Pembatasan BBM Bersubsidi dan Cacat Demokrasi

Kebijakan pembatasan BBM oleh pemerintah hendak diluncurkan. Meski menuai banyak sangkalan, lantaran perangkat pelayanan di bawah masih belum memadai, kebijakan ini dirasa paling mewakili kepentingan pemerintahan SBY-Boediono, yang dianggap tidak pro-rakyat, saat harga BBM bersubsidi hendak dinaikkan.

Sebenarnya tidak perlu banyak uji pendapat publik bila pemerintah merasa bahwa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi adalah jalan keluar dari semerawutnya isu kenaikan harga BBM. Kebimbangan ini merepresentasi ketidakpekaan pemerintah akan kepentingan yang lebih besar, yakni rakyat banyak. Tampaknya, pemerintah terlalu berhati-hati agar segera dapat keluar dari kubangan kesan buruk pasca ngototnya mereka untuk mencabut subsidi BBM belum lama ini.

Keraguan adalah penyakit menular yang akan membahayakan rakyat banyak bila menjangkiti pemimpin. Terlebih, pemimpin nasional, yang berurusan dengan hajat hidup orang banyak. Keraguan juga kelemahan pemimpin lantaran pasti beriring ketidaktahuan yang buntu oleh kesan dianggap tahu. Masalah ini akan segera selesai, bila pemerintahan SBY-Boediono benar-benar dekat pada rakyat. Sebaliknya, ia akan berlarut-larut bila pada kenyataannya, rakyat sebenarnya telah lama bosan dengan pencitraan yang tak diimbangi dengan kinerja nyata.

Ya, bagaimana mungkin pertimbangan masih digelar, sementara nyawa terancam? Logika semacam ini banyak menggerogoti mentalitas aparat pemerintahan SBY-Boediono. Sekalinya keluar di publik, seperti pada konteks lugasnya para menteri berhadapan dengan karut-marut birokrasi, rakyat telanjur tidak respek pada pemerintah.

Cacat Demokrasi

Seperti inikah wajah negara demokrasi yang diagung-agungkan itu? Bopeng karena kepemimpinan yang tak sepenuh hati. Janji Negara Kesejahteraan tak lebih isapan jempol di tengah hari, menyusul berbusa-busanya elite politik dalam berargumentasi tentang kesejahteraan rakyat. Demokrasi tak ubahnya sebagai dendang panggung, di mana kapan dipesan, ia akan hadir sebagai penghibur. Tak lagi berakar, demokrasi bahkan selalu saja menyisakan persoalan lanjutan yang bisa jadi, tak akan selesai hingga satu generasi berakhir.

Benarkah saat hasil Pemilu menyatakan, SBY sebagai pemimpin yang didukung suara mayoritas, lantas bersamaan dengan itu, kebijakan pemerintahannya akan benar-benar mewakili rakyat yang memilihnya? Demokrasi yang masyhur lantaran menghindari tirani, justru tengah menggiring negeri ini pada kehancuran sistematis, ketika pemerintah tak lagi mampu mendengar, apa yang dirasakan rakyatnya sendiri.

Demokrasi menjadi cacat, baik teori maupun praktik, lantaran pada kenyataannya memang tak dapat melahirkan keadilan sosial. Pemerintah yang mewakili demokrasi justru menggunakan kesempatan itu untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Wajar kemudian bila seperti tidak ada hubungan antara keterpilihan SBY pada Pemilu dengan kebijakan atas BBM yang pro-rakyat. Menjadi muskil adanya bila pemerintah lantas tidak lagi mengerti rakyatnya, hanya karena rakyatnya mengerang-erang kesakitan, akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka.

Apa susahnya berhadapan dengan rakyat sendiri, yang katanya memilih presiden secara langsung itu? Bila merasa didukung, pemerintah sudah selayaknya merasa dekat pada rakyat, tanpa perlu takut melangkah. Datang, bicara, dan dengarkan. Setelah itu, pilihlah kebijakan dan lakukan. Itu saja. Sisanya, serahkan pada penilaian publik; tak perlu khawatir pada kesan baik atau buruk. Sebab, sumbangsih ke publik lebih penting, daripada jabatan itu sendiri.

Hari ini, zaman di mana publik tidak lagi kesulitan mengakses informasi. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mampu memberikan pilihan pada publik, dengan program yang langsung bersinggungan dengan rakyat, jangka panjang maupun jangka pendek.

Recommended For You

About the Author: Arif Giyanto

Menulis freelance di berbagai media, cetak dan online. Concern pada isu kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pegiat agribisnis dan ekonomi sektor informal. Bertempat tinggal di Yogyakarta.