Prioritaskan Pembenahan UN

Pendidikan adalah faktor terpenting dalam suatu negara. Tanpa pendidikan maka akan menghasilkan manusia-manusia yang lemah Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, pendidikan sangatlah penting dalam peningkatan SDM dan mencerdaskan segenap rakyat Indonesia sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945.  

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang tinggal beberapa bulan lagi, baik untuk Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar. Mendiknas Muh Nuh disibukkan dengan perdebatan adanya wacana penggabungan hasil UN dan Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Tapi menurut saya yang paling penting bukan masalah penggabungan hasil UN dan SMPTN melainkan bagaimana memperbaiki sistem dalam pelaksanaan UN agar lebih berkualitas. Bahwa kita mengetahui setiap pelaksanaan UN setidaknya ditemukan berbagai kecurangan-kecurangan baik dilakukan oleh siswa ataupun oknum guru. Oleh karena itu, pemerintah pusat dalam hal ini Mendiknas memprioritaskan pembenahan dalam pelaksanaan UN.

Menurut Prof Mungin Eddy Wibowo bahwa wacana tersebut sebaiknya ditinjau ulang. Karena dia menilai bahwa antara UN dan SNMPTN itu jelas berbeda tujuan. UN adalah ujian untuk mengukur kompetensi belajar peserta didik atau siswa untuk menentukan kelulusannya adalah dari pihak sekolah bukan pemerintah, sedangkan SNMPTN adalah merupakan suatu seleksi atau ujian untuk menentukan masuk atau tidaknya peserta ke perguruan tinggi (SM, 30/11 2009).

Dalam hal ini Mendiknas sebaiknya tidak mengambil pusing perdebatan tersebut. Karena perdebatan antara UN dan SNMPTN itu sebenarnya sudah diwacanakan oleh Mendiknas pada masa kepemimpinan Prof Bambang Sudibyo. Oleh karena itu, Mendiknas alangkah baiknya memperbaiki sistem pelaksanaan UN agar mendapatkan output yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Peningkatan Mutu

Wacana penggabungan tersebut menurut saya baik, akan tetapi Mendiknas tidak melihat aspek-aspek yang lainnya. Pertama, tentang posisi UN di mata Mendiknas saat ini. Dalam hal ini UN merupakan tradisi tahunan yang sampai sekarang masih tetap dijalankan oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat kelulusan siswa. Yang mana soal UN dan standar kelulusannya ditentukan dari pemerintah.

Kedua, terletak pada kelalaian pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang kurikulum. Ini bisa diketahui setiap ganti menteri pendidikan nasional selalu ganti kurikulum. Menurut Darmaningtyas (2002) menyatakan bahwa setiap pergantian menteri dan kurikulum akan membuat pendidikan kita semakin tidak jelas arahnya.

Ketiga, fakta tentang belum meratanya kualitas antarsekolah, baik dari aspek kapasitas guru, kemampuan dukungan orang tua, serta kemampuan finansial dan kepedulian pemerintah daerah dalam mengatasi masalah pendidikan di daerah mereka masing-masing (Lampung Pos, 24/11/2009).

Dari ketiga masalah di atas sebaiknya diperbaiki terlebih dahulu sebelum penggabungan. Karena tanpa pembenahan/evaluasi sama saja akan menambah masalah dalam pendidikan. Dengan demikian, Mendiknas sebaiknya memprioritaskan pembenahan UN dan meminimalisasi tindakan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN. Wallahu’alam. (*)

Recommended For You

About the Author: Tommy Setyawan

Alumnus mahasiswa sosiologi UIN Yogyakarta