Liberalisasi Pangan: Sebuah Ancaman?

Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Sebagai kebutuhan mendasar, persoalan produksi dan ketahanan pangan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan oleh Negara.

Masalah produksi dan ketahanan pangan sangat penting karena bersamaan dengan upaya peningkatan sumber daya manusia. Oleh karenanya,  pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi penduduk salah satunya berasal dari produksi dalam negeri. Yaitu  kecukupan pangan yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau harga pangan oleh masyarakat.

Demi terwujudnya pemenuhan kebutuhan konsumsi maka dilakukan proyeksi penyediaan pangan. Penyediaan yang didasarkan atas perhitungan energi dari setiap produksi pangan dalam negeri.

Sinyal Libralisasi dan Ancaman

Alih-alih berbicara katahanan pangan pemerintah justeru membuka gerbang libralisasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan. Berbeda dengan UU lama No 7/1996, dimana tercantum rincian cadangan pangan yang terdiri atas cadangan nasional dan cadangan pangan masyarakat.

Pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Peran swasta sama sekali tidak dibuka. Sebaliknya, dalam RUU Pangan peran swasta dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah dibuka lebar.

Pada RUU pangan: pasal 33 menyebutkan “Pemerintah dan/atau pemda dapat menugaskan badan usaha yang bergerak di bidang penyimpanan dan distribusi pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok”.

RUU Pangan yang kini tengah dibahas pemerintah menimbulkan kekhawatiran adanya upaya terhadap liberalisasi pangan. Dalam hal ini memang pemerintah membeli, menampung, menyimpan ketersediaan pangan, dan melakukan distribusi pangan.

Tetapi pemerintah juga membolehkan swasta memiliki stok pangan. Jelas hal ini adalah sinyal yang membuka peran swasta berpotensi untuk menciptakan spekulan dan mematikan petani kecil. Satu gelombang ancaman nyata dominansi pemodal besar terhadap petani kecil dan ketahanan pangan nasional.

Paradok Cita-Cita negara

Satu ironi dan paradok dari tugas Negara, yang berkewajiban menjaga stabilitas harga pangan agar tetap terjangkau rakyat. Dengan kondisi di Indonesia, para petani akan sulit menghadapi liberalisasi pangan, misalnya masalah permodalan. (Winarno dalam Media Indonesia), petani kecil yang selama sulit mengakses modal dari perbankan akan makin terjerat pengusaha bermodal besar.

Liberalisasi pangan juga semakin terasa ketika sumber penyediaan pangan menyertakan antara produksi dalam negeri dan pangan dari impor. Meski ada klausul yang harus mengutamakan produksi dan cadangan dalam negeri, penyetaraan itu membuat posisi produksi dalam negeri menjadi sekunder.

Parahnya  lagi,  dari semua pasal RUU Pangan tidak satu pun yang mengharuskan pemerintah melakukan pembelian pangan produksi dalam negeri saat panen raya.

Tidak adanya pasal ini akan menyebabkan instabilitas harga. Seharusnya sistem produksi dan cadangan diatur dalam pasal berbeda.

Terkait impor, semestinya itu langkah terakhir seperti halnya fungsi bank sentral sebagai the lender of the last resort sistem perbankan. Impor pun hanya bisa dilakukan dengan syarat yang superketat.

Dari sini jelas akan ada kekhawatiran akan terjadi monopoli jual beli yang dilakukan pemodal besar. Atau mungkin inilah sebuah kesengajaan pengelakan pemerintah dari tugasnya kewajibannya.

Namun bagaimanapun juga pembukaan peran swasta tanpa keterlibatan pemerintah sebagai otaritas kebijakan adalah perangkap yang akan menggeret pada persaingan pasar.

Barangkali di sini perlu mengingatkan kembali bahwa amanah Negara yang termaktub dalam UUD 1945 adalah mensejahterakan rakyatnya. Tentu kita berharap RUU Pangan tidak memunculkan kepentingan sepihak pada pemenuhan kepuasan pemodal.

Apalagi kebijakan pangan adalah hal yang mendasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini seharusnya merupakan prioritas kebijakan nasional untuk memberdayakan petani miskin. Tidak berlebihan jika peninjauan RUU Pangan agar produk UU mengedepankan kepentingan kerakyatan. (*)

Recommended For You

About the Author: Supriyono

Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FIK UMS, Penulis Liar (Freelance) dan Penggiat Diskusi Di Keluarga Insan Cendikia