Merespon Investment Grade Untuk Perekonomian Rakyat

Menampaki awal-awal dari pergantian tahun perekonomian Indonesia mendapat posisi menarik dari lembaga pemeringkat nasional, Fitch Ratings. Peringkat hutang Indonesia digantikan dengan  investment grade atau dengan kata lain Indonesia menjadi negara dengan kategori layak investasi.

Kedudukan investment grade yang sempat hilang sejak tahun 1997 setelah dihantam krisis moneter pada masa pemerintahan orde baru. Kini kita nampaki kembali pada tahun 2012.

Bahwa terdapat spesifikasi penilaian terhadap hutang pemerintah atau perusahaan dengan karakteristik memiliki risiko yang relatif rendah, dari peluang default (gagal bayar) sampai halnya memiliki tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Oleh sebab itu investment grade diberikan kepada Negara kita karena dinilai Indonesia memiliki fundamental ekonomi kuat, stabilitas politik dalam jangka panjang solid, dan memiliki manajemen anggaran pemerintah serta kebijakan moneter yang prudent. Hal ini di tandai dengan defisit anggaran rendah, risiko utang rendah dan inflasi terkendali.

Pertumbuhan Ekonomi

Secara cermat tidak bisa kita pungkiri bahwa peringkat investasi naik dari BB+ menjadi BBB-, pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen, posisi menjaga rasio utang terhadap PDB dibawah 25 persen dan penekanan defisit anggaran di bawah 2,5 persen.

Bahkan menurut Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, “pertumbuhan ekonomi domestik sekitar 6,3-6,7 persen pada tahun 2012 dan akan teraklerasi ke kisaran 6,4-6,8 persen pada 2013”. Bahkan BI akan memasang target inflasi tahun 2012 dan 2013 sekitar 4,5 persen minus 1 persen.

Ironisnya, pemerintah juga merencanakan untuk peningkatan hutang pada tahun 2012, sebesar Rp. 250 triliyun. Total hutang Indonesia 2010 tercatat Rp. 1.676,85 triliyun, 2011 tercatat Rp. 1.816,85 triliyun.

Adapun Foreign direct investment (PMA) yang masuk Indonesia tahun 2011 sebesar 18,7 miliar dolar AS dan dana asing yang masuk ke portofolio pasar keuangan 5,8 miliar dollar AS.

Di perkirakan tahun 2012, PMA akan naik menjadi 19,1 miliar dollar AS, dan portofolio menjadi 3,7 milliar dollar AS. Belum lagi ekspor ekonomi Indonesia ternyata tidak kebal akan pengaruh ekonomi global.

Hal tersebut perlu kita kaji ulang, bahwasannya apa guna investment grade jika ditumbuhi hutang dan penanaman modal asing. Artinya hutang luar negeri dan penanaman modal asing perlu dihentikan, sebab lebih banyak ditujukan  untuk  menjaga  keseimbangan  neraca  pembayaran  dan  membangun berbagai proyek yang bersifat memfasilitasi penanaman modal asing di sini.

Selain tidak bermanfaat  bagi  peningkatan  kemakmuran  rakyat,  pembuatan  utang  luar  negeri  baru hanya akan menyebabkan semakin dalamnya perekonomian Indonesia terpuruk ke dalam perangkap utang.

Ekonomi Kerakyatan

Perlu  dikemukakan  bahwa  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  dalam rangka  sistem  ekonomi  kerakyatan, tidak  didasarkan pada  paradigma  lokomotif.  Tetapi  berdasarkan  paradigma  fondasi.

Artinya, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan tidak lagi bertumpu pada dominasi  persepsi pemerintah  pusat,  pasar  ekspor,  modal  asing,  dan  dominasi  perusahaan-perusahaan  konglomerasi,  melainkan  pada  kekuatan  pemerintah  daerah,  sumberdaya domestik,  partisipasi  para  pekerja,  usaha  pertanian  rakyat,  serta  pada  pengembangan bentuk bangunan ekonomi berbasiskan koperasi,  yaitu  yang  berfungsi  sebagai  fondasi  penguatan  dan  peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat.

Di tengah-tengah situasi perekonomian  dunia  yang dikuasai oleh kekuatan kapitalisme seperti  saat  ini,  kekuatan  pemerintah  daerah,  sumberdaya  dan  pasar domestik,  partisipasi  para  pekerja,  usaha-usaha  pertanian  rakyat,  serta  jaringan  koperasi sejati,  sangat  diperlukan  sebagai  fondasi  tahan  terpuruknya ekonomi global.

Di  atas  fondasi  ekonomi  tahan  gempa  itulah  selanjutya  sistem  ekonomi kerakyatan  yang  berkeadilan,  partisipatif,  dan  berkelanjutan  akan  diselenggarakan. Dengan  melaksanakan    agenda  ekonomi  kerakyatan  tersebut,  mudah-mudahan bangsa  Indonesia  tidak  hanya  mampu  keluar  dari  krisis,  tetapi  sekaligus  mampu mewujudkan masyarakat yang adil-makmur sebagaimana pernah dicita-citakan oleh para bapak pendiri bangsa.

Selanjutnya, amanat  Ketetapan  Majelas  Permusyawaratan  Rakyat  (Tap  MPR)  No. IV/1999)  untuk  menyelenggarakan  sistem  ekonomi  kerakyatan,  harus  benar-benar dimanfaatkan  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia  untuk  mewujudkan  sistem  ekonomi kerakyatan secepatya. (*)

Recommended For You

About the Author: Wulan Rahayu

Gadis mungil yang kesengsem dengan pemandangan alam ini adalah redaktur pelaksana Gema-nurani.com dan hobi menuangkan isi ide kepalanya dalam sebuah tulisan.