Kenaikan BBM dan Negara Kesejahteraan Indonesia

Negara Kesejahteraan Indonesia
Seorang penarik becak: potret Negara Kesejahteraan Indonesia

Isu kenaikan BBM beriring BLT serta serangan impor besar-besaran, memaksa negeri ini untuk berpikir kembali tantang kebenaran Negara Kesejahteraan Indonesia. Tumpang-tindih persoalan yang hanya dapat diselesaikan dengan political will konsisten dan pro-rakyat.

Para pendiri Republik ini telah sepakat bahwa tujuan sentral negara pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan segenap rakyatnya. Maka ketika Republik lahir, para pendirinya sepakat pula bahwa salah satu tugas pokok yang harus diperjuangkan bersama-sama adalah mewujudkan sebuah Negara Kesejahteraan. Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahfud MD mengungkapkan, sejak didirikan pada 17 Agustus 1945, konsep yang dipakai oleh negara Indonesia adalah konsep Negara Kesejahteraan. Hal ini bisa dilihat dari Dasar Negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoenesia. Membangun kesejahteraan umum adalah inti dari keadilan. Oleh karena itu, tidak bisa dibantah oleh siapa pun bahwa Indonesia, berdasarkan Pancasila, menganut konsep Negara Kesejahteraan.

Ide dasar Negara Kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan istilah utility (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.

Potret Kesejahteraan di Indonesia

Korupsi yang selama ini telah memiskinkan masyarakat jelas menjadi penghambat dalam mencapai kesejahteraan. Perbuatan itu pun telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi.

Transparency International memberikan laporan, terkait dengan penyuapan pejabat publik, suap dalam pengadaan sarana publik, penggelapan dana publik, serta kekuatan dan efektivitas upaya sektor publik dan anti-korupsi di negara-negara seluruh dunia. Indonesia menempati urutan ke-100 dari 182 negara terkorup di dunia dengan skor 3.

Kemudian data yang disampaikan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis di Hong Kong pada tahun 2011, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di antara 16 negara yang dikajinya di Asia Pasifik. Dalam survei tersebut, Indonesia mencetak skor 9,07 dari nilai 10. Angka ini naik dari 7,69 poin tahun lalu.

Belum lama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan hasil survei pada September 2011 tentang jumlah rakyat miskn di Indonesia. BPS mengklaim bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 0,13 juta orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).

Hal ini juga bertentangan dengan pernyataan Pemerintah yang mengklaim bahwa pengurangan kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal, data penerimaan beras rakyat miskin pada 2010 mencapai 70 juta jiwa dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.

Negara Kesejahteraan Tanpa Instrumen

Sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, pembangunan nasional harus berdasarkan semangat kebersamaan dan atas kekeluargaan, bahwa ‘perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan’.

Sri Edi Swasono mengungkapkan, pembangunan nasional seharusnya sebagai proses pemberdayaan terhadap rakyat miskin, karena pembangunan membentuk polarisasi ekonomi, kemudian mentransformasi diri menjadi proses polarisasi sosial, sehingga peran pemerintah untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi mutlak diperlukan agar yang miskin tidak bertambah miskin.

Tetapi, masalah yang muncul kemudian adalah proses penyusunan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang diamanahkan Pasal 33 UUD 1945 yang tidak mempunyai instrumen/pelaksana karena setelah amandemen UUD 1945, GBHN dihapus.

Aidul Fitriciada, seorang pakar Hukum Tata Negara, mengungkapkan bahwa setelah adanya penambahan pada ayat (4), dicantumkannya ‘efisiensi berkeadilan’ sebenarnya merupakan dua konsep yang bertolak belakang. Konsep ‘efisiensi’ dalam konteks neo-liberalisme mengandung implikasi, diantaranya bagi kebijakan privatisasi bagi perusahaan negara dan sebagai upaya untuk menghentikan segala bentuk intervensi negara dalam perekonomian.

Ketiadaan GBHN menunjukkan bahwa negara tidak dapat melakukan perencanaan pembangunan ekonomi. Intervensi negara diperlukan agar pembangunan yang terjadi sekarang tidak lagi dibangun melalui mesin-mesin globalisasi dengan kepentingan pemilik modal (private sector) yang kemudian mengantagoniskan masyarakat sipil dan menyebabkan krisis.

DPR sebagai lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat instrumen dalam menerapkan Pasal 33 UUD 1945 (GBHN) bersama-sama dengan pemerintah. Itu pun jika kita tidak menjual mimpi dan harapan akan kesejahteraan kepada perusahaan transnasional. Itu pun jika mimpi tentang kesejahteraan para pendiri bangsa dan 220 juta rakyat Indonesia memang layak untuk diperjuangkan.

Recommended For You

About the Author: Dian Chandra Buana

Mahasiswa Pascasarjana UMS Solo. Menekuni advokasi dan riset ilmu-ilmu sosial. Mengawal kajian strategis dan dekat dengan kaum muda. Mengkreasi bermacam rekomendasi penting, untuk Indonesia yang jauh lebih baik.