Kepentingan Pemilik Modal dan Pembatasan BBM Bersubsidi

Belum lama ini, pemerintah mengumumkan rencana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sedianya akan dilakukan Mei besok. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mengamankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, pasca-ditolaknya rencana kenaikan harga BBM.

Namun, kabar terakhir rencana itu tampaknya belum bisa terlaksana. Melalui Menteri Koodinator Perekonomian Hatta Rajasa, pengkajian opsi kebijakan pembatasan BBM masih berjalan, sehingga belum bisa diputuskan 1 Mei 2012. Opsi pembatasan itu, di antaranya berupa pelarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil dinas, mobil pribadi dengan kapasitas silinder mesin mobil (cylinder capacity/cc) tertentu, dan pengaturan penjualan BBM bersubsidi di daerah-daerah elite.

Penggunaan BBM bersubsidi dalam negeri memang sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah harus menanggung besaran subsidi mencapai Rp 5 triliun per bulan. Akibatnya, utang negara pun semakin membengkak.

Tak bisa disangkal, penggunaan BBM bersubsidi dalam negeri memang sudah di luar batas kewajaran. Selain sudah tidak tepat sasaran, yang harusnya digunakan untuk kalangan menengah ke bawah, BBM bersubsidi juga dinikmati kalangan berduit. Misalnya, seperti diberitakan media beberapa waktu lalu, dengan tanpa malu-malu, pemilik mobil mewah Alphard parkir di SPBU dan ‘minum’ premium bersubsidi.

Jika merunut pada aturan hukum, memang pemilik mobil mewah tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Sebab, tak ada aturan tegas yang menyatakan bahwa kalangan berduit dilarang menggunakan premium bersubsidi. Pemerintah hanya mengimbau bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Dan praktiknya, imbauan itu tak cukup ampuh menggugah kesadaran kalangan berduit untuk tidak menggunakan premium bersubsidi.

Jelas di sini pemerintah harus memiliki aturan tegas berupa produk undang-undang agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Misalnya, pelarangan secara ketat bagi mobil mewah mengisi premium bersubsidi di SPBU. Jika itu tidak memungkinkan karena sulitnya pengawasan, pemerintah bisa mengambil opsi lain. Misal, memperketat aturan masuknya mobil mewah dari luar negeri dari sisi penggunaan bahan bakar.

Indonesia: Pasar Besar Mobil Mewah

Harus diakui, pangsa pasar otomotif Indonesia sangat tinggi jika dibanding dengan negara-negara berkembang lain. Setiap bulan ribuan mobil mewah masuk ke Indonesia dengan sangat mudah dan pajaknya pun murah. Sehingga pemerintah harus berani menekan para produsen mobil mewah agar produk mereka hanya bisa dioperasikan menggunakan bahan bakar jenis pertamax atau BBM tak bersubsidi.

Pembatasan BBM juga sangat erat kaitannya dengan pemilik modal. Pengusaha SPBU dan pengusaha kendaraan bermotor pastinya bakal senang jika dagangan mereka laris manis. Sehingga segala cara pun bisa jadi dilakukan agar produk mereka segera terjual. Termasuk bermain di ranah perundang-undangan yang memungkinkan peraturan yang berpihak pada mereka. Inilah yang semestinya harus diwaspadai karena membahayakan eksistensi bangsa.

Posisi pemilik modal sebagai salah satu penggerak perekonomian bangsa memang layak diberi tempat. Namun, bila mereka justru membahayakan eksistensi bernegara, dengan seenak perutnya mempermainkan perundangan, pemerintah telah sepatutnya mengambil peranan penting. Bila pun pemerintah tak bergerak pada konteks ini, bukan tanpa sebab, bila sebagian besar rakyat Indonesia marah kepada elite politik nasional.

Recommended For You

About the Author: Widi Purwanto