Erik Satrya Wardhana Persoalkan Inefisiensi Pengadaan Minyak

Petral Pertamina
Krisis Minyak Pertamina

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Erik Satrya Wardhana, mempertanyakan pola pembelian melalui broker atau trader yang dilakukan oleh Petral dalam pengadaan minyak mentah dan BBM jenis premium.

Secara logika, Pembelian tidak langsung (melalui broker/trader) pasti akan lebih mahal dari pada pembelian langsung kepada produsen. Kondisi ini menjadi penyebab tingginya biaya pengadaan, yang secara otomatis memberi kontribusi bagi mahalnya harga minyak didalam negeri yang berakibat pada beban APBN.

Fakta ini, lanjut Erik, dapat dilihat dalam kejanggalan pada kasus pengadaan minyak mentah jenis azari crude, di mana harga dari Socar  yang merupakan produsen azeri crude ternyata lebih mahal dari harga yang ditawarkan PTT Thailand yang merupakan trader. Sedangkan penjelasan Bambang Irianto (VP Marketing) Petral pada tanggal 23 Februari 2012, bahwa alasan dimenangkannya PTT Thailand karena harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding Socar.

“Ini aneh, karena PTT Thailand pasti memperoleh azari crude dari Socar. Bagaimana mungkin harga trader lebih rendah dibanding harga produsen,” papar anggota Fraksi Hanura itu, di sela Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan PT Pertamina, di Senayan (13/3).

Pengadaan BBM Premium

Di samping itu, Erik juga mempertanyakan besaran minus alfa dalam penentuan harga beli BBM premium. Perlu diketahui bahwa tidak ada lagi kilang di dunia saat ini yang memproduksi gasoline RON 88 (tidak ada MOPS untuk RON 88). Yang ada hanya RON 92, RON 95, dan RON 97.  Akibatnya, Pertamina menentukan harga beli RON 88 alias BBM Premium mengacu ke harga MOPS RON 92 dikurangi besaran alfa.

“Kami menerima data bahwa besaran alfa pada januari 2012 sebesar USD -1.70 per barel, dan setiap bulan Indonesia mengimpor BBM premium sebesar 7-8 juta barel,” ungkap Erik.

Pertamina atau Petral harus menjelaskan besaran minus alfa ini secara detail, karena ini menyangkut angkayang sangat besar.  Besaran minus alfa yang tidak jelas ini membuat rakyat tidak mengetahui secara pasti berapa harga RON 88 (BBM Premium) yang sesungguhnya.

Transportasi Minyak

Soal beban transportasi juga dipertanyakan oleh Erik.  Pihaknya mengaku menerima data adanya inefsiensi dalam pengapalan minyak. Berdasarkan data yang diterima, besarnya inefisiensi di proses pengapalan mencapai sekitar Rp 26,1 miliar sebulan atau lebih dari Rp300 miliar setahun.

“Lagi-lagi ini akibat praktik broker yang menyebabkan biaya sewa kapal menjadi terlalu besar, jauh di atas harga yang wajar,” kata Erik.

Untuk itu, politisi dari Partai Hanura itu meminta Pertamina untuk menjelaskan secara transparan besaran biaya yang sesungguhnya pada sistem pengelolaan anak perusahaan Pertamina itu. Lebih jauh lagi, Erik meminta agar ada sistem audit yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menjawab sengkarut masalah tersebut.

“Perlu transparansi, melalui sistem audit tata kelola di Petral, mulai dari pola pembelian, pengadaan hingga sistem angkut atau transportasi dalam pengadaan BBM impor,” tutup Erik.

Recommended For You

About the Author: Wulan Rahayu

Gadis mungil yang kesengsem dengan pemandangan alam ini adalah redaktur pelaksana Gema-nurani.com dan hobi menuangkan isi ide kepalanya dalam sebuah tulisan.