Hari Buruh 2012 dan Partai Hanura

Esok hari, tepat pada 1 Mei 2012, diperingati Hari Buruh sedunia. Seremoni ini seperti bukan tabu lagi di Indonesia, pasca-reformasi. Belum menggembirakan. Lantaran meski tak jemu buruh berdemonstrasi, nasib mereka belum juga membaik. Elite politik dan pejabat negeri ini belum berhasil membuat buruh berada di zona sejahtera.

Dengan jelas, UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan, “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang Iayak bagi kemanusiaan.” Juga Pasal 28D ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan Iayak dalam hubungan kerja.”

Secara konstitusional, hak buruh merupakan hak warga negara. Bila pemerintah tidak menaati kedua pasal tersebut, berarti praktik kinerja mereka jelas inkonstitusional. Pemerintah semestinya dapat menjalankan program investasi atau melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, dengan menaati konstitusi.

Selama ini, buruh seperti baru dapat menekan, ketika mereka memblokir jalan tol atau melakukan konvoi gila-gilaan dengan memarahi kawan sesama buruh yang tak mau berdemonstrasi. Ketika buruh marah dan nekat, barulah pemerintah turun tangan, dan berusaha memerankan tugasnya, mengadministrasi modal.

Alangkah susahnya menjadi buruh di Indonesia. Bergaji UMK saja sudah sangat menggembirakan. Bagaimana mungkin kemudian mereka menjadi beringas, bila perusahaan dan pemerintah dapat memenuhi hak-hak mereka? Pada kenyataannya, tidak demikian.

Memahami Kepentingan Buruh

Pada banyak tempat, buruh memang tidak diperlakukan dengan sebagaimana mestinya. Mereka dibayar murah dengan tekanan pekerjaan yang terkadang, tidak manusiawi. Bila mereka melakukan kesalahan, tak segan perusahaan akan mem-PHK mereka dengan logika, “Di luar sana, masih mengantri orang-orang yang siap masuk menjadi karyawan baru.”

Para buruh ini lantas mendatangi pejabat atau anggota parlemen untuk memikirkan nasib mereka. Seperti tidak ada hubungan antara buruh dan pejabat, aspirasi UMK tiba-tiba dianggap paling dominan di antara yang lain. Daya beli buruh banyak yang rendah, sementara harga-harga terkadang tak terkendali. Berbeda dengan petani yang dapat mengandalkan hasil tanam mereka untuk minimal, dikonsumsi sendiri, buruh tak lagi punya apa-apa.

Penentuan upah, manajemen buruh, atau penyaluran aspirasi buruh, erat kaitannya dengan kebijakan publik. Misalnya, harga UMK selalu berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah mengontrol harga dan daya beli masyarakat. Sarana transportasi, kesehatan, dan pendidikan yang tidak memadai juga akan sangat menyudutkan buruh, bila tidak disesuaikan.

Bayangkan, buruh tentu akan bekerja bersungguh-sungguh untuk menaikkan produktivitas nasional, bila harga-harga tidak melambung, atau biaya transportasi-kesehatan tidak terlalu membebani. Para buruh bukan kalangan pemalas. Mereka bekerja sungguh-sungguh untuk mengejar target perusahaan. Secara sistem, tidak memungkinkan mereka untuk melakukan kesalahan. Sebab, bila itu terjadi, akan sangat merugikan mereka sendiri.

Sebagai partai organik, yang tumbuh dari akar-rumput, Partai Hanura telah semestinya berjuang untuk kaum buruh. Posisikan buruh sebagai anak bangsa yang harus dirawat, selayak penghormatan terhadap konstitusi negara. Kemengertian ini didapatkan dengan mengunjungi buruh dan memperjuangkan hak mereka. Bukan hanya melihat jumlah mereka yang menggiurkan, tanpa memberikan konstribusi berarti kepada mereka.

Arahan nasional kepada semua kekuatan partai untuk mendukung aksi buruh dan menyerukan program kesejahteraan buruh sungguh merupakan hal baik. Sebab, hati nurani buruh adalah hati nurani rakyat.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.