Reformasi Kepolisian

Di penghujung tahun ini rakyat Indonesia kembali dihadapkan beberapa tragedi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan khususnya aparat kepolisian. Penembakan demonstran di Freeport Papua, Tragedi Mesuji Lampung, pembubaran massa aksi penolakan tambang di Bima serta perlakuan tidak menyenangkan dari oknum aparat keamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi mahasiswa menjadi cerita sehari-hari media massa. Seakan tidak belajar dari pengalaman- pengalaman di tahun sebelumnya, institusi kepolisian menjadi sorotan yang paling tajam dalam tindakan kekerasan yang terjadi belakangan ini. Kontras mencatat di tahun 2011 terjadi  lebih dari 100 kasus dengan sedikitnya 20 korban tewas yang melibatkan aparat keamanan. Mayoritas dari kasus yang terjadi kekerasan adalah aparat keamanan yang bertindak berlebihan dalam penanganan aksi unjuk rasa masyarakat. Belum lagi kekerasan yang terjadi akibat kasus sengketa tanah serta tentang kebebasan dalam menjalankan ibadah seperti yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini.

Faktor Pengaruh Kekerasan

Akar kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian jika ditelusuri dapat ditinjau dari tiga faktor yang mempengaruhi. Pertama, adalah sejarah kepolisian yang sejak rezim Orde Baru digabungkan dengan tentara. Corak militerisme dengan disatukannya TNI dengan Polri sangat kental hingga sekarang, meskipun telah dikeluarkan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menandai pemisahan antara tugas polisi dan tentara namun dalam praktiknya masih menemui banyak hambatan. Polisi yang seharusnya melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat seringkali menunjukkan sifat represifnya ketika berhadapan dengan aksi demonstrasi rakyat sipil, padahal dalam negara demokrasi seperti di Inggris atau Amerika Serikat penanganan demonstrasi perlengkapan maksimal yang digunakan aparat kepolisian adalah gas air mata dan water canon jika memang massa sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Ini tentu berbeda dengan aparat kepolisian kita yang menggunakan peluru karet hingga peluru tajam ketika penanganan aksi demonstrasi. Kedua, adalah sistem recruitment aparat kepolisian yang masih banyak kekurangan. Untuk menjadi seorang polisi yang berada di garis depan syarat pendidikannya adalah setingkat dengan SMA, meski dibekali pendidikan selama 3-6 bulan di Institusi kepolisian namun dengan jangka waktu yang sesingkat itu tentu sangatlah kurang dengan materi pemahaman HAM dan demokrasi misalnya. Untuk tingkat perwira yang mensyaratkan sarjana pun kondisinya tidak jauh beda. Aroma korupsi dalam penerimaan perwira serta isu rekening gendut Polri yang terjadi awal tahun ini mengisyaratkan bahwa perlu reformasi yang menyeluruh di tubuh kepolisian terutama sistem pendidikannya. Ketiga,  adalah masalah kesejahteraan polisi. Selama reformasi ini meski terjadi peningkatan anggaran di bidang Hankam namun tidak terasa dampaknya hingga aparat keamanan yang paling bawah. Kondisi aparat kepolisian dengan gaji yang kurang memenuhi standar hidup menjadikan banyak aparat meluapkan emosi ketika berada di lapangan dalam proses pengamanan. Menjadi tidak heran ketika polisi ditengarai menerima uang “jasa keamanan” dari perusahaan-perusahaan multinasional untuk memenuhi kesejahteraannya.

Sebagaimana cita-cita reformasi yang salah satunya adalah menuju Indonesia yang demokratis serta berkeadilan, reformasi institusi kepolisian adalah kewajiban bagi setiap warga negara untuk terus memperjuangkannya. Hal ini juga harus diimbangi oleh keinginan pemerintah dengan memperkuat peran Komisi Kepolisian yang selama ini belum bisa dirasakan keberadaannya untuk mengawasi serta mereformasi institusi kepolisian secara menyeluruh. Semoga jargon polisi yaitu melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dapat terwujud dalam waktu dekat ini. (*)

Recommended For You

About the Author: Aldian Andrew Wirawan

Aktif di Becak Institute dan pelaku gerakan mahasiswa