Kinerja DPR dan Kursi 24 Juta

Panorama Anggota Dewan

Panorama sendu kembali menghiasi wajah “masyarakat senayan”. Kali ini, sorotan publik terkait kebijakan pembelian kursi anggota dewan sebesar 24 juta rupiah per buah. Padahal sebenarnya, berdasarkan keterangan para pengusaha meuble dalam negeri, harga kursi dengan kualitas yang sama hanya seharga 5 juta rupiah di dalam negeri.  Belum lagi ditambah persoalan optimalisasi penggunaan kursi mahal tersebut mengingat daftar kehadiran anggota dewan yang minim ketika rapat-rapat berlansung.

Tidak salah jika publik menaruh sikap pesimis  dan geram dengan vonis “masyarakat senayan” yang tidak sensitif, egois dan lalai dalam tugas, peran dan tanggung jawab sebagai penyampai aspirasi. Sebuah kegelian kolektif dan memilukan yang menandakan ketidakdewasaan anggota DPR.

Kejujuran masih menjadi sesuatu yang “haram” demi menutupi celah-celah kekurangan. Elit-elit wakil rakyat sendirilah yang membalut wajahnya dengan kebohongan dan keculasan yang sulit untuk ditoleransi.

Pelajaran yang dapat dipetik, wakil rakyat dengan telanjang telah membohongi publik dengan cara memanipulasi daftar hadir, memanipulasi Undang-Undang demi rupiah. Dalam koridor eksistensinya  sebagai penyambung kepentingan publik, tindakan tidak “senonoh” dan sitematis itu sama saja menabuh genderang dan menjajakkan tontonan ketidakjujuran atau kebohongan.

Dalam perspektif sosiologis, lembaga DPR merupakan sekumpulan orang atau elit yang menjadi reopresentasi masyarakat yang terhampar dari Sabang sampai Marauke. Dalam masyarakat itu ada sistem peran yang musti dimainkan, seperangkat aturan atau norma yang patut dipatuhi dan segumpal sangsi yang wajib diterapkan jika ada terdapat pelanggaran.

 

Tidur Pulas dengan Kursi Mahal

Tujuan yang kiranya telah ditonggakkan adalah semangat perubahan yang lebih baik. Karenanya, menjawab setumpuk persoalan yang mendera negeri itu perlu keseriusan wakil rakyat di DPR. Mulai dari korupsi, meroketnya bahan-bahan pokok, kekerasan terhadap anak, kemiskinan, pengangguran dan sebagainya.

Tidak menutup kemungkinan, lagi-lagi, di atas problem-problem yang ada dan kian pelik dan komplek, DPR menjadi subyek tertuduh. Maka sah jika publik berteriak dengan nada gugatan dan “menoyor” kinerja DPR.

Untuk merasionalkan sikap malas dan hobi tidur DPR dalam rapat, sebagian dari mereka berkata: “anggota DPR adalah politisi ekstra sibuk dimana mobilitasnya tidak cukup di ruang tertutup dalam rapat atau sidang. Namun bukan berarti menjadi sebuah pembenaran yang wajar akan hobi tidur anggota DPR.

Kebiasaan tidur dan bolos anggota DPR ketika persidangan dimulai telah terjadi dalam rentang waktu yang telah lama, akhirnya ini “seolah-olah dianggap biasa”.

Yang menjadi pertanyaan akhirnya, apakah kursi lama DPR terlalu nyaman untuk tidur? Apakah  kursi yang harganya 24 juta mampu merubah kebiasaan itu? Namun yang menjadi kehawatiran adalah, kursi yang super mahal itu justru akan semakin melanggengkan hobi tidur para anggota DPR, atau mungkin tidak hanya akan sekedar tidur tapi anggota DPR akan “ngorok”.

Sangsi Tegas

Hemat penulis, penjatuhan sangsi menjadi relevan dan urgen. Dengan adanya sangsi diharapkan individu-individu dalam masyarakat senayan tergugah untuk tidak melanggar norma, aturan dan meneguhkan tasbih peran dan fungsi yang telah dipinggul.

Sangsi, menurut Soekanto (1993:446) diartikan sebagai suatu rangsangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sangsi merupakan upaya dengan suatu konsekuensi yang “diduga” dapat mengurangi atau menurunkan kemungkianan untuk melakukan perbuatan melanggar untuk masa yang akan datang (K.Daniel, 1997:110).

Peran dalam konteks masyarakat senayan sama halnya dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dititahkan kepada elit-elit dalam bingkai satuan keteraturan. Secara garis besar DPR diamanahi untuk mengontrol kekuasaan ekskutif baik kinerja maupun soal usulan anggaran. Selain itu, DPR pun memiliki tugas memikirkan program-program legislasi.

Masyarakat senayan adalah lokus sentral dalam memperbincangkan berbagai persoalan yang menuntut kehadiran fisik. Di ruang sidang senayan itulah antarelit berembuk, berorasi, adu argumentasi dalam mempertahankan pendapat dan pikiran, serta berdialektika ria dalam semangat menemukan pemikiran-pemikiran segar dan baru untuk kebaikan masyarakat.

Amat tidak diinginkan tentunya jika masyarakat membuat sangsi-sangsi itu. Proses-proses politik dan hukum dalam bingkai prosedur demokrasi sejatinya mampu merespon secara dini gejala disfungsionalisasi masyarakat senayan.

Saat ini masyarakat secara luas tengah tersulut emosinya disebabkan kasus-kasus populis destruktif yang menempatkan masyarakat sebagai korban ketidakseriusan elit-elit politik. Selain itu, tak cuma stagnasi dan degradasi partisipasi politik yang mengancam legitimasi politik formal, tapi kekhawatiran anarkhisme. Melalui mekanisme formal dan demokratis, sangsi diharapkan lebih mendidik, dan cerdas sebagai antisipasi sangsi emosional dalam berbagai ekspresi yang tidak diinginkan. (*)

Recommended For You

About the Author: Firman Hamdani

Penulis lepas yang pernah kencang di aktivitas gerakan mahasiswa