Revitalisasi Ekonomi Pancasila

Jika negeri Bangladesh menjadi sorga kaum miskin karena ada bank kaum miskin dengan Gramenbank dan Yunusnya. Indonesia justru neraka kaum miskin di tengah lumbung padi dan emas permata.

Hal ini karena bank-bank kita tidak memiliki skenario dan keberpihakan bagi orang miskin. Perselingkuhan pemerintah dengan pemodal yang memerah kaum miskin. Ditambah lagi perencanaan yang cenderung untuk menyerahkan perekonomian pada mekanisme pasar bebas. Melahirkan ketimpangan social dan peningkatan kemiskinan.

Realitas kemiskinan di Indonesia sungguh merupakan permasalahan yang sangat akut melanda. Padahal kemiskinan bukan merupakan takdir yang genetik. Ia hanya akibat dari pergumulan internal dan eksternal kemanusiaan.

Ia adalah kondisi yang dapat dirubah dan dimusnahkan. Ia dapat dimusiumkan, kata Muhammad Yunus. Ia adalah tantangan sekaligus peluang yang dapat dilalui guna mencapai kesejahteraan dan keadilan agar mendapat kebahagiaan.

Kemiskinan dengan sendirinya menjadikan rendahnya daya beli kebutuhan pangan. Yang secara domino berimplikasi terhadap rasa nyaman, frustasi, permusuhan, gizi buruk, dan secara sistemik membuat disorientasi masyarakat.

Kondisi ini bertolak belakang dengan negeri yang katanya surganya dunia. Kaya akan sumber daya alam. Baik bumi ataupun hasil lautnya.

Seperti kata Tan malaka bahwa Indonesia adalah negeri gempah limpah loh jinawi. Ini merupakan potensi Indonesia untuk mewujudkan keejahteraan rakyatnya. Juga jalan menuju kemajuaan bangsa yang mampu berdikari secara social ekonomi dan politik.

Oleh karena itu, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat bukanlah suatu hal yang sulit dan mustahil. Apalagi dengan modal potensi yang ada di negeri ini.dan sudah menjadi satu kewajiban bagi pemerintah untuk mewujudkan itu semua.

Namun jika kesadaran ini belum menyentuh para apparatus pemerintah, maka benar kata indosianis yang sering mencap negeri kita sebagai negeri yang selalu kehilangan kesempatan.

Revitalisasi Ekonomi Pancasila.

Dalam konsepsi ekonomi, UUD-45 memiliki paradigma sendiri yang membedakannya dengan ekonomi lain yaitu: tidak free fight liberalism, bukan system etatisme, serta tidak melakukan pemusatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli-oligopoli yang merugikan masyarakat-negara.

Konsepsi ini disebut sistem ekonomi pancasila yang bersumber langsung dari pancasila sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila kelima ini menjelaskan bahwa semua orientasi berbangsa dan bernegara, politik, ekonomi, sosial, dan budaya adalah dijiwai semangat keadilan menyeluruh dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sekaligus sebagai tujuan akhir dan alat ukur yang khas terhadap jalannya pemerintahan.

Hal ini diperjelas dengan pasal 33 {1} perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. {2} cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

{3} bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa demokrasi ekonomi adalah produksi yang dikerjakan oleh semua, untuk semua dan dibawah pimpinan anggota-anggota masyarakat. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara.

Kemakmuran rakyat diutamakan, bukan kemakmuran golongan atau penguasa. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Inilah bentuk perekonomian yang berdasar pada demokrasi ekonomi, demi kemakmuran rakyat.

Menurut  Dawam Rahardjo, sistem ekonomi pancasila mengenal tiga sektor ekonomi yaitu: sosialis, kapitalis, dan koperasi (sebagai campuran sosialis-kapitalis). Ketiganya dalam tujuan yang sama yaitu menyejahterakan kesejahteraan umum.

Kesejahteraan umum sebagai tujuan utama, bukan hanya efek samping. Disinilah diperlukan revitalisasi konsep ekonomi pancasila dalam upaya mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Tetapi bagaimanakah caranya?

Ada banyak pilihan, tetapi hal yang urgent dilakuakan adalah, pengendalian mekanisme pasar bebas dengan sistem regulasi perundangan, pemeliharaan stabilitas makro ekonomi, pengorganisasian kebijakan moneter dan fiskal yang terkoordinasikan, dan penguatan kebijakan ekonomi berbasis kerakyatan. Saat bersamaan adalah menggalang komitemen segala sector yang memiliki visi bersama tentang save the nation.

Jika semua program di atas yang merupakan derefasi dari konsep ekonomi pancasila dapat diimplementasikan dengan baik. Tentu jalan menuju ekonomi kerakyatan akan mampu untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang paling konvensional.

Peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diharapkan akan berekses pada sektor yang lain, seperti peningkata pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Semoga. (*)

Recommended For You

About the Author: Adhi Nurseto

Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Sukoharjo