NEGARA: Sapi Perah

Daftar masalah yang menghadang masyarakat seakan tanpa batas. Ketika sebuah peradaban industri menghirup kebusukan moral. Satu demi satu institusi kenegaraan mulai runtuh dengan ketidakefektifan dalam adonan korupsi.

Panggung politik memperlihatkan tarik menarik kepentingan dan penyandaraan kasus yang tidak terselesaikan melilit elite. Pada akhirnya rakyat menjadi objek sapi perahan dari elite penguasa negeri. Inilah satu bentuk penjelmaan penjahan londo ireng dalam bahasa Buya Syafii Ma’arif.

“Biarlah Negara jadi sapi perahan dan korupsi meraja rela, asal aku tetap berkuasa”.

Demikian kalimat sinisme penutup Buya dalam opini Media Kompas, Edisi rabu 4/1/2012. Sinonim pragmatisme elite yang telah kehilangan moralnya dan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan tertinggi.

Sekarang ini kita telah menyaksikan dilema ktisisme dan pesimisme masyarakat yang tidak memiliki tapal batas. Negara ini seakan ada dan tiadapun nampak tidak ada bedanya.

Antara Ada dan Tiada

Berbicara tentang fungsi Negara, barangkali kita perlu menginsafi ketiadaan Negara dalam makna subtansial. Bahwa Negara adalah pengemban otoritas publik.

Dimana ia memperoleh jabatan ini karena tugasnya untuk memajukan kesejahteraan yang merupakan hak warganya. Bukan ada dalam sekedar wacana tanpa gerakan nyata mewujudkanya.

Barangkali ini yang dinyatakan oleh Habermas sebagai keterputusan komunikasi di ruang publik. Alienasi negera dari ruang publik “rakyat” sehingga kebijakan tidak menyentuh kepentingan rakyat, yang merupakan buah dari perselingkuhan pemodal dan penguasa.

Satu gelombang “future shokc” dalam bahasa Toffler yang mengandung ancaman diintegrasi dan kekerasan akibat dari penghisapan hak-hak rakyat. Pemandangan yang bisa kita saksikan, dengan terjadinya berbagai konflik horizontal warga Negara, kekerasan apparatus Negara, dan kasus pelanggran HAM yang menurut catatan Komnas HAM setahun terakhit berjumlah 2.171.

Dengan menempatkan aparat kepolisaian sebagai pelindung rakyat menempati peringkat pertama dengan jumlah 1.503 kasus (Kompas, 4/1/2012)

Ketiadaan Negara inilah yang dimaksud di atas, bahwa Negara tidak hadir dalam tindakan nyata. Namun cenderung permisif dan saling lempar tangan ketika rakyat mengaduh nasib.

Bilapun Negara ada, kecenderunganya hanya pada sebatas pewacanaan dan tidak jarang justru dengan pendekatan pencitraan. Aneh tapi nyata di negeri yang katanya membuka kran demokratis, dan menjunjung tinggi HAM.

Tetapi yang terjadi demokrasi hanya sebatas dagang sapi dan penghambaan materi. Ini sangat berkontradiksi dengan semangat tujuan Negara yang termaktub dalam pembukaan UUD ’45.

DR. Aidul Fitri Ciada dalam bukunya UUD 1945 sebagai Revolutiegrondwet, menyatakan tujuan bernegara, mengacu pada gagasan negara sosial atau negara kesejahteraan.

Sebuah negara mengambil peran secara aktif dan efektif dalam kehidupan sosial-ekonomi agar terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penegasan gagasan Negara sosial atau kesejahteraan, yang secara revoluisoner termaktup dalam UUD ’45 alenia 4. (Baca UUD 45). Menegasikan (penyangkalan) bentuk Negara liberal di Indonesia. Tentu untuk menjalankan konsepsi Negara tersebut dibutuhkan juga pemimpin yang berjiwa revoluisoner.

Pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga beridiologi nasional dan bermodal spiritual.

Semoga akan ada pemimpin yang demikian, sehingga Negara tidak dalam antara ada dan tiada serta mampu mengahiri perjalaanan Negara: sapi perah.

Sebagai penutup kiranya relevan untuk mengingatkan kembali kutipan pidato Panglima Besar Pemimpin Revoluisoner “Ir. Soekarno”, pada keputusan penerbitan Dekrit Presiden 5 juli 1959, yang dikutip Dr. Aidul Firi Ciada.

Terasalah oleh seluruh rakyat bahwa jiwa, dasar, dan tujuan revolusi yang kita mulai dalam tahun 1945 itu kini dihinggapi oleh penyakit-penyakit dan dualisme-dualisme yang berbahaya sekali…. Dimana jiwa revolusi itu sekarang? … Dimana dasar revolusi itu sekarang? … Dimana tujuan revolusi itu sekarang?

Tujuan revolusi – yaitu masyarakat yang adil dan makmur – kini oleh orang-orang yang bukan putra revolusi diganti dengan politik liberal dan ekonomi liberal. Diganti dengan politik liberal, dimana suara rakyat banyak dieksploitir, dicatut, dikorup oleh berbagai golongan. Diganti dengan ekonomi liberal, dimana berbagai golongan menggaruk kekayaan hantam kromo, dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

Dari kutipan pidato di atas menegaskan semangat revoluisoner. Semangat yang terkadung dalam UUD 45 sebagai proses dekolonisasi kekuasaan kolonial. Dimana pada zaman ini dijalankan londo ireng yang mewarisi sifat dari londo abang “budak-budak korporasi asing. (*)

Recommended For You

About the Author: Supriyono

Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FIK UMS, Penulis Liar (Freelance) dan Penggiat Diskusi Di Keluarga Insan Cendikia