Korporasi, Negara dan Hukum Agraria

Arti Penting Tanah

Tanah bagi siapapun menjadi harga yang sangat penting untuk dimiliki terutama oleh para petani yang sangat menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam. Ada beberapa hal kenapa tanah sangat memiliki posisi sangat penting dan strategis untuk dimiliki.

Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, sebagai kapital budaya tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sacral karena pada akhirnya pada akhir kehidupan setiap orang akan kembali lagi kepada tanah dan menjadi tanah.

Karena maknanya yang multi dimensional tersebut, maka tanah bagi setiap orang merasa penting untuk memilikinya, memperjuangkannya dan mempertahankannya.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila setiap penyelesaian konflik pertanahan cenderung menjadi rumit, bahkan tidak jarang ditebus dengan nyawa.

Khusunya di Indonesia, konflik pertanahan sebenarnya sudah terjadi sejak jaman para raja-raja dan kolonial. Namun intensitas konflik pertanahan semakin ke sini atau saat ini memperlihatkan peningkatan frekuensi.

Konflik yang melibatkan institusi peradilan, seringkali berujung pada kekerasan personal maupun masal. Hal ini menunjukkan refleksi terhadap penerapan hukum yang berkeadilan masih mengalami persoalan.

Belum lagi bila persoalan pertanahan melibatkan kekuatan korporasi,yang berkolaborasi dengan Negara untuk merampas tanah rakyat atas nama kepentingan umum menyisakan persoalan yang lebih tragis dan memilukan. Lihat saja kasus Mesuji, Bima-NTB dan tempat tempat lain di Indonesia.

UUPA/60

Upaya penyelesaian konflik tanah sebenarnya telah diupayakan pemerintah sejak masa Orde Lama dengan menerbitkan UUPA/60, dalam pengertian retribusi tanah kepada penduduk secara adil dan merata.

Namun, baik pada masa Orde Baru maupun setelah reformasi praktek dari UUPA/60 tidak dijalankan Negara. Fakta dari praktek Negara dengan melakukan perampasan tanah milik personal maupun adat atas nama kepentingan umum terjadi di berbagai daerah, tentunya perbuatan ini dilakukan dengan payung hukum dengan menerbitkan (Perpres 36/2005).

Perampasan hak atas tanah rakyat oleh Negara tentunya atas pesanan korporasi yang siap membayar dengan harga tinggi. Persoalannya tidak sampai di situ, namun hasil kolaborasi Negara dan korporasi hanya masuk ke kantong-kantong kelompok elit Negara bukan menjadi pendapatan Negara.

Tidak mengherankan kemudian persoalan yang mengapung ke permukaan adalah fenomena marginalisasi sosial dan akhirnya berujung pada konflik sosial.

Interpretasi dan Pencabutan Perpres 36

Tindakan nyata yang harus dilakukan Negara untuk hadir di tengah-tengah masyarakat adalah menginterpretasikan UUPA/60 dan segera mencabut Perpres 36. Karena hukum yang baik tanpa interpretasi secara nyata bagi aparatur dan elit Negara maka akan menjadi tak bermakna.

Begitu pula kebijakan hukum yang buruk akan menjadi legitimasi untuk melakukan keburukan yang akan memunculkan konflik dan penderitaan rakyat.

Seharusnya substansi dari hukum adalah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memposisikannya bukan hanya sebagai objek hukum, namun secara bersamaan masyarakat juga menjadi subjek hukum, terutama dalam kebijakan hukum agrarian.

Maka, gerakan penyadaran rakyat atas hak-hak tanah perlu dilakukan sebagai gerakan dialektis terhadap kekuasaan Negara dan korporasi. Ini tentunya menjadi kita bersama untuk selalu mebnerikan penyadaran dan memperingatkan Negara akan fungsinya. (*)

Recommended For You

About the Author: Firman Hamdani

Penulis lepas yang pernah kencang di aktivitas gerakan mahasiswa