Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Masih Mengancam Kita

Penulis: H. Inaz N Zubir BE, SE., Ketua DPD Hanura Banten

Seperti telah kita ketahui bersama, Rapat Paripurna DPR pada 31 maret kemarin telah meloloskan pasal 7 ayat 6A dalam UU APBN-P 2012 lewat negoisasi dan voting yang alot. Lewat pasal 7 ayat 6A ini pemerintah diizinkan menaikkan atau menurunkan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah naik 15 persen dari asumsi di APBN-P 2012.

Berdasarkan data Kementerian ESDM di Jakarta, Sabtu (31/3), rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam enam bulan terakhir atau periode 1 Oktober 2011 hingga 31 Maret 2012 adalah US$ 116,49 perbarel dengan perincian: Oktober 2011 sebesar US$109,25 perbarel, November US$112,94, Desember US$110,70, Januari 2012 US$115,90, Februari US$122,17 dan Maret US$128.

Sehingga, dalam kurun 6 bulan terakhir ini telah terjadi kenaikan ICP sebesar 11% di atas asumsi APBNP 2012 yang sebesar US$105 dolar perbarel, masih dibawah 15 % yang dipersyaratkan dalam pasal 7 ayat 6A di atas.

Singkatnya, pemerintah tidak boleh menaikkan harga eceran BBM bersubsidi pada bulan april ini.
Pemerintahan SBY memang gagal memenuhi target menaikkan harga BBM pada 1 april ini, namun dalam sebulan ini harga-harga kebutuhan lainnya sudah terlanjur melambung karena buruknya strategi sosialisasi pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pasal 7 Ayat 6A, yang banyak dianggap sebagai ayat selundupan atau cara akal-akalan partai Demokrat dan mitra koalisinya, memang mampu menahan kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan April ini. Namun, bagaimana dengan bulan-bulan berikutnya?

Kenaikan Cuma Tertunda
Bila kita amati, kecenderungan kenaikan rata-rata ICP sejak Januari 2012 adalah sebesar 6 dollar AS per barrel dan terjadi pada bulan-bulan berikutnya. Jika diasumsikan harga ICP turun pada bulan April 2012 terkoreksi US$2 menjadi US$126 dan pada bulan Mei terkoreksi US$2 menjadi US$124 saja, akibat usaha Arab Saudi meningkatkan produksi minyak mentahnya untuk membantu menurunkan harga minyak dunia, maka harga BBM bersubsidi dipastikan akan tetap naik, apalagi jika harga ICP pada bulan April dan Mei naik.

Berikut adalah hitung-hitungannya: Harga ICP 6 bulan terakhir di bulan April(November 2011-April 2012); November US$112,94, Desember US$110,70, Januari 2012 US$115,90, Februari US$122,17, Maret US$128 dan asumsi bulan April US$126. Maka, harga rata-rata ICP dalam kurun waktu 6 bulan berjalan adalah US$119,29 per barrel, dan prosentasi kenaikannya adalah 13,6 persen.

Harga ICP 6 bulan terakhir di bulan Mei(Desember 2012-Mei 2012); Desember 2011 US$110,70, Januari 2012 US$115,90, Februari US$122,17, Maret US$128, April US$126 dan Mei US$124.
Maka harga, rata-rata ICP dalam kurun waktu 6 bulan berjalan adalah US$121,13 per barrel dan prosentase kenaikannya adalah 15,3 persen. Dengan demikian Pemerintah berwenang menaikkan harga BBM pada bulan Juni 2012.

Yang ingin penulis sampaikan dengan penjelasan di atas adalah bahwa keputusan rapat paripurna DPR yang mensahkan tambahan ayat 6A pada pasal 7 di UU APBNP 2012 hanyalah sekedar menunda kenaikan harga BBM bersubsidi.

Selain itu, ayat tambahan itu juga membuka peluang terjadinya praktek spekulasi pada aktivitas distribusi BBM bersubsidi berupa penimbunan pada saat dan kurun tertentu demi mendapatkan harga terbaik.

Tergantung Pada Luar Negeri
Pasal 7 ayat 6a juga menempatkan Indonesia bergantung pada harga minyak internasional alias pasar bebas. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini harga minyak mentah dunia sangat dipengaruhi oleh situasi politik di Timur Tengah.

Memang benar bahwa Arab Saudi sebagai negara pengekspor minyak terbesar dunia, sudah meningkatkan produksi minyak mentahnya untuk mengantisipasi kekurangan pasokan yang berdampak kepada kenaikan harga minyak dunia. Namun, dampak penurunan harga ini hanya dinikmati oleh Amerika Serikat sebagai pengimport minyak terbesar dari Arab Saudi.

Minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengapalan April melorot 2,48 dollar AS menjadi 105,61 dollar AS per barrel di New York Mercantile Exchange, Selasa (20/3/2012) waktu setempat. Ini penurunan harga terbesar dalam sehari sejak 14 Desember 2011. Sedangkan, minyak Brent untuk penetapan Mei pun turun 1,59 dollar AS, atau 1,3 persen, menjadi 124,12 dollar AS per barrel di ICE Futures Europe exchange, London.

Kita hanya bisa mengharap, bahwa usaha yang dilakukan oleh Saudi Arabia tersebut akan mempengaruhi penurunan harga ICP.

Harapan di atas hanya tinggal harapan, jika kita semua tidak segera mengakhiri ketergantungan dan ketidakpastian yang muncul akibat hadirnya Pasal 7 ayat 6A di UU APBN 2012 tersebut.

Ada dua hal yang patut dicermati oleh masyarakat, yakni;
Pertama, Pasal 7 ayat 6A bertentangan dengan ayat diatasnya yaitu Pasal 7 ayat 6: “Harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan”
Kedua, Pasal 7 ayat 6A berpotensi melanggar UUD 1945. Substansi Pasal 7 ayat 6A adalah memberikan ruang kepada Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dengan harga pasar. Padahal MK sudah pernah membatalkan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi yang memiliki kesamaan subtansi dengan pasal 7 ayat 6A UU APBNP 2012. Adapun, Isi pasal 28 ayat 2 UU No 22 /2001 adalah: “Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.”

Oleh karena itu, upaya pengajuan gugatan judicial review UU APBNP 2012 terutama pasal 7 ayat 6A ke Mahkamah Konstitusi adalah upaya yang perlu segera ditempuh untuk mengakhiri ketidakpastian harga BBM bersubsidi.

Recommended For You

About the Author: Gema Nurani