Kenaikan BBM dan Popularitas Parpol

Kenaikan BBM dan Popularitas Parpol
Kenaikan BBM dan Popularitas Parpol

Panggung politik Indonesia sedang gempar karena rencana Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April mendatang. Partai-partai politik (Parpol) berlomba-lomba mencari simpati masyarakat, dengan lantang menolak rencana itu.

Bak pahlawan di siang bolong, elite-elite partai bersuara keras dan saling serang atas nama rakyat. Kubu koalisi (Pemerintah) dan oposisi pun sama-sama mengklaim sedang membela rakyat.

Kubu pemerintah yang dinaungi Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi yang terdiri dari Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan PKB, bersikukuh tak ada pilihan lain selain menaikkan harga BBM. Mereka berdalih, kenaikan itu demi efisiensi dan penyelamatan APBN, karena beban subsidi terlalu berat. Kenaikan itu juga untuk menyesuaikan harga BBM dunia yang terus naik.

Di sisi lain, kubu oposisi yang dimotori oleh PDIP, Gerindra, dan Hanura dengan tegas menolak argumen itu. Mereka menganggap itu hanya akal-akalan Pemerintah belaka. Sebab masih banyak sektor lain yang bisa dimaksimalkan untuk menyelamatkan APBN, dengan tidak memilih opsi menaikkan harga BBM. Kubu oposisi pun mulai melakukan berbagai cara untuk menghadang kebijakan itu sampai titik darah penghabisan.

Partai Koalisi Retak

Sampai di sini, masih terbilang wajar jika kubu Pemerintah dan oposisi saling berseberangan, mengingat Indonesia menganut sistem demokrasi. Kubu oposisi yang memang bertugas mengawasi kinerja Pemerintah diharapkan terus bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang bakal diambil.

Tapi belakangan, baik kubu koalisi maupun oposisi mulai bersikap aneh dan jauh dari prinsip sistem pemerintahan demokrasi. Di kubu koalisi misalnya, PKS dengan lantangnya menentang kebijakan Pemerintah yang akan menaikkan BBM. Padahal, partai berhaluan Islam itu bagian dari pemerintahan dan menempatkan tiga menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Entah ingin mencari simpati masyarakat karena sudah mendekati pemilu 2014 atau apa, yang jelas sikap PKS ini tidak selayaknya dilakukan. Karena selain mengancam kekompakan koalisi, keputusan yang diambil Pemerintah pun menjadi rapuh, karena tidak total didukung anggota Partai Koalisi.

Memang tak hanya sekali ini saja PKS berdiri dua kaki terkait kebijakan yang diambil pemerintah. Sudah berulang kali partai berlambang bulan sabit kembar itu membangkang keputusan Setgab Koalisi. Apalagi jika kebijakan yang diambil pemerintah tidak populis, PKS akan lantang menentang dengan mengatasnamakan rakyat.

Pemimpin Setgab Koalisi dalam kasus ini seharusnya bersikap tegas terhadap PKS. Dua opsi harus segera disodorkan kepada PKS, yaitu apakah masih mau bergabung dengan koalisi dengan patuh dan taat terhadap kebijakan Setgab, atau keluar dengan menjadi oposisi. Tanpa kejelasan posisi itu, PKS tetap akan menjadi duri dalam daging bagi koalisi.

Massa Parpol Berdemonstrasi

Keanehan juga ditunjukkan oleh PDIP yang notabene adalah parpol oposisi. Kurang puas meski sudah keras menolak kenaikan BBM melalui parlemen, massa banteng moncong putih juga turut turun ke jalan. Beratribut parpol, mereka menggelar demonstrasi layaknya masyarakat biasa dan mahasiswa. Bahkan, beberapa penggawa mereka yang notabene berada di pucuk pimpinan daerah turut turun ke jalan. Seperti Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Rudy), yang malah memimpin langsung aksi massa.

Rudy yang merupakan bagian dari Pemerintahan, meski posisinya di daerah, seharusnya turut serta menyukseskan kebijakan Pemerintah Pusat. Karena bagaimanapun juga, garis koordinasi dan instruksinya sudah jelas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bukan malah memperkeruh suasana dengan turut serta menggelar aksi turun ke jalan.

Memang dalam momentum sekarang, yang diuntungkan adalah Partai Oposisi karena bisa leluasa meraih simpati rakyat dengan menolak kenaikan BBM. Namun, cara-cara yang digunakan semestinya juga harus elegan dan pantas.

Mendagri, Gamawan Fauzi, dalam hal ini juga harus bersikap tegas. Sanksi jelas harus diberikan entah wujudnya apa, karena Rudy bertindak tidak sepantasnya. Memang dalam kasus seorang Kepala Daerah ikut berdemonstrasi menentang kebijakan Pemerintah tidak diatur detail dalam undang-undang. Tapi yang namanya etika kepantasan tidak mesti harus dituangkan dalam butir-butir perundangan dengan ditulis terperinci.

Recommended For You

About the Author: Widi Purwanto