BBM, Komoditas Politik, dan Inkonsistensi Pemerintahan SBY

BBM, Komoditas Politik, dan Inkonsistensi Pemerintahan SBY
BBM, Komoditas Politik, dan Inkonsistensi Pemerintahan SBY

Hasil sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 31 Maret 2012 dihiasai drama politik di dalamnya. Hasil paripurna  para wakil rakyat telah memutuskan UU APBN-P pasal 7 ayat 6 a yang berbunyi, “Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian crude Oil Price/ICP0 dalam kurun 6 bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 % dari ICP yang diasumsikan dalam APBN perubahan tahun anggaran 2012, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.”

Hasil ini tentu menampar gerakan rakyat dan mahasiswa yang menunggu berhari-hari dengan gerakan aksi demonstrasi di seluruh penjuru tanah air. Pengamat politik, Yudhi Latief, dalam wawancara di salah satu media televisi swasta, mengatakan, “Dinamika sidang paripurna menjadi ajang pencitraan partai politik, dan jika UU yang dimaksud di atas disahkan, ini artinya penghinaan/tamparan kepada seluruh gerakan rakyat dan mahasiswa terhadap penolakan kenaikan harga BBM.”

Kepastian Hukum UU APBN-P Pasal 7 Ayat 6a

Disahkanya UU APBN-P pasal 7 ayat 6a ini memang, untuk sementara, kenaikan harga BBM tidak jadi mengalami kenaikan. Tetapi, pemerintah, dalam hal ini, dapat menaikkan harga BBM kapan saja sesuai dengan apa yang tertera dalam isi undang-undang. Hal ini banyak terdapat kejanggalan di dalamnya. Sebab, selain sebagai bentuk pencitraan politik, UU ini juga dianggap tidak memiliki bentuk kepastian.

Mantan Menteri Kehakiman dan HAM sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Dr Yusril Izha Mahendra, dalam VivaNews.com, mengatakan, “Walaupun bahan bakar minyak bersubsidi tidak jadi naik per 1 April, namun Pasal 7 ayat 6a UU APBN Perubahan memberi kewenangan Pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga eceren BBM bersubsidi kapan saja dalam kurun waktu enam bulan, apabila rata-rata kenaikan atau penurunan rata harga minyak Indonesia (ICP) mencapai angka 15 persen.” Selain itu, kata dia, “Pasal UU APBN Perubahan tidak mengandung kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.”

BBM: Komoditas Pencitraan Politik

Kenaikan harga BBM, bila dilihat dari kacamata politik an sich adalah pengalihan isu terhadap kasus korupsi yang melilit para elite penguasa di negeri ini. Dan bila kita sedikit flashback, Pemerintahan SBY pernah melakukan hal demikian pada tahun 2007 dan 2008. Kemudian pada tahun 2009 menjelang Pemilihan Presiden, SBY melakukan penurunan harga BBM. Inilah yang kemudian menjadi komoditas pencitraan politik SBY pada Pemilu 2009. Hal ini bisa kita lihat pada iklan politiknya yang tersebar di media televisi atau pun papan promosi iklan politiknya.

SBY berujar, “Baru ada dalam sepanjang sejarah presiden yang melakukan kebijakan penurunan harga BBM” (sepenggal iklan). Tentu sangat ironis, karena pemerintah sebagai administrator negara justru melakukan pola-pola serampangan dalam hal kebijakan. Bahkan aksi protes yang berujung pada anarkisme selalu bisa kita jumpai.

Tetapi inilah bukti bahwa SBY adalah pemimpin yang dengan segala cara, mengorbankan rakyatnya, tetap dilakukan sebagai media komoditas pencitraannya.

Sungguh disesalkan, polemik BBM yang berkembang justru menjadi komoditas partai politik melakukan pencitraan politiknya masing-masing. Di tengah tangisan rakyat dan korban yang berjatuhan baik dari mahasiswa, warga ataupun aparat keamanan justru dimanfaatkan untuk sebuah pencitraan. Inilah wajah penyanderaan politik yang mengorbankan rakyat demi kepentingan keserakahan para penguasa.

Singkatnya, polemik BBM hanya akan menjadi komoditas dan pencitraan politik yang merupakan ekspresi para komprador politik dan penguasa bengal, di mana rakyat menjadi mangsanya.

Inilah yang terjadi di Indonesia. Dalam bahasa Gramsci, disebut sebagai Negara Amnesi, yakni sebuah negara yang pemerintahnya tidak pernah konsisten atas kebijakan yang dibuat, dan akhirnya, rakyatlah yang harus menanggung akibatnya.

*Penulis adalah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan dan Aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukoharjo.

Recommended For You

About the Author: Supriyono

Mahasiswa Kesehatan Masyarakat FIK UMS, Penulis Liar (Freelance) dan Penggiat Diskusi Di Keluarga Insan Cendikia