Oportunisme Wakil Rakyat

Pesimisme

Diskusi publik yang dikupas oleh media cetak maupun media elektronik beberapa minggu ini, mencuatkan sikap pesimisme bagi masyarakat, akademisi dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan.

Betapa tidak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan malah sibuk dengan agendanya dan membuat beberapa program yang tidak logis.

Beberapa program yang dirasa tidak masuk akal tersebut mencakup program kelengkapan DPR dan fasilitas  kesekretariatan yang tidak ada kaitannya dengan kinerja wakil rakyat.

Perlu disadari bahwa kinerja yang dilakukan oleh DPR dari tahun ke tahun mengalami kemunduran. Terbukti sejak Indonesia memasuki reformasi sampai sekarang, kinerja tahun 2012 lah yang melewati batas kewajaran.

Pada awal tahun 2012 tersebut, DPR menghabiskan  dana gedung DPR beserta kelengkapannya sebesar 162 Triliun, biaya papan selamat datang 4,8 Miliar, perawatan gedung 500 miliar, dan yang tak kalah heboh adalah program renovasi toilet, renovasi parkir, pemberian makan rusa dan pengadaan kalender yang jumlahnya mencapai puluhan milyar rupiah.

Oportunis

Jelas kondisi tersebut, membuat publik berfikir dan bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh wakil rakyat di ruang rapatnya?. Apa menonton video porno, bermain facebook atau tidur di atas kursi.

Sebagian masyarakat menganggap DPR adalah tempat ngobrol yang tidak mempunyai fungsi yang kinerjanya diragukan selama lima tahun ini. Suatu hal yang sangat ironis memang mengingat DPR adalah seorang wakil rakyat.

Namun yang terjadi saat ini justru membelakakan mata konstituennya. Dimana wakil rakyat disini malah mementingkan kepentingan individunya, bersikap oportunis dengan menjadikan posisi yang dijabatnya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Fungsi Legislasi

Jika dianalisa dari beberapa pernyataan-pernyataan di atas, dapat ditangkap bahwa pekerjaan DPR saat ini masih sangat kontras dengan fungsi legislasi dan kuasa moral sebagai seorang wakil rakyat.

Fungsi legislasi di sini mencakup DPR pembuatan dan pengesahan undang-undang, menetapkan anggaran untuk kebutuhan Negara bahkan pengawasan jalannya pemerintahan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Sedangkan kuasa moral di sini menyangkut responsibilitas konstituennya dan kepedulian sosial yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Akan tetapi yang terjadi, DPR malah meninggalkan fungsi ini dan berfikir untuk jangka pendek yakni mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya mengingat untuk menjadi anggota DPR membutuhkan modal yang besar dan biaya yang tidak sedikit.

Dukungan Masyarakat

Meskipun peran yang dilakukan DPR masih jauh dari harapan masyarakat. Namun yang terjadi saat ini, DPR adalah suatu bentuk nyata dari hasil konsepsi perwakilan di Indonesia.

Sehingga DPR dianggap mampu merumuskan kemauan dan keinginan rakyat yang dapat dimulai dari perencanan, pembuatan sampai persetujuan. Sebab setiap kebijakan yang disahkan DPR akan memberikan konsekuensi dan keterikatan terhadap rakyat.

Selain itu segala kebijakan umum yang mengatas namakan rakyat tanpa adanya kontrol dari rakyat yang diwakilinya maka dapat dianggap sebagai sistem a-demokratis.

Oleh karena itu agar tidak semaunya sendiri DPR harus menginisiasi beberapa kebijakan-kebijakan janggal yang tidak mengcover kepentingan masyarakat.

Dengan kata lain di dalam perspektif konstitusionalisme, pembuatan Undang-Undang dan penetapan Undang-Undang tidak akan direalisasikan manakala tidak didukung dan memperoleh desakan dari masyarakat. Lebih-lebih untuk masalah legislasi maupun budgeting yang jelas-jelas berimplikasi membatasi kekuasaan negara. (*)

Recommended For You

About the Author: Agam Cendekia