Ancaman Super Holding

Alasan Pembenaran

Sistem super holding yang rencananya akan dilakukan pada BUMN adalah usaha untuk memprivatisasi. Langkah yang telah dilakukan adalah dengan memasukkan dalam rancangan revisi UU BUMN No 19 Tahun 2003 dan akan dimasukkan dalam amandemen UU BUMN masuk dalam prolegnas 2012.

Ada banyak alasan yang dikemukakan yang menjadi penyebab mengapa wacana sistem baru ini dikemukakan oleh Kementrian BUMN. Alasan yang dikemukakan  terkait, kekayaan BUMN selalu disamakan dengan kekayaan negara sehingga menimbulkan kerancuan, BUMN yang terus merugi, kaburnya misi perusahaan, mengusahakan efisiensi produksi untuk menghadapi dinamisme pasar,  dan inefisiensi yang pada BUMN umumnya demikian rendah.

Rencana super holding BUMN dilakukan atas tafsiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memimpin komando untuk memberdayakan dan meningkatkan kinerja BUMN. Salah satu komando kepemimpinan yang dibutuhkan adalah merevisi undang-undang yang menghambat kinerja BUMN selama ini seperti UU BUMN dan UU Keuangan Negara guna mencegah intervensi politik dan memberi fleksibilitas kepada manajemen BUMN untuk mengoptimalkan kinerjanya.

Super Holding: Tindakan Inkonstitusional

Rencana super holding (privatisasi BUMN) sangat jelas bertentangan dengan Pasal 33 (1, 2 dan3). Dengan pengertian bahwa, apapun masalahnya adalah bukan terletak pada persoalan yang dihadapi oleh BUMN, namun lebih pada niatan mematuhi UUD 1945 sebagai “bingkai” pengaturan regulasi turunan, memperbaiki kesalahan yang selama ini dianggap merugikan dan menyelesaikan segala persoalan dengan lebih melihat pada persoalan mendasar yaitu, manajemen BUMN, perekrutan pegawai yang memiliki integritas dan kapasitas (bukan karena nepotiame dan kolusi).

Persoalan dan masalah aparatur Negara selama ini ketika membuat atau menciptakan regulasi turunan tidak jarang dan bahkan secara sengaja menjauhkan substansi undang-undang dari visi UUD 1945. Hal ini dilakukan karena banyak sebab, bisa jadi karena tidak memahami substansi UUD 1945, mengikuti tren negara-negara yang bermazhab ekonomi liberal, dan bahkan sangat mungkin dan sengaja undang-undang turunan yang diciptakan oleh aparatur Negara karena pesanan pemodal (baik lokal maupun asing).

Masalah Moralitas dan Mental

Semua kekacauan pikir yang beranggapan super holding adalah sebagai satu-satunya solusi dari segala persoalan carut-marutnya BUMN oleh aparatur Negara adalah akibat persoalan mental “jongos” (pro ekonomi liberal) dan moralitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan tuduhan saya yang sangat “sarkastik” adalah menjual Negara pada pembeli lebih tinggi dengan alasan mencintai Negara dan melakukan  pembenaran atas tindakannya atas nama komplikasi masalah.

Padahal bila berkaca secara sadar dan arif, seharusnya aparatur Negara ketika tidak sanggup menjawab persoalan yang tetap dalam frame konstitusi UUD 1945, ada baiknya mundur. Karena menjawab kerumitan yang menghinggapi BUMN dengan super holding bukanlah jawaban yang bertanggungjawab dan cinta tanah air. (*)

Recommended For You

About the Author: Fitrah Hamdani

Penyaji analisis kontemporer genuin yang bertumpu pada realitas akar-rumput. Malang melintang di dunia akademis, berpadu pada program kaderisasi generasi penerus. Mencintai keluarga dan berharap Indonesia hadir sebagai bangsa yang beridentitas.