Revolusi Agraria

Penguasaan Tanah

Problem kepemilikan tanah antara warga Simpang Pematang Mesuji Sumatera Selatan (Sumsel) dengan PT Silva Indutani perlu ditata ulang pengaturannya. Hal itu dilakukan karena mekanisme untuk mengakhiri pemilikan dan penguasaan tanah yang melewati batas kewajaran belum tersedia.

Akibatnya, tanah tersebut tidak jelas statusnya sehingga memunculkan dominasi dari beberapa pihak untuk mempertahankan kepemilikan tanahnya.

Jika dilihat secara seksama, penyerobotan tanah yang terjadi Simpang Pematang Mesuji tahun 2003 disebabkan karena nilai ekonomis tanah yang berada di daerah tersebut meningkat.

Sehingga dalam hal ini memunculkan kesenjangan sosial antara mereka yang mempunyai akses penguasaan tanah bangunan dengan pemilik tanah. Tidak mustahil apabila hal ini dibiarkan maka  akan dapat memicu kerawanan di bidang pertanahan.

Hubungan Hukum

Jika dicermati, hubungan hukum pemilikan tanah yang dilakukan warga Simpang Pematang Mesuji  dengan PT Silva Indutani di tahun 1997. Pada dasarnya  menggunakan sistem bagi hasil atau penyakapan dengan mendasarkan pada norma-norma hukum tidak tertulis.

Namun selang beberapa tahun kemudian, hubungan hukum tersebut justru semakin semu dan tidak dijamin oleh undang-undang. Sehingga kondisi ini, mengalami  gejala kepemilikan tanah secara guntai (absentee) disertai dengan pelanggaran batas maksimum yang memberikan akses terhadap mereka yang mempunyai modal.

Revolusi Agraria

Kondisi ini jelas menimbulkan penyelundupan hukum yang berkenaan dengan alih fungsi tanah pertanian. Dimana pemberian izin lokasi pendirian perusahaan serta pencantuman rencana penggunaan tanah untuk nonpertanian sudah terlanjur diberikan oleh Pemerintah Daerah dan RT/RW tanpa sepengatuhan masyarakat sekitar.

Akibat dari itu warga Simpang, Pematang, Mesuji menjadi korban dari buasnya pemilik modal. Sementara akses pemilikan serta penguasaan tanah milik warga semakin terbatas akibat penguasaan tanah yang dilakukan oleh Badan hukum atau Perorangan yang bergerak dalam bidang non Pertanian.

Maka dari itu, agar akses tanah tidak dimanfaatkan semena-mena apalagi merugikan pemilik tanah. Pemerintah harus membuat suatu kebijakan berupa Peraturan Perundang-Undangan (Perpu) dengan ditunjukan pada upaya keseimbangan dari berbagai kepentingan.

Karena berbagai pertimbangan (ekonomi, politik, dan lain-lain) keseimbangan itu tidak pernah tercapai secara mutlak apabila tidak diikuti kebijakan lain yang bersifat korektif. Mengingat di dalam UUPA telah meletakkan landasan yang berkenaan dengan distribusi penggunaan tanah.

Dimana dalam Pasal 9, yang merupakan realisasi prinsip ke nasional UUPA, dalam ayat (2) disebutkan, bahwa : “Tiap WNI, baik laki-laki maupun wanita, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”. (*)

Recommended For You

About the Author: Agam Cendekia