PKS, Masa Depan Koalisi, dan Kebimbangan SBY

Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi hingga kini belum jelas. Banyak yang mendorong, terutama anggota koalisi, agar PKS dikeluarkan, karena selalu berseberangan dengan keputusan pemerintah. Namun, banyaknya desakan itu tidak membuat PKS segera memutuskan keluar dari koalisi. Alasannya, yang berhak memutuskan adalah SBY; bukan anggota koalisi. Hingga detik ini SBY belum bersikap.
Banyak yang menganggap, posisi PKS sudah di ujung tanduk. Tiga menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II terancam digantikan yang lain. Artinya, jika itu terjadi, berarti PKS resmi bergabung dengan oposisi yang digawangi PDIP, Gerindra, dan Hanura. Siapkah SBY ditinggal PKS dengan formasi oposisi yang ada? Siap jugakah PKS menjadi oposisi, mengingat selama ini belum sekalipun partai berhaluan Islam ini berdiri di garis oposisi?
Lagi-lagi SBY Bimbang
SBY  sebagai pengambil kebijakan untuk ‘menendang’ PKS atau tidak memang sedang bimbang. Melalui juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha, SBY malah mempersilakan bagi partai anggota koalisi yang sudah tidak sejalan untuk mengundurkan diri. Dan SBY pun tidak akan mengeluarkan pernyataan terkait dengan perilaku PKS. SBY kemungkinan hanya akan melakukan reshuffle kabinetnya yang merupakan hak prerogatif presiden.
Dalam hal ini SBY kembali menunjukkan ketidaktegasannya; apakah PKS tetap dipertahankan di koalisi atau sebaliknya. Sementara partai-partai anggota koalisi lainnya sudah mulai gerah dengan keberadaan PKS. Mereka pun ramai-ramai ‘memaksa’ PKS untuk keluar koalisi dengan berbicara keras di media.
Sementara pihak PKS sendiri bergeming dengan desakan gencar dari partai anggota koalisi. Elite PKS berpendapat, anggota koalisi tidak berhak mengeluarkan PKS dari Setgab Koalisi. Mereka pun tetap setia menunggu keputusan resmi SBY.
Menengok statemen juru bicara SBY, ada semacam tarik ulur kepentingan dengan keberadaan PKS di koalisi. Di satu sisi SBY butuh PKS untuk menguatkan posisi koalisi, tapi di sisi lain SBY juga ingin menyelamatkan muka partainya dari amukan anggota partai koalisi yang mendesak PKS untuk dikeluarkan dari koalisi.
Seharusnya, di sini SBY bersikap tegas dengan menyatakan mendepak atau mempertahankan PKS di koalisi. SBY jangan menyerahkan sepenuhnya pada PKS untuk mengambil pilihan, tetap di koalisi atau keluar. Kalau diharuskan memilih, PKS jelas akan tetap di koalisi karena bisa bersikap ‘kritis’ dan tetap mendapat jatah pos menteri.

Kebimbangan SBY juga bakal berdampak pada kesolidan koalisi. Bisa jadi, kelak PKS bakal ‘menjegal’ lagi keputusan yang dibuat pemerintah. Jika ini terjadi, kegaduhan anggota koalisi bakal pecah dan kinerja pemerintahan dan parlemen yang tinggal dua tahun pun terganggu.

Recommended For You

About the Author: Widi Purwanto