Kapolri: Proposal 8.350 T

Paradoks; Proposal dan Kinerja

Di tengah sorotan dan kritikan masyarakat terhadap kinerja Polri, belum lama ini tanpa malu Kapolri Jendral Timur Pradobo mengeluh soal minimnya anggaran untuk kepolisian sebesar 29,781 triliun rupiah.

Pada kesempatan yang sama Kapolri mengajukan proposal secara lansung kepada Presiden SBY untuk melakukan penambahan dana 8,350 trilyun rupiah sebagai dana total anggaran kebutuhan minimal yang diprioritaskan olek Polri.

Tentunya masyarakat beranggapan ini merupakan permintaan yang paradoks dari Polri. Hingga, sorotan, kritikan dan nada sinis sebagian besar masyarakat tentunya bukan sesuatu yang berlebihan  apabila kinerja Polri selama ini tak berbanding lurus dengan prestasi yang dihasilkan.

Mungkin  kita perlu sedikit memalingkan muka ke belakang untuk menengok kasus-kasus kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap warga sipil. Kita akan menemukan panorama mengerikan dari kebringasan polisi dalam menghadapi rakyat.

Di banyak kesempatan (di media masa maupun elektronik, di saat demonstrasi) kita dipertunjukkan bagaimana tindakan polisi melakukan tintangan kekerasan. Lalu yang menjadi tanda tanya besar adalah, pantaskah Polri mengajukan proposal di tengah sorotan pelanggar HAM nomer wahit (keterangan Komisi Hak Asasi Manusia) atau sebagai institusi dengan tindakan dehumanisasi?

Tindakan Dehumanisasi

Tak dapat dipungkiri dalam proses dialektika sosial, entah secara lansung ataupun tidak, secara alami akan terbentuk kelompok-kelompok yang akhirnya menjadi kelas-kelas sosial yang saling berebut medan kekuasaan.

Dengan kata lain, kepolisian sebagai salah satu kelas sosial yang dibekali kekuasaan untuk bertindak atas nama ketertiban, menjadi salah satu kelas sosial yang melakukan kompetisi terhadap perebutan medan, baik medan atas kepentingan kontrol sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam konteks ini kepolisian telah menyalahgunakan haknya untuk kepentingan pribadi, atasan dan institusinya.

Hamparan realitas kinerja kepolisian yang dihadirkan dan kita rasakan adalah sebuah ironi atas etika dan moralitas, hingga fungsi pengamanan dan perlindungan yang menjadi fungsi kepolisian hanyalah maya (uthopis).

Ironi realitas kinerja ini telah sampai pada titik kulminasi kerusakan sistem, hingga tampilan-tampilan tindakan dehumanisasi kepolisian telah menjadi barang biasa dan kebal terhadap kritik atas alasan telah sesuai prosedur atau Protap.

Belum lagi sikap kepolisian yang memperkaya diri sendiri dengan menjadikan jabatan dan gagang senjata sebagai modal untuk memperkaya diri dan atasannya. Sekali lagi saya mengajak menegok satu-dua kasus yang di mana polisi menjadi “anjing penjaga” dari kekuatan modal terutama korporasi.

Terbentang tidak begitu jauh dalam waktu kasus di Mesuji dan Bima-NTB. Atas nama ketertiban dan penegakan hukum tindakannya melukai dan bahkan menembaki rakyat dijadikan pembenaran yang jelas-jelas apapun alasannya polisi telah melakukan dehumanisasi.

Integritas dan Moralitas

Sikap paradoks Kapolri Jendral Timur Pradobo mengeluh soal minimnya anggaran untuk kepolisian mengingat kinerja kepolisian tentu saja menyiratkan kejelasan kalau kepolisian tidak pernah merasa bersalah atas proses-proses dehumanisasi yang mereka lakukan.

Adapun rasa penyesalan yang dikatakan oleh juru bicara kepolisian di media pada kesempatan-kesempatan ketika polisi terbukti bersalah tentu hanyalah kepalsuan. Tentunya kalau penyesalan itu benar, maka kepolisian harus berbenah secara integritas dan moralitas, bukannya menyodorkan proposal penambahan biaya kepada presiden SBY.

Dua landasan nilai ini penting dimiliki ketika polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Misalnya, ketika pada posisi menjadi mediator, maka akan mampu melakukan mediasi antar kelas yang berkonflik secara bijak.

Tidak memandang sebuah aturan sebagai hukum formal yang mutlak apabila tidak menguntungkan untuk digunakan pada kondisi-kondisi tertentu, apalagi sampai berpihak pada pihak yang membayar dengan pundi-pundi rupiah. Sehingga polisi tetap pada garis dan takdirnya untuk mrnghadirkan dirinya sebagai simbol peradaban  masyarakat sebuah bangsa. (*)

Recommended For You

About the Author: Fitrah Hamdani

Penyaji analisis kontemporer genuin yang bertumpu pada realitas akar-rumput. Malang melintang di dunia akademis, berpadu pada program kaderisasi generasi penerus. Mencintai keluarga dan berharap Indonesia hadir sebagai bangsa yang beridentitas.