Stop Kekerasan Terhadap Perempuan!

.

Dari jumlah kasus kekerasan seksual tersebut dua per tiganya terjadi di ranah personal. Maksudnya adalah kekerasan itu terjadi atau dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah seperti ayah, kakak, adik, paman atau kakek.

Sedangkan untuk bulan Januari-Oktober 2010 Komnas Perempuan telah menerima laporan terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 765 laporan.

Dari banyaknya laporan tindak kekerasan tersebut kebanyakan terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah (Pusat/daerah), Komnas perempuan dalam meminimalisir jumlah angka kekerasan terhadap perempuan?

Kekerasan terhadap perempuan selain dari perlakuan dari seseorang, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah.

Misalnya dengan pengeluaran Perda (Peraturan Daerah) yang ada di Nanggoe Aceh Darussalam (NAD) Nomor 5 Tahun 2003 dan kekerasan yang dialami oleh perempuan Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat.

Dengan adanya Perda yang diterapkan di NAD sebenarnya membuat perempuan di sana menjadi korban pemberlakuan perda tersebut. Perda tersebut mengindikasikan bahwa perempuan kurang di beri ’kebebasan’ dalam menjalankan aktivitasnya.

Di NAD perempuan harus berjilbab, tidak mengenakan pakaian ketat dan apabila mereka ketahuan memakai maka akan dirazia oleh pihak yang berwenang. Secara ’tidak’ sadar berarti perda tersebut membuat perempuan ’terpaksa’ menjalankan aturan-aturan yang ada didalam Perda tersebut.

Apabila kedapatan menyimpang dari apa yang diperintahkan dalam Perda tersebut maka perempuan di NAD akan mendapatkan hukuman. Kita menegok kebelakang, sosok perempuan bernama Cut Nyak Dien merupakan pahlawan wanita dari Aceh.

Ia merupakan sosok perempuan yang disegani, dicintai dan ia sebagai muslimah. Sosok perempuan yang disegani, dicintai dan muslimah itu ternyata Cut Nyak Dien tidak berjilbab, hanya saja ia memakai selendang untuk menutup aurat (rambut) dan ia tidak memakai rok melainkan celana ketat.

Dari sini kita dapat mengetahui betapa bedanya perempuan hidup yang pada Jaman Cut Nyak Dien dan perempun yang hidup di Jaman sekarang di NAD. Deklarasi internasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang diputuskan dalam sidang paripurna ke-85 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 20 Desember 1993.

Sidang mendefisinikan kekerasan terhadap perempuan sebagai perbuatan berdasarkan perbedaaan kelamin yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual/psikologis. Kekerasan terhadap perempuan bisa berbentuk kecaman, pemaksaan/perampasan dan lain-lain.

Dengan demikian untuk meminimalisasi bertambahnya kekerasan terhadap perempuan seharusnya semua pihak harus bersama-sama mengeluarkan berbagai macam/aturan-aturan yang dimaksudkan untuk melindungi ’kaum perempuan’ dari tidakkan kekerasan.

Tanpa itu maka ’kaum perempuan’ masih dibayang-bayangi dengan kekerasan. Misalnya pada tahun 2004 pemerintah mengesahkan undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (*)

Recommended For You

About the Author: Tommy Setyawan

Alumnus mahasiswa sosiologi UIN Yogyakarta