktor-faktor nepotisme dalam birokrasi maupun masih mengakarnya kekuatan sosial dari keturunan “darah biru”, baik darah biru keturunan raja maupun tokoh politik dan agama.

Tumpang Tindih

Wacana civil society di kalangan para sosiolog maupun intelektual Indonesia banyak terjebak pada komponen masyarakat Barat, bukan di sini (Indonesia). Maka yang terjadi sebenarnya adalah tumpang tindih antara civil society sebagai konsep sosiologis dan civil society sebagai slogan untuk perubahan.

Padahal, ang diperlukan saat ini adalah mengadopsi konsep tersebut untuk menganalisis kondisi sosial yang kita hadapi saat ini, bukan memaksakan perubahan melalui konsep tersebut (civil society).

Dalam artian bahwa, masyarakat Indonesia yang mewarisi peradaban dan budaya Timur, tidak serta merta mengadopsi budaya Barat. Keterbuakaan ruang publik saat ini, seharusnya sebagai wahana bagi keterlibatan setiap individu maupun kelompok secara aktif agar Negara tidak intervensionis dan elit Negara tidak menjadi “sok kuasa”. (*)

Recommended For You

About the Author: Firman Hamdani

Penulis lepas yang pernah kencang di aktivitas gerakan mahasiswa