Jokowi, SBY, dan Political Will

Tampaknya, Jokowi tak main-main. Setelah berjibaku bersama stakeholderyang ada, kini ia hendak meyakinkan dunia bahwa bangsa Indonesia sanggup mengkreasi mobil nasional (Mobnas). Menurutnya, anak bangsa dapat berkompetisi di arena WTO.

Membangun optimisme itu penting. Apalagi seorang pemimpin. Inisiatifnya untuk menstimulasi publik dapat berujung pada berdaya atau tidak berdayanya siapa pun yang ia pimpin. Bukan optimisme basa-basi, atau bahkan, propagandis. Tapi optimisme yang berpijak pada kalkulasi nyata tentang sesuatu. Terutama, tentang prestasi dan membangun daya dukung.

Jokowi memang tak pernah muluk-muluk. Ia berbuat sekadarnya, tapi bukan berarti tak strategis. Ia bertindak nyata, tanpa banyak retorika. Melampaui ketakutan publik tentang kegagalan, ia sanggup mengajak semua kalangan untuk berbuat lebih baik.

Upayanya melahirkan program mobil nasional bertajuk Esemka tentu bukan isapan jempol. Ia juga tak sedang membangun simpati semata. Dengan tegas ia berujar, ”Mobil ini dibuat oleh industri rakyat.” Sebuah sikap pemimpin yang mandiri dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

SBY dan Inefisiensi

Apa jadinya bila sebuah pemerintahan tidak efisien? Selain pelayanan publik yang berantakan, lama-lama pemerintah bisa saja delegitimate. Publik tak lagi menganggap pemerintah itu penting, lantaran memang tidak bersinggungan langsung dengan hajat hidup mereka.

Pemerintah yang inefisien tampak pada kebijakan-kebijakan pemerintahan SBY yang melulu mempertimbangkan pencitraan, ketimbang dampak nyatanya ke masyarakat. Masyarakat diberi tontonan perilaku pejabat yang doyan menghambur-hamburkan uang, sementara di sana-sini rakyat masih kebingungan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Apa artinya memiliki lusinan penghargaan internasional, tanpa mengangkat harkat dan martabat rakyat yang sesungguhnya? Yakni rakyat yang berdaya, berpendidikan, kompetitif, dan berdikari. Kebijakan pro asing yang menyakiti para petani, pengusaha kecil, bahkan masa depan generasi bangsa. Pemerintah hari ini, juga pemerintah yang tak sungkan melakukan kekerasan pada rakyatnya.

Jangankan membangun kepercayaan diri rakyat untuk bersaing di pentas global, menumbuhkan kepercayaan rakyat pada pemerintah dengan kinerja yang bersentuhan langsung dengan rakyat saja, pemerintah gagal. Praktis, keberatan terbesar rakyat justru pada demokrasi negeri ini yang tak sanggup melahirkan pemimpin berkarakter.

Maka wajar bila pemerintahan republik tampak tak terkendali. Kemampuan pemerintahan SBY untuk menyatukan tekad pejabat publik agar benar-benar mau dan mampu melayani rakyat dengan baik, hanya hilang ditelan mengguritanya kepentingan modal besar dalam mencaplok kekayaan negeri ini.

Jokowi dan SBY

Katakanlah, karena Jokowi adalah pemimpin daerah, sementara SBY adalah pemimpin nasional, hingga kompleksitas kepemimpinan masing-masing relatif berbeda. Tapi bukankah pemimpin di mana-mana tak jauh berbeda? Pemimpin ada, karena dikehendaki rakyat. Ia dicintai selayaknya ia mencintai rakyatnya. Bukan mencintai retoris, tapi perilaku yang mengedepankan kinerja prorakyat.

Ada yang dapat dipelajari SBY dari Jokowi seputar kepemimpinan. Lagi-lagi soal keberpihakan pemimpin pada rakyat banyak. Pemimpin tak akan takut posisinya digoyang, apabila ditopang oleh dukungan rakyat sepenuhnya. Bukan soal popularitas, tapi tentang penempatan diri kepemimpinan pada kadar yang semestinya.

Suatu ketika, Jokowi pernah berujar, ”Pemimpin tidak boleh menganggap sepele kesenjangan.” Jokowi tentu tidak sedang mengetengahkan simplifikasi persoalan kepemimpinan Indonesia yang direpresentasi Solo. Setidaknya, Jokowi hendak mengabarkan pada dunia tentang prinsip kepemimpinan yang tak jauh berbeda di mana pun. Tentang pemimpin yang perlu duduk dan berdiri tegak sejajar dengan rakyat. Sebuah kaidah penting bernama egalitarianisme.

Jokowi dan SBY memang tidak untuk dibandingkan asal-asalan. Keduanya memiliki kompetensi yang sama sekali berbeda. Hanya penting adanya bila kepemimpinan Jokowi yang tumbuh dan berkembang bersama rakyat patut dijadikan inspirasi, bahkan keteladanan yang bukan sembarangan.

Pemerintah dan rakyat adalah satu tubuh. Keterkaitan, bahkan ketergantungan, masing-masing tidak segampang di atas kertas atau kaidah formal semata. Pada kenyataannya, peran pemerintah lebih dominan dibanding rakyat. Sementara people power hanya sewaktu-waktu bergejolak bila dirasa pemerintah dirasa telah sangat keterlaluan.

Praktis, political will pemerintah sangat dibutuhkan, untuk merespons dinamika masyarakat. Bila pemerintah lambat, gairah perubahan akan terhambat birokrasi yang tidak efisien. Bila pemerintah ragu-ragu, akan banyak kebijakan publik yang justru memberatkan rakyat banyak. Bila pemerintah tak tahu apa yang semestinya diperbuat, republik akan terkatung-katung seakan hidup tanpa pemimpin.

Menyangkut hajat hidup orang banyak, political will pemerintah jelas harga mati. Tanpa itu, apatisme rakyat pada pemerintah akan mengental. Selanjutnya dapat ditebak, ada atau tidak adanya pemerintah, menjadi hal yang tak penting.

Political will juga mewakili keberpihakan pemerintah pada kepentingan masyarakat luas. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu memfasilitasi rakyat untuk maju, berdaya, dan mandiri. Sementara pemerintah yang tidak mampu menelurkan kebijakan publik strategis hanya akan menguntungkan segelintir elite yang dominan. Ujung-ujungnya, rakyat akan sengsara.

Jokowi bisa jadi memberi pengaruh positif bagi pembangunan karakter kepemimpinan negeri ini. Tapi yang paling penting, Jokowi adalah pesan tentang eksistensi pemimpin yang pantas dicintai rakyat, lantaran berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Wallahu a’lam bi shawab.

* Pernah dimuat Harian Joglosemar Solo Senin, 16 Januari 2012.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.