Ekonomi Kerakyatan dan Dominasi Asing

Ekonomi Kerakyatan Dialektika hubungan ekonomi antar aktor-aktor ekonomi di Indonesia, sejak merdeka sampai sekarang pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Ekonomi rakyat di mana massa pribumi menggantungkan hidupnya tetap berada pada posisi tertekan, sebagai stratum terbawah dalam konstelasi ekonomi Indonesia. (Sritua Arief: 2002:156).

Proses eksploitatif mencekam dalam interaksi praktek aktor ekonomi kuat (korporasi asing) dengan aktor ekonomi lemah, yang terdiri dari massa pribumi pencari nafkah sebagai buruh pabrik, petani, nelayan, pengrajin kecil dan unit usaha kecil lainya.

Baru-baru Indonesia sedang menuai pujian dari dunia Internasional. Dimana dunia telah mengakui perekonomian sedang dalam keadaan stabil. Yaitu naiknya kembali kelas ekonomi yang terpuruk pasca krisis ekonomi 1998.

Hal ditandai dengan tercatatnya Indonesia kedalam kategori invest grade atau layak investasi oleh lembaga peringkat utang internasional Ficht and Moody’s. Sebuah pencapaian kondisi dibarengi dengan gelombang krisis yang melanda Negeri Paman Syam dan Negara-negara Eropa.

Dominasi Asing

Ketua Institute for Ecosok Right, Sri Palupi menyatakan SBY merupakan pilot yang handal. Hanya saja pesawat yang ia tumpangi bukanlah pesawat Republik Indonesia.

Tetapi yang ia tumpangi adalah pesawat asing yang membawa komprador, koruptor dan dan kalangan yang diuntungkan kebijakan pro asing. Kondisi yang justru membuat rakyatnya terombang ambing dalam arus investasi.

Bukan bermaksud anti investasi asing. Namun disayangkan, bahwa apa yang diformulasikan Hatta tentang demoktrasi ekonomi menjadi paradoks. Padahal hal itu telah nyata tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3, yang menyatakan “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Formulasi yang berbading terbalik dengan realitasnya. Dimana investrasi asing justru menjadi sangat mendominasi aset Negara. Sedangkan peran Negara sebagai pemegang amanah demokrasi ekonomi seakan menyerahkanya kepada korporasi.

Tidak heran, jika pemerintahan SBY banyak mendapat pujian dari asing. Karena sampai di sini SBY begitu ramah melayani asing. Bahkan terlalu istimewa melayaninya.

Kekayaan alam dan saham yang seharusnya dikelola Negara justru dimiliki oleh korporasi asing. Dominasi asing ini dapat dilihat pada sektor-sektor yang menguasai hajat orang banyak.

Katakan saja sektor pertambangan emas, perak, dan tembaga yang mencapai 90%, sektor energi 90%, telekomonikasi dan perbankan juga tidak luput 90% telah dikuasai asing.

Air, minyak, dan kekayaan lainyapun juga sama nasibnya dengan sektor-sektor sebelumnya. Bahkan produk petani dan produk industri dalam negeripun tidak mampu bersaing dengan korporasi asing yang telah menguasai pasar dalam negeri lain.

Sebut saja Carefore, Nestle, Wal Mart, Pepsi Co, Kraf Food, Metro dan Tesco adalah korporasi yang mendominasi bahan-bahan pangan eceran. Belum lagi perdangan pangan Indonesia Syn-genta, Monsanto, Dupont, dan Bayer yang menguasai bibit agro kimia. (Kompas 2/2/2012).

Basis Ekonomi Kerakyatan

Padahal pada masa krisis 1998, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi pilar penompang ekonomi Indonesia. Dimana mereka mampu tampil secara kreatif dan mandiri sebagai ekonomi berbasis kerakyatan.

Namun sayang UMKM sebagai basis ekonomi kerakyatan ini terlalu dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Bila tidak ingin menyebutkan tidak diperhatikan sama sekali. Dalih perhatian dengan peminjaman kredit usaha rakyatpun dipersulit pada wilayah birokrasi dan akses informasinya.

Ironi karena ini merupakan sektor riil dalam membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan. Hal yang seharusnya perlu didorong dalam mewujudkan kemandirian rakyat di bidang ekonomi. Perekonomian yang ditopang dengan semangat gotong royong dan persaudaraan.

Prestasi yang baru diraih dimata dunia internasional, seharusnya diikuti dengan kondisi perekonomian masyarakat menengah kecil ke bawah. Jangan sampai peringat layak investasi justru menjadi buah simalakama bagi rakyatnya.

Dimana deretan investor asing masuk dan menjadi penguasa yang mendominasi dan mengekploitasi kekayaan pertiwi. Meskipun memang itu yang sudah terjadi. Sebagai penutup kiranya untuk merefleksikan kembali pesan sang maestro ekonomi kerakyataan bangsa Indomnesia:

“Kaum saudagar asing dengan segala bujangnya yang terdiri daripada banga kita sudah melakukan ‘Einschaltung’ ke dalam ekonomi kita. Sekarang usaha kita hendaknya mengerjakan ‘Ausschaltung’ merebut jalan perdagangan iru dari tangan bangsa asing. Sehingga kaum produsen rakyat kita dapat mengambil contoh kepada kaum industry (produsen) di barat yang mau menyingkirkan kaum dagang bersar dan terus berhubungan dengan kaum konsumen atau dagang pertengahan dan kecil di tempat konsumsi. Untuk mencapai maksud itu kaum industry tersebut mengadakan persatuan. Demikian pula seharusnya ekonomi rakyat kita” (Hatta: 1946. (*)


 

Recommended For You

About the Author: Supriyono

Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FIK UMS, Penulis Liar (Freelance) dan Penggiat Diskusi Di Keluarga Insan Cendikia