Wiranto, Partai Hanura, dan Kepemimpinan Nasional

Wiranto, Partai Hanura, dan Kepemimpinan Nasional
Wiranto, Partai Hanura, dan Kepemimpinan Nasional

Indonesia hari ini adalah NKRI dalam pusaran gelombang era globalisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan meluasnya informasi tanpa batas membuat perubahan yang sangat cepat dan mendasar di sekeliling kita. Menurut AlvinToeffler dalam The Third Wave (1980) dikenal dengan Perubahan Gelombang Ketiga.

Memasuki abad ke-21, kita berhadapan dengan tantangan-tantangan baru yang menuntut gaya serta tipe kepemimpinan yang baru pula. Semua ini mengharuskan kita semua untuk membarukan pola pandang, cara berpikir, dan pola tindak kita masing-masing, agar survive.

Akselerasi perubahan terjadi dengan pesatnya, sehingga kita pun harus berpacu dengan perubahan-perubahan tersebut, termasuk kesiapan pranata-pranata sosial kita dalam menjalani peran dan tanggung jawab baru, pun peluang dan tantangan baru. Perubahan-perubahan tersebut juga mempengaruhi kita dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; yang harus kita respons secara bijak.

Paradoksi Kepemimpinan

Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, dalam Seminar Nasional bertema ‘Mengupas Permasalahan Bangsa: Diskursus Melalui Pendekatan Kepemimpinan’ di Gedung DPR, Senayan, menjelaskan kompleksitas problem Negara Indonesia saat ini yang bertumpu pada persoalan kepemimpinan.

Bila kita menilik kembali tujuan bernegara, adalah membentuk masyarakat yang tata-tentrem kertaraharja. Namun, saat ini Negara belum memberikan jaminan hukum. Selain itu, tidak ada tata aturan penjamin; tidak ada ketenteraman dalam jiwa rakyat; dan tidak ada tata raharja. Hukum yang seharusnya menjaga ketertiban, sekarang menjadi komoditas.

Kondisi hukum hari ini bukan lagi sebagai landasan Negara, namun menjadi transaksi. Maka tidak bisa menjadi penyelamat bangsa. Paradoksi antara tujuan dan realitasnya dicontohkan Wiranto dengan kultur kebersamaan saat ini yang diubah menjadi budaya individual.

“Kultur gotong-royong diubah menjadi kultur individualistis. Paradoks yang lain, sistem presidensial tapi kabinet parlementer. Kepemimpinan nasional saat ini sangat lemah. Rakyat negara ini butuh pemimpin yang berani tegas dan jujur. Tapi realitasnya, berkebalikan. Menjadi seorang pemimpin adalah untuk melayani rakyatnya, bukan untuk meminta sebaliknya. Posisi pemimpin itu mengabdi; realitasnya pemimpin menjadi raja kecil, raja besar, minta dilayani, minta diistimewakan. Situasi paradoks seperti itu harus segera diubah. Perubahan itu tak cukup hanya diteriakkan saja, melainkan harus dilakukan dengan sebuah gerakan yang kuat. Harus ada perubahan, tidak hanya diteriakkan, harus ada gerakan yang kuat. Pemimpin harus bebas dari kepentingan pribadi dan kelompoknya. Niatnya hanya mengabdi pada rakyat dan Negaranya.”

Resep Kepemimpinan Wiranto

Kepemimpinan negeri ini ke depan harus memenuhi amanat menyejahterakan rakyat. Pemimpin baik adalah pemimpin yang dapat menyediakan kebutuhan rakyatnya serta mengemban amanat bangsa, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Pemimpin sudah seharusnya mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Empat hal mendasar tersebut seharusnya tecermin dan menjadi landasan dalam menjalankan kepemimpinan di negeri ini.

Menurut Wiranto, pemimpin harus memiliki empat prasyarat yang mendasar. Resep tersebut ia namakan, STMJ.  Huruf ‘S’ itu artinya ‘sadar’; harus sadar kalau memimpin itu amanat dari Tuhan dan diperoleh melalui dukungan rakyat. Sedangkan ‘T’ berarti ‘tahu’ tentang masalah dan solusinya yang menjadi harapan rakyat. Huruf ‘M’  berarti ‘mau’ mengeksekusi solusi untuk mewujudkan harapan dan keinginan rakyat.

“Seharusnya pemimpin itu cepat dan tegas membuat keputusan, dan setiap keputusan mengandung risiko. Jangan sampai berprinsip no enemy, karena setiap keputusan pasti ada risikonya,” tuturnya.

Dan kesemuanya itu perlu sebuah ‘J’ yang berarti ‘jaminan’; jabatan apa pun adalah sebuah amanat dari Tuhan dan hanya digunakan bagi kemaslahatan rakyat, bukan untuk dinikmati secara pribadi dan kelompoknya.

Berpegang teguh dengan prinsip tersebut, sangat jelas bahwa kualifikasi Partai Hanura sebagai partai organik menekankan moral dan akhlak dalam menjawab model kepemimpinan nasional, menapaki tantangan abad ke-21.

Partai Hanura dan Kepemimpinan Nasional

Bagi para penggagasnya, Partai Hanura didirikan untuk merekonstruksi model kepemimpinan masa depan yang lebih memahami hati nurani rakyat. Harapannya, Partai Hanura mampu mencetak model kepemimpinan baru dalam dunia politik praktis menggunakan paradigma baru. Pemimpin-pemimpin yang muncul akan mewarnai demokrasi secara kompetitif dan berkualitas, serta memiliki sifat-sifat jujur, tegas, berani, dan berkemampuan secara professional, sebagai pengemban amanat bangsa.

Selain sadar, tahu, mau, dan jaminan akan sikap amanah dalam memimpin, kesiapan pribadi seorang pemimpin dalam menghadapi kondisi-kondisi ironis akan menentukan kegagalan dan keberhasilan pengambilan keputusannya.

Pertama, seorang pemimpin akan menghadapi situasi ironi; apakah dirinya sebagai pelayan masyarakat atau dilayani. Kedua, dalam menetapkan target atau tujuannya sebagai pemimpin; apakah dirinya akan mengutamakan keuntungan pribadi ataukah kepentingan rakyat.

Ketiga, kecenderungan dalam memandang kekuasaan atau jabatan; sebagai personal rule ataukah demokratis. Pilihan-pilihan tersebut terlihat saling bertentangan. Keduanya akan mewarnai kualitas pengambilan keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin.

 

Recommended For You

About the Author: Roseno Hendratmojo

Praktisi psikologi yang juga pencinta alam. Lekat dengan program kaderisasi dan pemberdayaan rakyat membawanya larut ke masalah-masalah kebanyakan. Mentor kaum muda yang tekun dan bersemangat.