Politik Paternalistik

Menilik Pejabat Publik

Telah menjadi pemahaman bersama atau bukan rahasia umum bahwa budaya politik masyarakat kita adalah paternalistik. Tiap sepak terjang pejabat atau elit Negara akan menjadi panutan bagi masyarakat. Budaya seperti ini akan menguntungkan apabila pra pejabatnya memiliki moralitas dan integritas yang baik. Karena baik buruknya perilaku suatu masyarakat tergantung dari perilaku pejabat publiknya. Ada tradisi “melihat atas” dengan menjadikan perilaku pejabat sebagai pembenaran dari perbuatan warga masyarakat.

Atas landasan budaya politik itu, maka pertanyaannya apakah pejabat publik di negeri ini memiliki moralitas dan integritas yang dapat ditiru? Meneropong realitas pejabat di negeri ini tentunya akan sangat memberikan posisi yang membahayakan bagi budaya paternalistik yang menjadi pegangan perjalanan demokrasi yang ideal. Praktik mencari kekayaan atau “perburuan rente”  dengan menggunakan kewenangan yang dipercayakan rakyat kepada mereka, perbuatan amoral dan lain sebagainya.

Padahal, nilai-nilai luhur yang terdapat dalam ideologi pancasila telah dikongkritkan secara detail dalam UUD’45, dan keduanya menjadi landasan bagi setiap tata hukum dan control sosial. Bahkan penjabaran dari kontrol sosial tersebut telah diturunkan dalam berbagai rumusan yang terlembagakan beserta sangsi-sangsi riil dalam perumusannya bagi perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau melanggar, misalnya dibentuknya KPK untuk mengatasi persoalan-persoalan korupsi, dan komisi disiplin pada setiap lembaga, tidak dapat memberikan implikasi yang signifikan bagi perbaikan kondisi moral dan integritas pejabat publik negeri ini.

Negara di Penghujung Senja

Negara, boleh dikatakan pertumbuhan ekonomi kita pada tahun ini cukup tinggi, yaitu di atas 6% dan daya saing kita naik. Namun keberhasilan itu hanya terdapat di kertas hitung-hitungan ekonomi makro. Pada realitas yang lain, ketimpangan KKN akibat ulah pejabat publik semakin berada pada titik sangat memperihatinkan.

Realitas kemiskinan berada pada titik nadir, perumahan kumuh di pinggiran kota-kota besar semakin banyak, sementara pejabat publuk kita berlomba-lomba membeli mobil mewah, membangun rumah mewah, melancong ke luar negeri atas nama tugas Negara, memiliki selir cantik, dan ulah-ulah yang menyimpang lainnya.

Ketika realitas atas penyimpangan ini tidak segera dapat diselesaikan, maka bangsa ini akan mengalami kebangkrutan multi dimensi. Di sisi yang lain, ini membuktikan bahwa aturan hukum beserta perangkatnya tidak dapat berjalan secara efektif seperti yang diharapkan “hukum tak bermata”. Ketika keadilan dalam hukum “dapat melihat” maka akan menjadi tebang pilih, menjauh dari keadilan, maka Negara berada di penghujung senja.

Clean Government

Karena budaya politik kita yang paternalistik, maka dibutuhkan sekali pejabat publik yang memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehingga dapat bersikap sesuai yang diharapkan masyarakat yang memilihnya, sehingga akan terciptanya pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa.

Menjadikan clean govermen sebagai budaya di negeri ini mungkin dengan berkaca realitas saat ini kita akan serentak mengatakan uthopis. Namun mendengungkan clean government secara tak henti dengan menanamkan budaya ini dari kecil tetap harus selalu diupayakan, baik secara kultural oleh orang tua dan lingkungan maupun sistemik atau melalui pendidikan formal. Dalam konteks ini, maka kontrol publik akan menjadi sangat penting. (*)

Recommended For You

About the Author: Firman Hamdani

Penulis lepas yang pernah kencang di aktivitas gerakan mahasiswa