Sikap Fraksi Hanura Pasca-Sidang Paripurna 30 Maret 2012 dan Penjelasan Aksi Walk Out

Fraksi Hanura Walk Out
Fraksi Hanura Walk Out

Sejak awal, Partai Hanura, melalui Fraksi, sebagai kepanjangan tangan di DPR telah menyatakan sikap bahwa harga BBM bersubsidi tidak perlu dinaikkan, karena akan berdampak luas bagi kehidupan perekonomian rakyat secara nasional. Selain itu, ada langkah lain yang bisa ditempuh selain menaikkan harga BBM guna menyelamatkan APBN, sebagaimana menjadi alasan pemerintah selama ini.

Langkah-langkah yang bisa ditempuh itu telah dikaji, didalami, dan digulirkan ke publik sebagai sebuah wacana untuk diperdebatkan. Di antaranya, optimalisasi penghematan pada pos belanja pemerintah, menghilangkan sejumlah inefisiensi dari sisi pengadaan dan produksi (hulu) migas dan sisi distribusi (hilir). Namun, hingga Rapat Paripurna usai, resep yang ditawarkan Fraksi Hanura itu tak sanggup menghentikan langkah pragmatis pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, sebagaimana dipropagandakan partai-partai pendukungnya dalam Sidang Paripurna.

Sebagaimana telah diketahui publik, hasil akhir Rapat Paripurna DPR ditempuh melalui voting untuk menyepakati dua opsi, yaitu mempertahankan pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini, sebagai opsi pertama. Sedangkan sebagai opsi kedua adalah adanya penambahan ayat pada pasal 7 ayat 6 di mana pemerintah diperbolehkan mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.

Hasil voting DPR yangberlangsung hingga larut malam itu memutuskan sebanyak 356 anggota dewan menyetujui opsi kedua, dan 82 anggota menyetujui opsi pertama. Sementara 93 anggota dewan melakukan walk out, di antaranya 17 anggota dari Fraksi Hanura yang kemudian diikuti oleh Fraksi PDIP.

Bagi Fraksi Hanura, langkah walk out ini merupakan bagian dari sikap politik, yang bermakna tiga hal. Pertama, sebagai sebuah protes terhadap adanya upaya mengakali undang-undang hanya untuk menghindarkan Rapat Paripurna dari posisi menyetujui atau menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Penambahan ayat 6A pada pasal 7, secara substansial berarti memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dengan persyaratan tertentu. Padahal, pasal 7 ayat 6 secara tegas menyatakan bahwa harga eceran BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Kontradiksi pasal yang sangat fundamental tersebut dipertahankan hanya untuk kepentingan pragmatis politis; mengaburkan posisi menyetujui atau menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Makna kedua Fraksi Hanura melakukan walk out adalah sebuah peringatan dan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa opsi kedua yang ditawarkan untuk menggagalkan perjuangan menolak penaikan harga BBM tersebut merupakan sebuah potensi pelanggaran terhadap konstitusi, karena baik sisi materiil maupun formil penambahan ayat 6A pada pasal 7  dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Ayat 6A berisikan, “Dalam hal harga rata-rata ICP dalam kurun waktu kurang dari enam bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya.”

ICP ditentukan berdasarkan harga pasar minyak dunia. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal 28 ayat 2 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi, “Harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Artinya, kebijakan harga BBM yang merujuk pada ICP atau yang berdasar pada harga pasar adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Jadi, kalau Fraksi Hanura terlibat dalam Rapat Paripurna yang membahas opsi yang bertentangan dengan UUD 1945, itu sama saja dengan mengkhianati konstitusi.

Ketiga, sikap walk out itu sebagai bagian dari bentuk solidaritas bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi gerakan pro-demokrasi dari berbagai unsur baik mahasiswa, buruh, dan kaum intelektual yang menggelar aksi protes menuntut dan memperjuangkan penolakan kenaikan harga BBM. Fraksi Hanura tidak bisa membayangkan, seandainya perjuangan gerakan ekstra-parlementer tidak menunjukkan militansi dan kegigihan sebagaimana terlihat dua pekan terakhir, dengan puncaknya pada saat digelarnya Rapat Paripurna DPR-RI pada 30 Maret lalu, tentu perjuangan Fraksi Hanura di parlemen akan sangat terasa lebih berat; menghadapi arus utama keinginan mayoritas anggota fraksi di DPR yang satu suara dengan pemerintah.

Untuk itu, Fraksi Hanura DPR-RI menyampaikan sikap sebagai berikut.

Pertama, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa perjuangan parlementer yang ditempuh terganjal oleh manuver politik yang bertendensi inkonstitusional dari parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, sehingga substansi tuntutan, yaitu pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dengan mempertahankan pasal 7 ayat 6 dalam UU APBNP tahun 2012, dikalahkan oleh pihak yang menginginkan pemberian kewenangan istimewa kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dalam kondisi tertentu.

Kedua, namun demikian, karena di dalam UU APBN-P 2012 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR tersebut terdapat indikasi pelanggaran terhadap konstitusi, maka Fraksi Hanura akan terus memperdalam kajian dan mengumpulkan fakta yang cukup untuk mendukung sejumlah kalangan yang telah mempersiapkan perjuangan melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal 7 ayat 6A.

Jika MK bisa memproses judicial review secara cepat sebelum terjadinya eskalasi harga minyak dunia yang bisa mendorong harga rata-rata ICP dalam periode 6 bulan terakhir mencapai 15%, dan membatalkan pasal 7 ayat 6A tersebut maka bisa dipastikan harga BBM bersubsidi tidak naik.

Demikian sikap Fraksi Hanura, dengan satu tekad demi perjuangan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Recommended For You

About the Author: Wulan Rahayu

Gadis mungil yang kesengsem dengan pemandangan alam ini adalah redaktur pelaksana Gema-nurani.com dan hobi menuangkan isi ide kepalanya dalam sebuah tulisan.