Erik Satrya Wardhana di Kancah Perang Politik Paripurna BBM

Erik Satrya WardhanaBahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita, bagi rakyat Indonesia Merdeka tak kurang dan tak lebih hanyalah syarat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; amanat Ir.Soekarno dalam Sidang Parlemen RIS 1949. Opsi kenaika di gulirkan kembali di era pemerintahan SBY yang kedua. opsi kenaikan BBM menjadi pilihan pemerintah sebagai alasan antisipasi dampak melemahnya ekonomi global dan tragedi politik dari kawasan produsen minyak Timur Tengah. Di depan rapat kerja komisi VII DPR-RI (Selasa,6/3/2012) melalui Menteri ESDM Jero Wacik, pemerintah menyodorkan skenario kenaikan BBM sebasar Rp 1.500 perliter mulai April 2012. Artinya BBM jenis premium menjadi Rp.6.500 perliter.Ini kebijakan politik ekonomi yang tidak populis dimata rakyat, dan resiko  politiknya cukup tinggi.Belum lagi susulan di bulan Mei 2012 TDL (tarif dasar listrik) juga akan di naikkan sebesar 10% secara bertahap.

Melihat Hasil Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung Sabtu (31/3) dini hari, yang sepakat menunda rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April 2012. Namun, keputusan itu terbilang rancu karena isi Pasal 7 Ayat 6(A) UU APBN 2012 bertentangan dengan ayat sebelumnya (Pasal 7 Ayat 6). Berlangsungnya sidang paripurna menyetujui adanya penambahan Ayat 6(A) yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan. Keputusan tersebut bertentang dengan Pasal 7 Ayat 6 yang isinya menyebutkan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.

Dalam rapat lobi paripurna kemarin merupakan uji loyalitas koalisi terhadap partai pemerintah, untuk memasukan pasal 7 ayat 6 (A) dalam RUU APBN Perubahan 2012. Rapat paripurna yang akhirnya kembali dilakukan akan memutuskan apakah pasal ini dimasukan atau tidak. “Akankah  voting, apakah pasal 6(A) dipertahankan atau tidak. Karena sejak awal kami, Gerindra dan PDI Perjuangan, menolak keberadaan pasal itu maka kami meninggalkan ruang lobi. Sementara fraksi lain masih di dalam untuk bicara soal itu,” Pasal 6(A) yang dimaksud berisi pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk menaikkan harga BBM apabila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) naik 5 persen di atas nilai ICP yang diasumsikan di APBN Perubahan 2012.

Voting sidang paripurna DPR memiliki dua opsi, yang pertama adalah mempertahankan pasal 7 ayat 6, yang berarti harga BBM tidak akan Naik. Opsi Kedua adalah melakukan penambahan ayat 6(A) yang meyatakan bahwa pemerintah bisa menaikkan harga BBM sesuai dengan harga minyak mentah Dunia.

Erik Satrya Wardhana, Mengungkapkan Bahwa Keberadaan Pasal 7 Ayat 6(A) ini pun dianggap memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi berdasarkan harga pasar dan sangat mungkin digunakan alasan bagi pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi berdasarkan harga pasar. Padahal, substansi ini sudah ditolak oleh MK ketika uji materi pasal 28 ayat UU 22/2001 tentang migas yang mengatakan harga BBM berdasarkan harga pasar yang wajar.  “Artinya kalau merujuk ke harga ICP, itu bertentangan UUD”.

Sejak Awal Bersama Hanura, Gerindra, dan PDIP, tetap konsisten untuk tidak menaikkan harga BBM. Mereka juga menolak penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012. Menetapkan subsidi energi sebesar Rp 266 triliun dan rencana menaikkan harga BBM akan membebankan kehidupan masyarakat. Dengan naiknya harga BBM, kemiskinan baru akan terjadi, kualitas kesehatan dan pendidikan akan menurun. “BBM belum naik saja semua sudah naik, apalagi kalau naik kami juga tidak menerima adanya tambahan ayat 6a.” Besarnya subsidi energi disebabkan karena pemerintah gagal mengelola minyak sehingga Berdampak Inefisiensi produksi dan pengadaannya,” katanya. Selain itu karena kontak karya pertambangan yang ada selama ini merugikan kepentingan nasional.

Melihat jalannya sidang paripurna, nampak terjadi dua pelanggaran tatib, pembahasan APBN Pertama  tahun 2012 bertanggal 29 februari, pasal 157 ayat 1 tatib DPR bahwa boleh dibahas selambatnya 30 hari, karena ini tanggal 29 maret artinya harus diputuskan, namun ketua sidang berkelit pada pasal-apasal yang kemudian tidak jelas agar setuju menaikan harga BBM,” kesepakatan penambahan Pasal 7 ayat 6 butir a hanya akal-akalan saja untuk menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mengingat kondisi tersebut Fraksi Hanura memilih Walk Out dari sidang dan tidak mau menghianati Rakyatnya. Hanura memilih Hidup Mati Bersama Rakyat.

Recommended For You

About the Author: Roseno Hendratmojo

Praktisi psikologi yang juga pencinta alam. Lekat dengan program kaderisasi dan pemberdayaan rakyat membawanya larut ke masalah-masalah kebanyakan. Mentor kaum muda yang tekun dan bersemangat.